PAN: Berhentilah Mengurangi UUPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

PAN: Berhentilah Mengurangi UUPA

PAN: Berhentilah Mengurangi UUPA
Foto PAN: Berhentilah Mengurangi UUPA

* SURA Sebut YARA Cari Sensasi

* Terkait Upaya Mempertahankan UU Pemilu di Aceh

BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Aceh, Asrizal H Asnawi, menyayangkan sikap beberapa warga Aceh yang ingin melawan DPRA di Mahkamah Konstitusi (MK). DPRA telah memutuskan akan menggugat pencabutan dua pasal dalam UUPA melalui UU Pemilu yang telah disahkan Presiden beberapa waktu lalu.

Menurut Asrizal, mereka yang menjadi pihak terkait dalam gugatan DPRA tersebut tidak mengerti tentang kekhususan Aceh. Gugatan itu, ia jelaskan, dilakukan karena Pemerintah Pusat tidak menghargai kedaulatan Aceh. Pencabutan itu juga dilakukan tanpa berkoodinasi dengan DPRA.

“Hak-hak istimewa yang sudah diberikan pusat kepada kita kenapa kita sendiri yang merusaknya. Pasal demi pasal tentang kekhususan Aceh sudah dikebiri,” kata Asrizal kepada Serambi, Sabtu (26/8).

Apabila pencabutan pasal demi pasal itu terus berlanjut, sambung Asrizal, yakinlah, ke depan Aceh tidak akan memiliki apa-apa lagi, hasil dari perjuangan panjang rakyat Aceh di masa lalu dalam menuntut keadilan dan kesejahteraan dari pemerintah pusat.

Karena itu, dia meminta kepada warga Aceh yang ingin menjadi pihak terkait dalam gugatan UU Pemilu agar berfikir kembali untuk Aceh. “Berhentilah berusaha dan berfikir untuk mengurangi keistimewaan Aceh (UUPA), walau sekarang belum bisa dirasakan semua pihak dampak positifnya. Karena memang Peraturan Pemerintah (PP), turunan dari UUPA itu sendiri belum terealisasi,” ulas politisi PAN ini.

Seperti diketahui, YARA akan mendaftar diri sebagai pihak terkait ke MK atas gugatan DPRA terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu karena telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA. Gugatan itu akan didaftarkan setelah DPR Aceh mendaftarkannya pada Senin, (28/8).

Pihaknya akan mempertahankan undang-undang tersebut bersama pemerintah pusat. Ada pun warga Aceh yang memberi kuasa kepada YARA adalah, Farah Nurjannah SH warga Lhokseumawe, Yudhistira Maulana SH warga Aceh Timur, dan Rifa Chinitya SH warga Aceh Besar.

“Kami telah menerima kuasa dari beberapa warga Aceh yang akan maju sebagai pihak terkait untuk mempertahankan Pasal 571 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata Ketua YARA, Safaruddin SH, Jumat (25/8).

Sementara Juru Bicara (Jubir) Dewan Pimpinan Pusat Suara Rakyat Aceh (DPP-SURA), Murdani Abdullah, mengatakan, apa yang dilakukan YARA tidak lebih dari mencari sensasi dimata rakyat Aceh. “Saya nilai YARA lebih kepada sensasi. Bukan pada konteks kepentingan rakyat,” kata dia.

YARA dinilai tidak melihat soal kekhususan Aceh di mana UUPA itu dijaga dengan baik sebagai marwah Aceh dan kepentingan jangka panjang. “Dulu ada ungkapan begini, jika ingin terkenal, kencingi sumur zam-zam. Mungkin filosofi dari ungkapan ini yang sedang dilakukan YARA,” tambah penulis novel ‘Sang Kombatan’ ini.

Dia menjelaskan, gugatan itu dilakukan oleh DPRA karena dalam pembuatan UU Pemilu, ada poin yang dilanggar, yaitu soal konsultasi. “Ini mengapa kita menilai bahwa DPRA berkewajiban untuk menggugat. Untuk langkah DPRA saat ini, kita mendukungnya,” kata Murdani.

Murdani juga menilai bahwa sikap YARA yang mengaku akan menghadang DPRA adalah bentuk intervensi Pusat terhadap Aceh. Dia menyakini ada kekuatan besar di balik YARA yang tak setuju dengan kewenangan besar yang dimiliki Aceh hari ini.

“Mereka menggunakan YARA sebagai pion untuk dihadapkan dengan DPRA. YARA sendiri yang selama ini cenderung mencari perhatian juga tahu dan memanfaatkan momen ini seolah-olah jika tak menggunakan jasa mereka, tak akan berhasil. Mereka ingin membangun skenario ini, tapi sayangnya harus melukai hati ribuan masyarakat Aceh,” ucap Murdani.

Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh ([email protected]), Azwar A Gani, ikut mengomentari sikap YARA yang akan melawan DPRA terkait dengan kisruh penerapan UU Pemilu di Aceh. Tindakan YARA dinilai sebagai sebuah penghianatan terhadap Rakyat Aceh.

Azwar menjelaskan, kekhususan yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Aceh merupakan kompensasi dan kompromi politik pasca-konflik. Jika kekhususan UUPA dicabut satu persatu, maka tidak akan membedakan Aceh dengan provinsi lain di Indonesia.

“Inilah yang disebut dengan satu negara dua sistem. Ada daerah-daerah yang diatur dengan Undang-undangnya sendiri seperti Aceh dan Papua,” ujarnya.

YARA, lanjut Azwar, harus lebih bijak dalam menyikapi persoalan politik lokal di Aceh. Jangan sampai justru memperkeruh suasana dan menimbulkan konflik horizontal. “Sudah dua kali dilaksankan Pemilu di Aceh, tahun 2009 dan 2014, tetapi tidak ada persoalan atau kendala yang dihadapi oleh penyelenggaran Pemilu hasil seleksi lembaga DPRA. Semuanya berjalan lancar dan sukses sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan,” tukasnya.

Azwar menyatakan mendukung langkah DPRA untuk melakukan gugatan terhadap UU Pemilu untuk mengembalikan marwah UUPA, karena kekhususan Aceh yang luas bukan hanya untuk urusan Pemilu. Dia juga meminta kepada Pemerintah Pusat agar mempelajari kembali UUPA dan MoU Helsinki sebelum memutuskan perkara gugatan yang dilakukan DPR Aceh.

[email protected] tidak melarang individu yang menggunakan hak konstitusionalnya. Tetapi jika hak konstitusional tersebut mencabut kewenangan Aceh, maka ini penghianatan dan akan kami lawan,” pungkas Azwar.(mas) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id