Situs Sejarah Harus Diselamatkan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Situs Sejarah Harus Diselamatkan

Situs Sejarah Harus Diselamatkan
Foto Situs Sejarah Harus Diselamatkan

BANDA ACEH – Pengerjaan proyek Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) di kawasan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada antara Gampong Pande dan Gampong Jawa, Banda Aceh, telah menganggu keberadaan situs sejarah. Sehingga perlu adanya penyelamatan terhadap situs sejarah.

Hal itu disampaikan Arkeolog Aceh, Dr Husaini Ibrahim MA yang juga Dosen Unsyiah dalam Talkshow Serambi 90,2 FM, Senin (28/8). Talkshow itu mengangkat Salam Serambi Indonesia hari ini ‘Prestasi Banda Aceh di Tengah Kontroversi’, yang juga narasumber lainnya, Tokoh Gampong Pande, Adian, Arkeolog Sumatera Utara, Lucas Partanda Koestoro, serta narasumber internal, Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika.

Husaini menjelaskan, lokasi TPA Gampong Jawa yang saat ini telah dibangun IPAL merupakan bekas berdirinya kerajaan Islam di masa lalu. Kemudian kerajaan itu menjadi cikal bakal Kota Banda Aceh serta Islam di nusantara.

Ia menyebutkan, di lokasi berdirinya IPAL dan TPA pada zaman dahulu berdiri masjid, benteng, kuta (perkampungan penduduk), hingga makam ulama. “Seharusnya setiap akan melaksanakan sebuah proyek harus diawali dengan studi kelayakan, sehingga jika ditemukan situs sejarah dapat diselamatkan,” ujar Husaini.

Selain itu, katanya, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menyelamatkan situs sejarah, sebab ada undang-undang tentang cagar budaya yang mengatur hal itu.

Sementara Lucas Partanda Koestoro menyebutkan, jika Gampong Pande merupakan situs sejarah besar, baik dari segi luas maupun nilainya. Sehingga menurutnya, setiap proyek yang akan dilaksanakan di kawasan itu harus ada analisis dampak lingkungan (amdal) dan mempertimbangkan keberadaan situs sejarah.

Dia menyebutkan, situs sejarah Gampong Pande sangat banyak jumlahnya dan sangat tinggi nilainya. Maka ia mendorong Pemerintah Aceh harus melakukan penelitian di kawasan IPAL ini, sehingga semua situs sejarah yang terkait dengan peradaban Aceh akan tercatat dan dilanjutkan dengan upaya penyelamatan.

Sementara Ketua Lembaga Peubeudoh Sejarah Adat dan Budaya Aceh (Peusaba), Mawardi meminta kepada Wali Kota Banda Aceh untuk menghentikan proyek IPAL tersebut. Sebab pembangunan pengolahan limbah di bekas makam ulama itu sebagai bentuk penghinaan terhadap sejarah.

Menurutnya, pemberian penghargaan dari pemerintah pusat kepada Banda Aceh atas terlaksananya proyek IPAL tidak sesuai. Karena proyek itu justru telah merusak situs sejarah yang berada di lokasi itu, seperti bekas masjid, Istana Darul Makmur, dan makam.

Mawardi juga meminta pemerintah pusat melalu kementerian terkait agar meninjau kembali dan menghentikan proyek itu. Karena keberadaan situs gampong pande sangat bermanfaat untuk generasi mendatang.

Untuk diketahui proyek IPAL itu dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, dengan anggaran Rp 105 miliar. Proyek yang masuk dalam program strategis nasional itu sudah dimulai sejak tahun 2015, rencananya nanti sebanyak 500 kk dari Peuniti akan membuang limbah (tinja) melalui pipa ke IPAL tersebut.(mun) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id