Forkab: Gugat UU Pemilu jangan Pakai Uang Rakyat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Forkab: Gugat UU Pemilu jangan Pakai Uang Rakyat

  • Reporter:
  • Senin, Agustus 28, 2017
Forkab: Gugat UU Pemilu jangan Pakai Uang Rakyat
Foto Forkab: Gugat UU Pemilu jangan Pakai Uang Rakyat

BANDA ACEH – Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Anak Bangsa (DPP-Forkab) Aceh mempertanyakan tujuan sebenarnya partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) mendorong DPRA melakukan uji materi terhadap Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Jika benar alasan Mualem (Pemimpin KAB) dan kawan-kawan ingin melakukan uji materi agar UUPA tidak dijadikan yurisprudensi, oke kita terima. Cuma kami mengingatkan agar secara kelembagaan DPRA jangan terlibat, karena jika terlibat secara kelembagaan, nanti uang yang dipakai untuk membayar pengacara di MK adalah uang dari Pemerintah Aceh yang notabene adalah uang rakyat,” kata Ketua Umum DPP Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani melalui Juru Bicaranya, Abi Sultan.

Pernyataan Forkab Aceh tersebut terkait dengan upaya yang dilakukan KAB yang sepakat mendorong DPRA menggugat Undang-Undang Pemilu ke MK di Jakarta. “KAB mendorong DPRA untuk menggugat UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi,” kata Pimpinan KAB, Muzakir Manaf, membacakan salah satu kesimpulan rapat koordinasi anggota KAB dalam konferensi pers di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Selasa (22/8) malam.

Forkab Aceh juga mengingatkan, jika memang mau menggugat, silakan gugat tetapi biar anggota PA saja yang menggugat. “Kita serukan agar Mualem Cs jangan terlalu sibuk mendorong Pemerintah Aceh terlibat dalam pengkajian UUPA,” kata Abi Sultan dibenarkan Polem Muda.

Polem Muda menambahkan, “Sangat tidak etis membebankan Pemerintah Aceh dengan kesibukan yang semestinya bisa dikerjakan sendiri oleh Mualem dalam kapasitasnya sebagai Ketua Partai Aceh.”

Forkab Aceh menilai implementasi UUPA dalam cita-cita hukum bangsa Aceh secara umum sudah berjalan ke arah yang benar meskipun belum sepenuhnya memuaskan.

Forkab juga melihat ada beberapa ketentuan yang multitafsir serta tidak dipahami sesuai dengan suasana batin di lahirkannya UUPA seperti pasal yang mengatur struktur Pimpinan Dewan dan ini pernah dialami oleh DPRA sendiri.

Lebih lanjut Forkab juga menandaskan, PP mengenai pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh yang merupakan perintah dari ketentuan Pasal 160 ayat 5 UUPA baru dterbitkan pada 2015 dan beberapa pasalnya masih mengeliminir kekuasaan Pemerintah Aceh.

Selain itu, lanjut Polem Muda Ahmad Yani, kewenangan Aceh tentang pengalihan kantor BPN berdasarkan amanat Pasal 253 ayat 2, perpresnya juga baru lahir di masa pemerintahan Jokowi. “Jadi memang di tataran implementatif sangat lamban dan ini memunculkan ketidakpuasan terhadap Pusat. Namun anehnya instrumen hukum yang menyangkut kesejahteraan rakyat Aceh kurang dapat perhatian dari politisi yang punya kursi di DPRA,” lanjut Jubir Forkab Aceh, Abi Sultan.

“PA yang mendominasi parlemen Aceh selama satu dasawarsa lebih suka bermain di isu-isu seremonial tapi kurang menyentuh nasib rakyat Aceh,” tambah Abi Sultan lagi.(nas) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id