Siapa yang Pungli JCH di Tanah Suci? | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Siapa yang Pungli JCH di Tanah Suci?

Siapa yang Pungli JCH di Tanah Suci?
Foto Siapa yang Pungli JCH di Tanah Suci?

Melalui laman media sosialnya, Gubernur Irwandi Yusuf pada Kamis (24/8) malam merilis kabar memprihatinkan tentang dugaan adanya pungutan tak jelas terhadap jamaah calon haji (JCH) asal Aceh di Tanah Suci. Di laman Facebook-nya, Irwandi mengatakan ada beberapa JCH dari Aceh mengaku dimintai sumbangan uang senilai 100 riyal Saudi (sekitar Rp 360.000) per orang.

“Saya tegaskan, itu ilegal. Saya minta jamaah yang telah menjadi korban melaporkan kepada pihak berwajib di Saudi agar pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku di sana,” tulis Irwandi dalam status yang diberi judul “Kutipan Dana dari Jamaah Haji itu Ilegal”.

Kemudian, kepada harian ini Irwandi menjelaskan, untuk mengusut pungutan yang dikatakannya ilegal itu, ia sudah meminta Wakil Gubernur Nova Iriansyah untuk menanganinya.

Berdasarkan laporan beberapa jamaah yang sedang berada di Arab Saudi, pengutipan itu dilakukan oleh seseorang di Mekkah. Orang itu, menurut Irwandi pernah mendapat surat keputusan (SK) sebagai penghubung kepentingan jamaah haji pada masa gubernur terdahulu.

“Tapi saya juga tidak tahu apa saja tugasnya,” kata Irwandi.

Ia mengaku sangat kaget ketika mendapatkan pertanyaan langsung dari beberapa jamaah haji yang menghubunginya tentang hal ikhwal pengutipan dana tersebut. Apalagi, sang pelaku membawa-bawa nama Gubernur Aceh dalam menjalankan aksinya bahwa pengutipan uang itu atas instruksi Gubernur Aceh.

Irwandi mengaku belum mendapat keterangan pasti apa motif oknum tersebut mengutip sumbangan dari jamaah. “Yang jelas, apa pun alasannya, pengutipan dana dari jamaah haji asal Aceh yang sedang beribadah di Mekkah adalah tindakan ilegal,” tegas Irwandi.

Koordinator Subbag Keprotokolan Humas dan Penerangan PPPIH Embarkasi Aceh, H Rusli Lc mengatakan, orang yang disebut-sebut melakukan pengutipan dana itu sudah sejak lama bermukim di Mekkah. “Beliau bukan petugas dan juga bukan jamaah,” ujarnya.

Pertama, kita berharap –jika benar ada kutipan ilegal– maka tindakan itu tidak berlanjut lagi. Dan, uang sudah yang sudah telanjur dipungut itu harus dipertanggungjawabkan oleh si pemungut.

Wagub Aceh yang sudah mendapat perintah untuk menyelesaikan masalah ini, tentu saja harus segera beraksi. Paling tidak, mengklarifikasi secara resmi ke jamaah Aceh yang sedang berada di sana bahwa Pemerintah Aceh tak pernah menugaskan siapapun untuk memungut uang dari tiap jamaah. Kedua, jika ada orang yang memungut, maka harus diminta pertanggungjawabannya.

Bukan hanya itu, Pemerintah Aceh juga harus berusaha keras memberi kenyamanan bagi jamaah Aceh dalam beribadah di tanah suci. Sebab, menunaikan ibadah haji bukan kesempatan yang yang bisa diperoleh kapan saja, tapi bagi kebanyakan jamaah ada yang harus menunggu sampai 10 tahun atau lebih.

Makanya, setiap pejabat atau siapapun yang dibayar rakyat untuk membantu kelancaran ibadah jamaah asal Aceh, tentu harus menjalankannya secara baik dan ramah. Tidak boleh kasar, apalagi marah-marah. Sebab, umumnya jamaah asal Aceh ini adalah orang-orang tua yang dalam banyak hal serba kekurangan. Justru itulah, rakyat melalui APBA membiayai banyak orang untuk menjadi membimbing jamaah Aceh selama menjalankan ibadah haji. (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id