Penjelasan Ghazali Abbas Adan Ihwal Eksistensi LWN | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Penjelasan Ghazali Abbas Adan Ihwal Eksistensi LWN

Foto Penjelasan Ghazali Abbas Adan Ihwal Eksistensi LWN

WUJUD nyata penghormatan dan penghargaaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang meliputi kebebabasan mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan dan tulisan, Ghazali Abbas Adan sangat menghormati dan menghargai pikiran dan pendapat Bapak Muhammad Yani S.Ag,MA.HK, peneliti tentang Eksistensi Wali Nanggroe Aceh, di bawah judul “Qanun WN adalah Turunan UUPA dan MoU Helsinki” dalam Droe Keu Droe (Serambi, 16/3/2016), maka dengan dapat dijelaskan sbb:

1. Saya masih ingat pernyataan Prof Yusril Ihza Mahandra ihwal adanya Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), bahwa semangat kebatinan terhadap substansi tersebut adalah niscaya menjadi “maqam” bagi al-mukarram Dr Tgk Hasan Muhammad Di Tiro mendermabaktikan dirinya untuk rakyat Aceh sampai akhir hayat. Sebab-musababnya karena sosok, nasab, kualitas/kapasitas personal, pengorbanan dan kecintaan beliau terhadap Aceh dan rakyat Aceh sudah tidak ada khilafiyah, serta tidak ada khilafiyah pula, apabila “maqam” itu beliau yang tempati dengan segala kehormatan, fasilitas dan kebutuhannya.

Kini, Allahu yarhamuh sudah kembali ke alam baqa, maka dengan demikian, menurut pemahaman saya, gugur pula semangat kebatinan dan sebab-musabab urgensi Lembaga Wali Nanggroe itu. Namun faktanya LWN itu masih tertera dalam UUPA tersebut. Sebatas ini LWN sah dan legal adanya. Dalam BAB XII, Pasal 96, ayat (1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Ayat (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Ayat (3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.

2. Adalah pula MoU Helsinki sebagai instrumen politik dan titik tolak serta dasar perdamaian antara pihak Pemerintah RI dan GAM yang di dalamnya juga disebut adanya LWN. Namun dengan jelas pula di alinea keduanya disebutkan “para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi RI”.

Dengan redaksi seperti ini memberi pemahaman bahwa apapun peraturan (qanun) yang dibuat disemua tingkatan pemerintahan di Aceh sebagai bagian dari NKRI tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Qanun LWN, dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berwenang untuk menilai untuk kemudian mensahkan dan/atau tidak mensahkannya. Bila sudah sah beleh dilaksanakan, dan apabila sebaliknya tidak boleh dilaksanakan.

Qanun Bendera dan Lambang sampai saat ini belum dapat diimplementasi karena belum disahkan Kemendagri, dan sejauh yang saya ketahui Qanun LWN Kemendagri juga belum mengumumkan pengesahannya dan ketika dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dengan pejabat Kemendagri dan Kemenkeu, berkali-kali saya menyebutkan LWN mesih ilegal karena belum disahkan Kemendagri, Reydonnyzar Moenek (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri) tidak meluruskan dan tidak membantah pernyataan saya itu. Atau boleh juga kalau ada pihak yang menganggap Qanun LWN itu sudah disahkan kiranya surat tanda bukti pengesahan dari Kemendagri itu berkenan dikirim kepada saya.

3. Katakan saja sudah sah, tetapi faktanya doktrin UUPA sebgaimana terdapat dalam BAB XII, Pasal 96, ayat (1) sampai (1) tidak tercermin dari praktik dan tidak dilaksanakan oleh “Wali Nanggroe”. Seperti tidak menunjukkan diri dalam kepemimpinan adat, tidak menjadi pemersatu masyarakat yang independen, bukan lembaga politik dan lembaga pemerintahan Aceh. Selain itu, ketika masyarakat mempersepsikan Wali Nanggroe sebagai sosok yang mumpuni dalam berbagai disiplin ilmu terutama ilmu keislaman, hal inipun tidak terlihat. Demikian pula rekam jejak kehidupan, seperti jenjang pendidikan misalnya, juga kabur belaka.
Berdasarkan fakta demikian, tidaklah berlebihan apabila saya dan sebagian masyarkat Aceh mempertanyakan, ketika al-Mukarram Dr Tgk Hasan Muhammad Di Tiro telah kembali ke alam baqa; apa urgensinya LWN dan “Wali Nanggroe” itu? Apa manfaatnya bagi rakyat Aceh jika uang rakyat berpuluh, mungkin beratus miliar rupiah setiap bulan/tahun digelontorkan kepada LWN/”WN”? Padahal dana sebanyak itu sejatinya dapat dipergunakan untuk hal-hal yang langsung menyentuh kehidupan rakyat banyak. Dengan dalil ini pula saya meminta Kemenkeu dan Kemendagri mengoreksi anggaran LWN dan “Wali Nanggroe”.

Said Azhar S.Ag
Staf Ahli Ghazali Abbas Adan (Anggota DPD RI Dapil Aceh). Email: [email protected] (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id