Mengamputasi Hegemoni Birokrasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mengamputasi Hegemoni Birokrasi

Mengamputasi Hegemoni Birokrasi
Foto Mengamputasi Hegemoni Birokrasi

Oleh Miswar Fuady

CAPAIAN dan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja birokrasi. Sementara efektivitas kerja-kerja birokrasi sangat ditentukan oleh derajat integrasi dan sinergi antar unit-unit birokrasi yang ada. Prinsip integrasi dan sinergi ini sendiri hanya bisa dicapai melalui etos kerja dan kualitas leadership yang kuat dari para pimpinan organisasi birokrasi. Jika ditarik dalam konteks Aceh terkini, maka pertanyaan terpentingnya kemudian adalah bagaimana kondisi eksisting birokrasi Pemerintah Aceh saat ini? Apakah sudah seperti yang gambarkan oleh silogisme di atas?

Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita me-rewind sejenak pada satu moment Rapat Evaluasi Pembangunan pada masa pemerintahan Irwandi Yusuf periode 2007-2012 lalu. Dalam forum rapat itu dua orang kepala dinas ditanya berapa jumlah paket kegiatan dan realisasi keuangan di SKPA-nya masing-masing. Tanpa beban kedua kepala dinas ini menjawab dengan gaya yang nyaris sama, kurang lebih, “Mana urusan saya itu. Itu kan urusan Kabid program dan Kabag keuangan.”

Mamamia! Sungguh luar biasa arogan jawaban mereka. Buntut dari kejadian ini ada info menyebutkan kedua kadis ini kemudian mendapat “siraman rohani” yang cukup “lemak” dari Gubernur Irwandi Yusuf. Bagaimana tidak, sungguh tak terbayang rendahnya kadar leadership kedua kepala dinas ini. Bagi mereka bisa jadi itu adalah jawaban yang biasa, lazim dan standar yang sangat mungkin juga akan diucap oleh kepala-kepala dinas yang lain. Namun yang mereka tidak sadar, jawaban itu sesungguhnya adalah cerminan paling sahih betapa primitifnya etos kerja mereka sebagai seorang pimpinan birokrasi.

Meski beranjak dari kasus yang hanya melibatkan dua pimpinan SKPA, namun ini cukup menjadi indikasi bahwa inilah cerminan kondisi mainstream lemahnya kualitas kepemimpinan kepala SKPA di lingkup birokrasi pemerintahan Aceh selama ini –meski juga harus diakui bukan tidak ada pejabat-pejabat struktural SKPA yang cakap, jujur, berintegritas, memiliki determinasi kerja, dan kualitas leadership di atas rata-rata– namun tetap saja mereka adalah minoritas di tengah kerumunan rekan-rekan mereka yang tidak becus.

Idealita vs realita
Kelemahan tersebut menjadi penanda gap yang luar biasa akut antara idealita dan realita, dalam kerja-kerja birokrasi pemerintahan Aceh sebagaimana ditunjukkan oleh kontradiksi-kontradiksi berikut: Pertama, birokrasi adalah lembaga teknis. Oleh karena itu, cara kerja dan berpikir seorang pimpinan birokrasi itu harus taktis. Ia memiliki fungsi dan peran vital: membangun integrasi, skema dan arah kerja, mengonsolidasi sumberdaya, mengawal dan meng-update setiap proses dan tahapan pekerjaan, mendelegasi pekerjaan –bukan hanya sekadar memberi perintah– dan meluruskan jalan ketika arah dan proses-proses kerja birokasi stagnan dan mengalami disorientasi, serta mengambil inisiatif kebijakan-kebijakan solutif atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

