Memahami Strategi Pembangunan Ekonomi Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Memahami Strategi Pembangunan Ekonomi Aceh

Memahami Strategi Pembangunan Ekonomi Aceh
Foto Memahami Strategi Pembangunan Ekonomi Aceh

Oleh Taufiq Abdul Rahim

PADA dasarnya filosofi perekonomian negara Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. Dalam praktiknya perekonomian lebih mendekati sistem liberal, hal ini semakin diperkuat sejak masa Orde Baru hingga saat ini, berbagai aktivitasnya ekonomi makro Nasional cenderung kepada aktivitas ekonomi liberal dan neo-liberal, meskipun namanya sistem ekonomi Pancasila dan berbagai istilah lainnya. Di mana konsep dan atau praktik pembangunan itu sendiri terus berkembang, baik dilihat dari keluasan isi dan maknanya.

Permasalahan ini selaras dengan perkembangan kebijakan serta peristiwa ekonomi dan politik modern bahkan kontemporer, keadaan yang dihadapi serta tujuan yang ingin dicapai dalam hidup bermasyarakat secara keseluruhan. Demikian juga permasalahan tersebut sangat ditentukan oleh sistem nilai, pandangan, cita-cita hidup negara dan bangsa.

Pembangunan ekonomi
Dalam usaha mewujudkan pembangunan ekonomi di Aceh, sejak berakhirnya konflik dan pascamusibah tsunami 2004 hingga saat ini hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam gambaran persentase angka yang tidak terlalu membanggakan, karena tidak disertai dengan pemerataan pendapatan. Ini sesuai dengan kajian Kravis, 1960; Oshima, 1962; dan Kuznet, 1963 yang disebabkan oleh: Pertama, keganjilan terhadap distribusi sumber daya manusia berdampak pada perbedaan produktivitas kerja dan pendapatan; Kedua, berbagai rintangan mobilitas ekonomi terutama di negara sedang berkembang, baik rintangan ras, hambatan perundang-undangan, kualifikasi pekerjaan yang tidak realistis, kebodohan, dan rintangan tradisi;

Ketiga, struktur ekonomi negara yang cenderung menimbulkan pemusatan pendapatan pada sekelompok kecil orang; Keempat, organisasi sosial politik yang tidak kondusif untuk penyebarluasan keikutsertaan masyarakat, dan; Kelima, dualisme ekonomi yang cenderung menciptakan kondisi pendapatan terkonsentrasi pada sekelompok kecil dengan memberikan izin usaha atau aktivitas ekonomi serta penguasaan sumber daya alam, tanah dan/atau lahan milik rakyat terhadap aktivitas perkebunan dan pertambangan untuk perusahaan tertentu tanpa memperhatikan keuntungan sosial (social benefit/external economy) untuk perbaikan realitas kehidupan ekonomi masyarakat, meskipun diiringi dengan berlakunya pertumbuhan ekonomi.

Kenyataannya kondisi ini dijumpai hampir di seluruh wilayah sedang membangun, disebabkan berlarutnya permasalahan struktur sosial, ekonomi, politik, ataupun budaya yang mengakibatkan keadaan ketidakberdayaan dan berbagai kekurangan dalam masayarakat. Selanjutnya berdampak kepada kemiskinan yang menimpa kehidupan masyarakat.

Menurut kajian Robert Chamber (2000) penyebab kemiskinan, yaitu: Pertama, deprivation trap atau jebakan kemiskinan yang terdiri dari lima unsur ketidakberuntungan menyelubungi keluarga miskin, yakni kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Karena itu dari lima jenis ketidakberuntungan tersebut, dua di antaranya mesti diperhatikan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Ini wujud dari ketidakmampuan menghadapi kondisi darurat, misal datangnya musibah bencana alam, kekeringan atau banjir yang berlaku seperti musibah gempa/tsunami yang dialami masyarakat Aceh. Kerentanan tersebut sering menimbulkan poverty rackets atau roda kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta bendanya, sehingga kondisi menjadi semakin miskin.

Kedua, selain deprivation trap tersebut, ada juga yang memandang penyebab utamanya adalah, karena kesalahan strategi pembangunan yang selama ini diikuti dan dilaksanakan, termasuk di Aceh yang dikenal dengan strategi penetesan ke bawah (trackle down strategy), ini pemahaman para penganut mazhab neo-klasik. Di mana strategi ini berdasarkan kepada suatu asumsi bahwa agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi hendaknya dipusatkan pada aktivitas sektor ekonomi modern yang ditandai oleh aktivitas ekonomi padat modal (capital oriented) dan berteknologi tinggi, sehingga memiliki produktivitas tinggi dan tingkat keuntungan yang maksimal relatif besar.

