Fotokopi KTP Dulu, Cawagub Kemudian | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Fotokopi KTP Dulu, Cawagub Kemudian

  • Reporter:
  • Kamis, Maret 24, 2016
Foto Fotokopi KTP Dulu, Cawagub Kemudian

Hingga kemarin, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh belum mengeluarkan formulir resmi untuk digunakan dalam mengumpulkan fotokopi KTP sebagai persyaratan utama bagi cagub/cawagub, cabup/cawabup, cawalkot/cawawalkot yang maju melalui jalur independen.

“Dalam ketentuan disebutkan calon gubernur dan wakil gubernur, tapi maraknya sekarang yang kita lihat, semua calon gubernur belum ada wakilnya tapi mereka sudah melakukan pengumpulan fotokopi KTP dan hanya menyatakan dukungan terhadap calon gubernur saja,” kata Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M Sabi.

Meski tidak ada larangan secara langsung, namun aksi pengumpulan fotokopi KTP tersebut bisa saja tidak sah pada saat dilakukan verifikasi faktual. Akhir pekan lalu, Zaini Abdullah yang maju melalui jalur independen sudah “dihadiahi” fotokopi KTP dari sejumlah warga Pidie Jaya. “Mesin politik” Zakaria Saman di lapis bawah juga dikabarkan sudah mulai bekerja mengumpulkan foto kopi KTP calon pemilih.

Tim sukses calon independen itu sebetulnya pasti tahu bagaimana mengmpulkan dukungan melalui fotokopi KTP yang sesuai prosedur. Tapi, mereka juga tahu, kalau tidak dimulai sekarang, maka akan sangat sulit mengumpulkan sekitar 150 ribu lembar fotokopi KTP (tiga persen dari jumlah penduduk Aceh) bagi satu pasangan cagub/cawagub jalur perseorangan. Apalagi, KTP itu harus berasal, sekurang-kurangnya dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di Aceh. Artinya, jika di Aceh ada 23 kabupaten/kota, maka sedikitnya fotokopi KTP itu harus dikumpulkan dari 12 kabupaten/kota.

Melihat, cagub yang maju melalui jalur independen lebih dari dua orang, maka tentu di lapangan harus adu cepat. Justru itulah mereka berkejar-kejaran dengan waktu.

Yang jelas, fotokopi KTP pendukung itu nantinya akan diverifikasi lagi untuk menguji kesahihan dukungan. Apabila dalam verifikasi faktual tersebut pemilik KTP mendukung pasangan tersebut, maka dukungan KTP itu sah. Tapi apabila pemilik KTP menyatakan hanya mendukung calon gubernur saja sementara calon wakil gubernur tidak didukung, maka dukungan tersebut tidak berlaku bagi pasangan calon tersebut. Dan, yang lebih penting juga, calon pemilih yang sudah memberikan dukungan untuk satu pasangan calon tidak boleh lagi memberikan dukungan kepada calon lainnya.

Dalam waktu yang demikian sempit, mestinya para calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota, memastiklan dulu calon wakilnya sehingga gampang dalam pengumpulan foto kopi KTP sebagai dukungan.

Yang jelas, KIP Aceh belum mengeluarkan format formulir dukungan yang akan digunakan kandidat perseorangan. Meski demikian, dipastikan, dalam pengumpulan fotokopi KTP ada ketentuan khusus yang harus dilakukan kandidat, seperti pemilik KTP harus menandatangani lembaran fotokopi dan menyertakan materai.

“Tahapan pilkada akan dimulai pada Mei mendatang. Pada bulan April kita baru mempersiapkan petunjuk teknis termasuk format formulir dukungan KTP yang akan kita bagikan kepada kandidat dari independen,” kata komisioner KIP Aceh. (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id