Namun realitanya, bak seorang pemimpin politik banyak top pimpinan birokrasi pemerintahan Aceh selama ini cenderung gemar bergaya dan memainkan peran-peran simbolik, berpidato tentang narasi-narasi besar yang bersifat normatif. Mereka mengeksploitasi lembaga birokrasi sebagai unit kekuasaan, membangun citra diri sebagai sosok “dewa” di mata para staf/bawahan yang berada di bawah kekuasaannya. Fungsi dan peran-peran yang dimainkannya pun kemudian hanya berkutat antara menjadi opinion-maker dan story-teller, baik di media, di ruang-ruang publik, maupun di depan para bawahan pada kesempatan apel pagi Senin atau rapat-rapat internal. Hanya melakukan kerja-kerja ritualis-adiministratif, seperti berpidato dan berkhutbah tentang kinerja dan kedisiplinan, membuka rapat-rapat, menanda-tangani surat-surat, SK, dan SPPD; dan kerja-kerja resepsionis-elitis, menerima tamu dan mengobral perintah ke bawahan. Hanya itu.

Kedua, jabatan pimpinan birokrasi menuntut kualitas tanggung-jawab, determinasi, komitmen, dan keberanian mengambil resiko. Hanya dengan kualitas-kualitas inilah seorang kepala birokrasi betul-betul bisa menjadi leader, pemimpin yang memiliki kemampuan menggerakkan roda birokrasi dalam fungsinya sebagai operator sekaligus eksekutor pembangunan. Kepala birokrasi adalah seorang panglima perang yang mengambil risiko terbesar dengan berdiri di garda terdepan memimpin prajuritnya di medan tempur. Bukan raja yang berdiri jauh di belakang, menonton pertempuran sambil bersiap-siap melarikan diri ketika prajuritnya kalah.

Ini idealnya. Namun kenyataannya banyak pimpinan birokrasi Pemerintah Aceh yang memposisikan dirinya sebagai bos yang mengeksploitasi bawahannya dalam budaya kerja disposisi. Beban kerja diturun-tumpahkan dari struktur pimpinan paling atas hingga sampai level paling bawah; staf dan tenaga kontrak. Akhirnya pekerjaan menumpuk di tingkat staf dan tenaga kontrak yang di sisi lain justru sering menjadi korban yang tak berdaya oleh penerapan politik “kedisiplinan” versi pimpinan; versi yang sering membuat publik, media, bahkan tak kurang pengamat pun bisa terkecoh.

Sementara unsur pimpinan hanya menjadi tukang perintah yang cuma tahu beres; apa sudah siap? Ketika jawabannya negatif ia tinggal marah-marah ke bawahan. Sebaliknya ketika jawabannya positif mereka menepuk dada, mengambil kredit, menjadi selebritis atas jerih payah anak buahnya. Inilah bentuk-bentuk relasi eksploitatif yang terjadi di tubuh birokrasi pemerintah Aceh selama ini, persis seperti ungkapan “ikan kecil dimakan ikan besar”.

Mestinya sebagai pimpinan mereka memberikan arah, tapi sebagian malah bertanya solusi dan kemudian menyerahkan bulat-bulat tanggung jawab atas solusi itu kepada para pejabat struktural bawahannya. Disorientasi yang terjadi di level pimpinan ini pun semakin parah, ketika sebagian mereka juga hanya sibuk mengawasi dan mematai-matai staf, mengurusi absen, lalu dengan penuh kuasa memotong dan memangkas TPK dan honor staf dan tenaga kontrak sebagai bentuk punishment atas “ketidakdisiplinan” bawahan. Sementara mereka sendiri juga tidak melakukan apa-apa, tentu saja dalam ukuran dan porsinya sebagai pejabat struktural, unsur pimpinan.

Dan, mirisnya justru ini yang mereka tidak paham, bahwa level indikator dan paramenter kinerja antara pejabat struktural dan staf itu tidak sama, beda. Di luar itu yang juga tampak menonojol dari mereka justru adalah kombinasi lima penyakit “tidak mau” (tidak mau berinisiatif, tidak mau capek, tidak mau ambil risiko, tidak mau bertanggung jawab, dan tidak mau lengser meski sudah terbukti gagal). Kondisi “sunsang” ini pun semakin menjadi-jadi ketika ada sebagian mereka malah memahami dan mengamini praktik-praktik eksploitasi semacam ini dengan “memang sudah begitu, atau seperti itu”.

