Mahasiswa Singkil dan Subulussalam Minta Distop Perpanjangan Izin PT APL | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mahasiswa Singkil dan Subulussalam Minta Distop Perpanjangan Izin PT APL

Mahasiswa Singkil dan Subulussalam Minta Distop Perpanjangan Izin PT APL
Foto Mahasiswa Singkil dan Subulussalam Minta Distop Perpanjangan Izin PT APL

URI.co.id, BANDA ACEH – Barisan Mahasiswa Pemuda Subulussalam Singkil (BMPASS) berunjukrasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Jumat (25/8/2017) pagi.

Mereka meminta Pemerintah Aceh segera menyelesaikan konflik antara PT Asdal Prima Lestari (APL) dengan warga Subulussalam dan Aceh Singkil.

Pendemo menilai, keberadaan PT APL tidak memberikan kontribusi positif bagi warga setempat. Pemerintah Aceh diminta stop perpanjangan izin PT APL.

Koordinator Aksi, Muzir Maha mengatakan, konflik lahan antara masyarakat dengan PT APL di Kota Subulussalam yang tak kunjung usai dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Perusahaan perkebunan PT APL sudah beropetasi sejak tahun 1995 dengan luas HGU mencapai 5.000 hektare lebih, namun tidak bermanfaat bagi warga setempat.

Dikatakannya, letak posisi perusahaan tersebut berada di dua kabupaten/kota yaitu Pemko Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan.

Baca: Pemuda Barsela Desak Pemerintah Selesaikan Sengketa PT APL di Subulussalam

Namun luasnya lahan perusahaan tersebut tidak membawa kontribusi positif bagi warga, malahan menjadi bumerang bagi masyarakat setempat. Kekisruhan antara perusahaan dan masyarakat pada tgl 2 Agustus 2017 yang lalu bukanlah yang pertama kali, namun sudah berkali kali.

“Kita juga bisa lihat kondisi ekonomi masyarakat di seputaran perusahaan PT APL sungguh sangat memprihatinkan, kedatangan perusahaan bukan menguntungkan masyarakat namun malam menyerobot hak-hak masyarakat, mau sampai kapan Konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan ini dapat selesaikan apabila tidak ada tindakan prespektif dari pemerintah daerah,” ujar Muzir Maha.

Sementara Pemerintah Kota Subulussalam terkesan tutup muka dengan persoalan ini, seharusnya pemerintah dapat mengawal dan mengawasi setiap aktivitas perusahaan itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. PT APL juga tidak memiliki tapal batas permanen serta program CSR bagi warga sekitanya.

Sejumlah poster dan tulisan juga diarak, antara lain: “Ini lah indikator persoalan yang terjadi di perusahaan PT Asdal Prima Lestari. Atas dasar kekisruhan sengketa lahan PT Asdal yang berlarut-larut dan tak kunjung usai inilah mereka dari BARISAN MAHASISWA PEMUDA SINGKIL SUBULUSSALAM (BMPASS) melakukan Aksi ” Bela Masyarakat Pribumi ” hari ini.

Baca: Sekda Subulussalam Resah Pemberitaan PT Asdal, Ada Apa?

pengunjukrasa juga menuntut pengukuran ulang terhadap lahan PT APL, audit seluruh perusahaan perkebunan di Pemko Subulussalam. Selain itu, mendesak Kapolda Aceh untuk memeriksa Pemilik PT Asdal Karana tidak memiliki tapal batas permanen serta Program CSR yang tidak jelas.

Mereka juga meminta Pemerintah Aceh membentuk tim khusus penyelesaian sengketa lahan PT APL. “Kami minta agar distop perpanjangan izin PT APL di Subulussalam,” teriak Koordinator Lapangan, Muzir Maha. (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id