PERSI Aceh Surati Wali Kota | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

PERSI Aceh Surati Wali Kota

PERSI Aceh Surati Wali Kota
Foto PERSI Aceh Surati Wali Kota

* Terkait Plt Direktur RS Meuraxa dari Nonmedis

BANDA ACEH – Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Aceh, Kamis (24/8) menyurati Wali Kota Banda Aceh terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa dari nonmedis. PERSI meminta wali kota meninjau kembali keputusan tersebut, karena penunjukan direktur RS dari nonmedis menyalahi peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Ketua PERSI Daerah Aceh, Dr dr Azharuddin SpOT K-Spine kepada Serambi, Jumat (25/8). Dia menyoroti keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 550 Tahun 2017 pada 16 Agustus lalu, yang menetapkan Bachtiar SSos (Asisten I) sebagai Plt Direktur RSUD Meuraxa menggantikan dr Emiralda.

“Kami harap wali kota dapat meninjau ulang keputusan itu, karena bertentangan dengan tiga hukum dasar tentang pemilihan direktur rumah sakit, yaitu UU, Permenkes, dan surat edaran KARS,” kata Azharuddin, dan menyebut ketentuan itu berlaku untuk rumah sakit di seluruh indonesia.

Dia menyebutkan, pertama, keputusan wali kota bertentangan UU Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1, dimana kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai keahlian di bidang perumahsakitan. “Nonmedis tidak dibenarkan memimpin RS, meskipun hanya sebagai Plt,” ujarnya.

Kedua, hal serupa juga tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 971 Pasal 10 Ayat 1 Tahun 2009, yang menyebut direktur rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai keahlian di bidang perumahsakitan.

Ketiga, lanjut Azharuddin, berdasarkan surat edaran Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tentang persyaratan akreditasi RS. Surat yang ditandatangani pada 21 Agustus 2017 oleh Ketua Eksekutif KARS, Dr dr Sutoto MKes menyebutkan, RS harus dipimpin oleh tenaga medis. “Dokter atau dokter gigi. Hal ini sudah mutlak,” tegasnya.

Bahkan katanya, KARS telah menentukan lima standar mutlak sebagai syarat akreditasi RS. Kelima standar itu yakni RS dipimpin tenaga medis (dr/drg), memiliki IPAL berizin, mengadakan obat-obatan dari distributor resmi, ada layanan kemoterapi sesuai standar, dan memfungsikan staf medis ber-STR dan SIP valid. “Kalau salah satu standar ini tidak terpenuhi, maka RS itu tidak bisa diakreditasi,” tukas Azharuddin.(fit) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id