Polisi Geledah Ruang Sekwan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Polisi Geledah Ruang Sekwan

Polisi Geledah Ruang Sekwan
Foto Polisi Geledah Ruang Sekwan

* Terkait Kasus Pengadaan Tanah SMPN 2 Pandrah

BIREUEN – Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bireuen menggeledah ruang kerja Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Bireuen dan dua ruang administrasi lainnya pada Kamis (24/8) sore hingga malam. Penggeledahan selama lima jam tersebut terkait kasus dugaan manipulasi dan tidak pidana korupsi dalam pengadaan pertapakan tanah SMPN 2 Pandrah di Desa Bantayan. Tak cuma itu, belasan orang juga sudah diperiksa menyangkut kasus tersebut.

Kapolres Bireuen, AKBP Riza Yulianto SE SH melalui Kasat Reskrim Iptu Riski Andrian kepada Serambi, Jumat (25/8), mengatakan, kasus itu mulai diperiksa sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, dua orang dari belasan orang yang diperiksa sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu panitia pengadaan tanah dan juru ukur tanah. Kasat Reskrim menerangkan, penggeledahan ruang kerja Sekwan DPRK Bireuen untuk mencari sejumlah dokumen sebagai bahan pendalaman menuntaskan kasus tersebut. “Mencari berkas-berkas usulan dan dokumen transaksi pengadaan tanah SMPN dimaksud,” ujarnya.

Ditambahkannya, dari penggeledahan itu, ada sejumlah dokumen dibawa ke Polres Bireuen untuk didalami dan dianalisa oleh tim penyidik. Disebutkan juga, tidak tertutup kemungkinan Tim Tipikor akan mencari dokumen tambahan dari dinas terkait lainnya, karena pengadaan tanah tersebut tidak berdiri sendiri, tapi semua merupakan dimulai dari usulan, pembahasan, penetapan, pengukuran, pengesahan anggaran, sampai kepada pembayaran kepada para pihak.

Riski Andrian menegaskan, penyelidikan dilakukan karena dalam kasus tersebut, negara diduga dirugikan mencapai angka Rp 300 juta lebih. “Dua orang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi, dan itu sangat tergantung dari penyelidikan menyeluruh,” tukas Iptu Riski Andrian.

Wakil Ketua DPRK Bireuen, Athahillah M Saleh MA yang didampingi Sekwan DPRK Husaini SH MM kepada Serambi, Jumat (25/8) sore, membenarkan penggeledahan tersebut. Disebutkannya, Tim Tipikor datang dengan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. “Kita persilakan mereka memeriksa dan mencari dokumen, pegawai sekretariat dan Pak Sekwan juga ikut membantu mencari dokumen yang mereka perlukan,” kata Athahillah.

Untuk diketahui, berdasarkan data diperoleh Serambi dari pemberitaan beberapa tahun lalu, lokasi pembebasan tanah untuk SMPN 2 Pandrah berada di Desa Bantayan, Kecamatan Pandrah. Kasus itu berawal pada tahun 2007 ketika Pemkab Bireuen meminta pembebasan lahan kebun milik Tgk H Muhammad Abdullah seluas 2.596 M2 dan M Amin seluas 872 M2, sehingga total lahan pembebasan mencapai 3.468 M2 untuk pembangunan gedung SMPN 2 Pandrah.

Pembayaran untuk lahan seluas 3.468 M2 itu sudah dilakukan pada tahun anggaran 2010, tepatnya tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 98.838.000 dengan harga per meter Rp 28.500, yang dibayar melalui panitia berinisial Jaf. Kemudian, Ramli, keluarga pemilik tanah yang dijual Jaf merasa tak pernah menjual tanah itu kepada Jaf. Kesepakatannya Pemkab Bireuen membayar langsung kepada H Muhammad Abdullah dan M Amin sebagai pemilik tanah.

Setelah menerima uang dari Pemkab Bireuen, pada 14 Juni 2010 Jaf mendatangi rumah H Muhammad Abdullah dan membayar harga tanah sebesar Rp.28.000.000. Diduga ada ketimpangan antara yang dibayar Pemkab Bireuen dengan yang diterima pemilik tanah dan kasus tersebut terkuak pada tahun 2012, sehingga mulai diusut. Kemudian, Pemkab Bireuen di tahun 2013 kembali membayar kepada Jaf untuk pembebasan lahan pembangunan SMPN 2 Pandrah Rp 392.775.000 berdasarkan dengan dua kwitansi pembayaran.(yus) (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id