Ketua DPRA: YARA Alami Krisis Identitas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ketua DPRA: YARA Alami Krisis Identitas

Ketua DPRA: YARA Alami Krisis Identitas
Foto Ketua DPRA: YARA Alami Krisis Identitas

BANDA ACEH – Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, menyayangkan sikap Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang akan melawan DPRA di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait rencana lembaga dewan tersebut menggugat UU Pemilu yang telah mencabut dua pasal UUPA.

Rencananya, DPRA akan mendaftarkan berkas gugatan ke MK pada Senin (28/8) hari ini. Hal yang sama juga akan dilakukan YARA dengan mendaftar sebagai pihak terkait untuk mempertahankan berlakunya ketentuan UU Pemilu di Aceh.

“Dengan pernyataan YARA itu, kita harus bertanya, YARA itu siapa? Apakah dia Aceh atau bukan? Perilaku YARA ini sudah menyimpang, sudah terkena identity crisis, identitas keacehannya sudah hilang,” kata Muharuddin kepada Serambi, Minggu (27/8).

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, tujuan DPRA menggugat UU Pemilu adalah untuk meluruskan masalah antara Pusat dengan DPRA yang selama ini kerap terjadi, yang menafikan kewajiban untuk berkonsultasi dengan DPRA dalam setiap rancangan undang undang yang berkaitan dengan Aceh.

“Jadi jangan diterjemahkan bahwa gugatan ini karena DPRA ingin melawan pusat, tidak! Kita hanya ingin meluruskan masalah, selama ini pusat kebiasaan tidak melakukan konsultasi,” kata Muharuddin.

“Perlu kita tegaskan juga bahwa gugatan ini merupakan upaya untuk menjaga marwah Aceh. Maka semua kita harus bersama, termasuk YARA,” ujar Muhar lagi.

Oleh karena itu, Muharuddin mengajak semua pihak untuk bersatu mengawal UUPA, tak terkecuali YARA. “Kita mengajak dan berharap YARA bersama-sama dengan DPRA mengawal UUPA. Mari kita samakan persepsi, bahwa tanggung jawab menjaga keutuhan UUPA itu bukan hanya tugas DPRA, tapi tugas semua masyarakat Aceh, termasuk YARA,” ucapnya.

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih kepada semua partai politik yang ada di DPRA, baik nasional maupun lokal, yang telah sepakat dalam persoalan ini. Menurut Muhar, ini menjadi kekuatan bagi DPRA untuk melakukan gugatan ke MK.

“Ini kita gugat secara kelembagaan, kita ingin menjaga marwah Aceh, jangan sampai UUPA hanya tinggal judul atau lapeknya saja, sedangkan isinya satu persatu dihapus,” pungkas Muharuddin.

Seperti diketahui, semua fraksi di DPRA sepakat menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat paripurna di DPRA, Jumat (25/8). Rapat yang diikuti para anggota dewan itu dipimpin oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin. “Semua fraksi telah sepakat untuk kita gugat ke MK. Kita akan daftarkan gugatan pada Senin (28/8),” kata Muharuddin saat itu.

Atas rencanda DPRA tersebut, YARA akan ikut mendaftar diri sebagai pihak terkait ke MK. YARA akan mempertahankan UU Pemilu tetap berlaku di Aceh karena dianggap lebih menguntungkan. “Kita akan daftarkan setelah DPRA mendaftar gugatan,” kata Ketua YARA, Safaruddin SH.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyampaikan, semua elemen di Aceh seharusnya bersimpati atas kesewenang-wenangan Pusat terhadap kekhususan Aceh. Jangan kemudian ada pihak-pihak yang justru senang dan ikut-ikutan mempreteli UUPA.

“Seharusnya kita semua bersatu memperkuat eksistensi pasal-pasal dalam UUPA, jangan malah ikut-ikutan menohok UUPA, ikut mengkerdilkan UUPA yang lahir dari konsensus politik RI dengan GAM,” pungkas Iskandar, kemarin.

Ia menjelaskan, sikap DPRA menggugat UU Nomor 7 Tahun 2017 itu ke MK bukan soal untung rugi penganggaran dari pemberlakuan pasal baru tersebut, namun upaya ini merupakan perlawanan atas kesewenang-wenangan pusat terhadap harga diri serta marwah Aceh.

“Coba lihat! Jakarta terus menerus menggerus pasal-pasal dalam UUPA. Jika ini dibiarkan, maka UUPA pasti akan tinggal nama, dan sekali lagi ini soal marwah kita semua bangsa Aceh,” tegasnya.

Karena itu, apa pun yang terjadi, pihaknya dengan semua fraksi di DPRA yang memiliki legal standing, sepakat untuk mengambil sikap menggugat dengan segala upaya dan dukungan semua pihak. “Tidak ada kata terlambat, karena UU ini baru saja diteken Presiden tanggal 16 Agustus 2017,” ucap Iskandar.

Asosiasi Dosen Aceh (ADA) mengapresiasi sikap DPRA yang akan mengajukan gugatan judicial review ke MK, terkait pencabutan pasal UUPA melalui UU Pemilu.

“Sikap yang ditempuh sudah sangat arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan kekhususan Aceh yang tertuang dalam UUPA,” kata Ketua ADA, Dr Amiruddin Yahya Azzawiy MA, kepada serambi, Minggu (27/8).

DPRA lanjutnya, merupakan lembaga yang menjadi representasi masyarakat Aceh, tentu harus berfikir dan bertindak untuk kepentingan Aceh yang lebih baik. Karena itu, apa yang dilakukan DPRA sudah tepat. DPRA telah menggunakan perannya sebagai wakil rakyat untuk mengawal UUPA.

“Langkah ini sudah tepat dibandingkan dengan ide atau gagasan pembentukan tim pengawal atau konsultan dari pihak ketiga untuk mengawal UUPA,” ujarnya.

Ketua HMI Cabang Langsa ini juga meminta DPRA agar tetap fokus, tidak terpengaruh dengan pihak-pihak yang ingin menghadang upaya DPRA menggugat pencabutan pasal-pasal UUPA. “Biarkan saja mereka bersikap seperti itu dan memiliki pandangan sendiri. Biarkan saja karena semua itu akan terjawab di MK,” imbuhnya.(dan/ zb) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id