Ketiga, sebagai operator sekaligus eksekutor pembangunan, birokrasi wajib menetapkan target-target kerja yang terukur dan konkret, bukan yang hanya tertulis di atas kertas, tapi juga maujud dalam realitas, sehingga dengan demikian kerja-kerja birokrasi dapat dipertangung-jawabkan secara legal dan moral, sekaligus juga mampu membawa perubahan, kemajuan, dan kesejateraan bagi rakyat. Dan untuk ini tanggung jawabnya ada di pundak pimpinan tertinggi birokrasi

Namun faktanya, tidak seperti yang tertulis di atas kertas, target kerja birokrasi pemerintah Aceh selama ini masih jauh dari konkrit. Terutama di level perencanaan yang tidak lebih dari siklus business as usual, pengulangan yang tidak memberi hasil dan dampak apa pun, selain hanya sekadar kemajuan parsial atau malah stuck, macet dalam indikator-indikator dan parameter kinerja yang tidak konkret. Mengapa bisa begini, karena memang prinsip-prinsip kepemimpinan seperti digambarkan di atas tidak berjalan. Akibatnya, pembangunan Aceh mandeg pada level output, tanpa mampu menjangkau level outcome dan impact. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini adalah sinyal bahaya karena investasi pembangunan bernilai puluhan triliun dana otsus yang telah dikucurkan tidak mampu mendongkrak kapasitas keuangan daerah yang sangat dibutuhkan sebagai modal untuk membangun Aceh ke depan setelah alokasi dana otsus berakhir pada 2027. Jika kondisi ini tak segera dibenahi, hampir dapat dipastikan Aceh akan semakin ambruk dan terpuruk.

Harus didekonstruksi
Kondisi birokrasi pemerintahan Aceh seperti ini sungguh sangat tidak sehat untuk mampu menjadi garansi bagi realisasi cita-cita “Aceh Hebat”, khususnya untuk lima tahun kepemimpinan Irwandi-Nova ke depan. Tidak cukup hanya dengan reformasi, kondisi ini sudah harus didekonstruksi, di balik 180 derajat. Caranya bisa melalui mekanisme fit and proper test dalam rekrutmen kepala SKPA, dan model penilaian dua arah antara pimpinan dan staf SKPA; bukan hanya pimpinan yang bisa menilai bawahan, tapi bawahan juga punya hak dan ruang untuk menilai pimpinannya, biar fair; serta penetapan standar tinggi untuk kualifikasi kepemimpinan bagi pejabat struktural SKPA.

“Aceh Hebat” harus dimulai dari sini. Tidak ada yang lebih fundamental dan krusial yang harus dilakukan oleh pemerintahan Irwandi-Nova selain langkah dekonstruktif ini. Terlalu mahal cost yang harus kita tanggung jika kita abai. Cukup sudah lingkaran setan kesia-siaan yang selama ini kita alami. Ada lebih kurang lima juta rakyat Aceh yang menggantungkan harapannya pada kerja-kerja sukses birokrasi pemerintahan Aceh. Ketika kita tak pernah berhenti bertanya apa yang salah, rakyat nanggroe kok tetap miskin, padahal Aceh punya dana otsus melimpah? Banyak teori berseliweran, tapi sesungguhnya semua ini adalah turunan langsung dari watak birokrasi yang menghegemoni. Inilah mata air dari segala kegagalan dan kesia-siaan pembangunan Aceh selama ini. Tidak ada pilihan, inilah yang harus diamputasi oleh kepemimpinan Irwandi-Nova; untuk Aceh yang lebih baik.

* Miswar Fuady, Pemerhati Pembangunan dan Anggaran Daerah, Konsultan di Prakarsa Cendekia. Email: [email protected] (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id