Dugaan Pungli JCH jangan Dipolemikkan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dugaan Pungli JCH jangan Dipolemikkan

Dugaan Pungli JCH jangan Dipolemikkan
Foto Dugaan Pungli JCH jangan Dipolemikkan

BANDA ACEH – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin Lc meminta semua pihak agar tidak menjadikan pernyataan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf terkait adanya pungutan liar (pungli) sebesar 100 rial Saudi (sekitar Rp 360.000) per orang kepada jamaah calon haji (JCH) asal Aceh di Mekkah yang awalnya dinilai ilegal, bukan untuk dipolemikkan.

Pungli itu, menurut Irwandi dilakukan oleh Jamaluddin Affan sebagaimana laporan beberapa jamaah kepadanya. Tetapi, Jamaluddin membantah telah melakukan pungli bahkan menantang Gubernur Irwandi meminta rekaman telepon terkait laporan ia melakukan pungli sebagaimana disiarkan Serambi, Jumat (25/8).

“Jadi jika ada yang dipersoalkan oleh gubernur terkait pelayanan, supaya segera ditindaklanjuti, seperti masalah kutipan tersebut. Kalau memang gubernur tidak izinkan, ya hentikan saja, semua kembali fokus pada pelayanan yang sudah ditugaskan,” kata Mulyadi Nurdin kepada Serambi, Sabtu (26/8) meluruskan masalah.

Menurut Mulyadi, persoalan itu muncul karena ada jamaah haji melapor kepada Gubernur Aceh bahwa mereka diminta sumbangan. Gubernur dengan tegas melarang adanya kutipan apapun dari jamaah haji, walaupun untuk biaya pengurusan haji atau urusan lainnya, karena semua biaya pengurusan haji sudah ditanggung oleh pemerintah.

Sedangkan biaya kebutuhan jamaah sudah tertutupi dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masing-masing. “Gubernur Irwandi sebenarnya ingin menegaskan komitmen beliau dengan visi Pemerintah Aceh yang baru yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani,” ujarnya.

Sikap respek gubernur, katanya, karena telah membawa-bawa nama baik Pemerintah Aceh dan petugas haji. Gubernur tidak ingin efek negatif terjadi pada Pemerintah Aceh. “Nanti akan ada yang mempersoalkan untuk apa sumbangan dari jamaah haji sedangkan semua biaya sudah ditanggung pemerintah, hal tersebut harus dihindari,” jelasnya.

Karo Humas dan Protokol Setda Aceh ini mengakui berdasarkan isi rekaman pidato Jamaluddin yang diperoleh pihaknya memang tidak ada unsur paksaan dalam permintaan sumbangan tersebut. Hanya saja, dalam pidatonya, Jamaluddin menyebutkan dana itu nantinya akan dikelola oleh sebuah badan.

“Disitulah persoalannya, apa nama badan tersebut, siapa pengurusnya, apakah milik pemerintah atau swasta. Seharusnya badan itu yang diperjelas dulu, kemudian koordinasi dengan Pemerintah Aceh, jika diizinkan baru lakukan penggalangan dana, sehingga legal secara hukum,” ulas mantan Humas Zawiyah Cot Kala Langsa.

Mulyadi menyatakan, agar polemik ini tidak berlanjut maka ia meminta agar pengumpulan dana jamaah haji dihentikan dan kembalikan sumbangan yang sudah terkumpul kepada masing-masing jamaah. Dia hanya meminta kepada semua petugas haji agar fokus saja pada tugasnya dalam memberikan pelayanan ibadah haji kepada jamaah.

“Memang ada niat baik dari penggagas sumbangan tersebut, tetapi niat baik juga harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan politik supaya tidak menjadi polemik seperti sekarang ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua,” demikian Mulyadi Nurdin.(mas) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id