Perkembang strategi modernisasi aktivitas produktivitas ekonomi diharapkan mempunyai dampak penyebaran pembangunan yang meluas ke seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam skala kecil dan menengah, juga mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat luas. Dengan demikian, seperti ungkapan yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin (dalam makna yang relatif) harus mampu diatasi, ini menjadi pertimbangan kebijakan strategis Pemerintah Aceh melalui usaha peningkatan perhatian terhadap masyarakat kecil dan marginal. Permasalahan ini makin mempercepat pertumbuhan ekonomi mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, dengan fokus perhatian terhadap aktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan usaha peningkatan hasil produk unggulan daerah.

Strategi perembesan
Dalam permasalahan yang sedemikian itu sebagai reaksi atas strategi tersebut, maka muncul strategi yang kemudian dikenal dengan trickle up strategy atau strategi perembesan ke atas. Strategi tersebut menjelaskan bahwa pemerataan pendapatan hanya bisa dicapai jika usaha-usaha pembangunan langsung ditujukan untuk memperbaiki nasib masyarakat miskin dan tertinggal, ataupun istilah yang sekarang lebih populer sebagai usaha memberdayakan ekonomi rakyat secara langsung.

Dalam hal ini, untuk mewujudkannya menurut kajian James Weaver (2001), ini berkaitan dengan tujuh model kebijakan ekonomi yaitu: Pertama, pembangunan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja seluas mungkin, terutama sektor ekonomi informal yang mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi; Kedua, mengarahkan investasi pada proyek-proyek yang langsung berhubungan dengan masyarakat miskin, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya; Ketiga, berusaha memenuhi kebutuhan pokok yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, sebagai cara untuk mengangkat sebagian masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Keempat, pengembangan sumberdaya manusia yang didahului dengan distribusi kekayaan yang produktif, seperti tanah, modal fisik, dan setelah itu mengusahakan adanya industri padat karya; Kelima, pengembangan pertanian yang juga diusahakan melalui land reform sehingga petani kemudian dapat berfungsi sebagai konsumen hasil-hasil industri yang dikembangkan; Keenam, pembangunan desa secara keseluruhan dilaksanakan dengan mengembangkan semacam pusat-pusat pengembangan yang dapat menjembatani kemajuan kota dan desa secara bersama-sama, dan;

Ketujuh, mewujudkan orde ekonomi internasional baru, selain untuk memperbaiki posisi negara-negara membangun dalam transaksi perdagangan luar negerinya, juga untuk memperlancar terjadinya transfer pengetahuan danteknologi ataupun modal dari negara-negara maju ke negara-negara/wilayah membangun, sehingga jurang kaya-miskin secara internasional semakin sempit.

Berdasarkan ilustrasi di atas, secara teoritik ditawarkan untuk memperbaiki ekonomi Aceh, yaitu agar pembangunan ekonomi disertai pemerataan pendapatan, termasuk usaha mengurangi kesenjangan ekonomi antardesa/daerah dan wilayah pembangunan di Aceh. Hambatan-hambatan non ekonomis, termasuk di dalamnya segi-segi politik dan sosial-budaya serta moral/mentalitas opportunist manusia dan elite politik, serta birokrasi Aceh, ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi di Aceh.

Dalam hal ini kebijakan strategis Gubernur Aceh sangat menentukan, di mana Aceh saat ini berada dalam suatu masalah penentuan kebijakan politik berdampak pada pembangunan ekonomi, saat ini mengalami masalah ketidakjelasan aturan undang-undang/qanun digerus oleh UU secara Nasional yang mengorbankan UUPA dan kekhususan Aceh, ini dapat menghambat pembangunan ekonomi.

Sesungguhnya dengan adanya kekhususan Aceh di mana perjanjian internasional melahirkan UU lokal –jangan terjadi pengingkaran janji/ketidakikhlasan– yang merupakan rahmat pascakonflik, musibah gempa dan tsunami yang melahirkan MoU Helsinki 2005. Kemudian melahirkan UUPA sebagai identity politics Aceh yang mesti dilanjutkan dengan kejelasan UU dan qanun sebagai inisiatif, peraturan serta ketentuan yang merupakan “rezim” untuk mengelola pemerintahan Aceh agar menjadi lebih baik dalam segala dimensi kehidupan menuju masyarakat Aceh damai dan sejahtera. Semoga!

* Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi/Ketua LP4M Universitas Muhammadiyah (Unmuha) dan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id