Oknum Penegak Hukum Diduga Bekingi Penebangan Liar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Oknum Penegak Hukum Diduga Bekingi Penebangan Liar

Oknum Penegak Hukum Diduga Bekingi Penebangan Liar
Foto Oknum Penegak Hukum Diduga Bekingi Penebangan Liar

* 29 PPNS DLHK Aceh Dilantik

BANDA ACEH – Aksi perambahan hasil hutan Aceh, seperti penebangan liar (illegal logging) semakin gencar dilakukan warga, bahkan ada yang melibatkan oknum penegak hukum sebagai beking. Akibatnya, hutan menjadi rusak dan mengancam keberadaan keberagaman hayati yang ada di dalamnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Ir Saminuddin BTou MSi menyampaikan hal ini seusai pembukaan Operasi Penertiban Peredaran Hasil Hutan (OPPHH) di aula Kantor DLKH Aceh, Banda Aceh, Jumat (25/8). “Kita ingin menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir peredaran kayu ilegal di Aceh,” kata Saminuddin.

Dia mengakui selama ini ada oknum-oknum aparat penegak hukum di Aceh yang terlibat dalam peredaran kayu illegal. Untuk memberantas para oknum tersebut, Saminuddin menyatakan telah berkoordinasi dengan Polda Aceh, Kodam IM, dan Denpom IM. “Memang ada oknum di beberapa tempat yang ikut terlibat,” akuinya.

Untuk mencegah terjadinya perambahan secara illegal, pihaknya akan melakukan operasi secara simultan selama sebulan, 25 Agustus-25 September 2017. Operasi itu dilakukan oleh tujuh unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 30 unit Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPKH) dan 86 unit Resort Pengelolaan Hutan (RPH).

Tugas mereka juga akan dibantu 29 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DLKH yang dilantik kemarin. “Jadi mereka akan bergerak secara simultan baik melalui patroli dijalanan, operasi ke kilang, maupun ke sumber-sumber bahan baku yang mensuplai kayu ilegal ke kilang-kilang,” kata Kepala DLKH Aceh.

Saminuddin menambahkan, selama ini ada dua tindakan yang dilakukan pihaknya ketika menemukan para pelaku pembalakan liar di lapangan. Yaitu, melakukan pembinaan apabila hasil perambahan masih katagori kecil. Apabila hasil perambahan dalam golongan besar maka pelakunya bisa dikenakan tindak pidana.

Untuk ke depan, lanjut Saminuddin, semua pelanggar akan ditindak tegas. Selama ini, kebanyakan perambahan hasil hutan terjadi di wilayah timur dan barat selatan (barsela) Aceh. “Dengan operasi sekarang ini, teman-teman di lapangan akan mensosialisasikan itu karena kita tidak akan memberikan toleransi lagi kepada pelanggar,” ujarnya.

Kemarin, Saminuddin juga menyampaikan beberapa kelemahan yang dihadapi pihaknya selama ini, sehingga seringnya terjadi illegal logging, salah satunya minimnya biaya operasi dan tidak adanya PPNS karena sudah menduduki jabatan struktural. Khusus untuk penyidik saat ini sudah teratasi dengan dilantiknya 29 PPNS baru.

Setelah pembukaan OPPHH dilanjutkan dengan pelantikan 29 PPNS DLKH Aceh ditempat yang sama. Pelantikan itu dilakukan oleh Kakanwil Kemenkumham Aceh, A Yuspahruddin. Acara itu turut dihadiri Heinrich Terhorst, Team Leader Program Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC). (mas) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id