Hakim PK Patahkan Vonis Artidjo | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Hakim PK Patahkan Vonis Artidjo

Hakim PK Patahkan Vonis Artidjo
Foto Hakim PK Patahkan Vonis Artidjo

* Ringankan Hukuman PPK Alkes RSUCM Jadi 1 Tahun

BANDA ACEH – Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) membacakan putusan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus dugaan korupsi Rp 3,5 miliar lebih dalam proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan KB di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara pada 2012 yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Surdeni Sulaiman.

Selain Surdeni, dalam kasus itu juga menyeret Direktur RSUCM, Drg Anita Syafrida sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Dirut PT Visa Karya Mandiri selaku rekanan, M Saladin Akbar. Namun terhadap putusan PK keduanya, hingga kini belum diketahui kabarnya karena belum ada pemberitahuan dari MA.

Dalam putusan yang dibacakan pada 20 Juli lalu, hakim menghukum Surdeni satu tahun penjara. Vonis itu lebih ringan tiga tahun dari putusan kasasi yang dibacakan Dr Artidjo Alkostar SH LLM (hakim ketua yang dikenal ganas dalam memberi putusan) bersama Prof Dr Mohammad Askin SH dan MS Lumme SH (hakim anggota) pada 22 Oktober 2014.

“Menjatuhkan pidana kepada terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 50 juta dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” bunyi petikan putusan. Surdeni juga membayar uang pengganti Rp 20 juta diperhitungkan dengan yang telah distor ke kas negara.

Selain itu, hakim juga memerintahkan jaksa untuk mengembalikan uang Rp 2.1 miliar beserta bunga bank selama berada pada rekening khusus Kejari Lhoksukon kini namanya Kejari Aceh Utara kepada M Saladin Akbar selaku rekanan. Hakim juga meminta jaksa untuk mengembalikan uang honorarium panitia penerima dan pemeriksa barang Rp 5.800.000.

Putusan perkara Nomor: 4 PK/Pid.Sus/2016 yang diperoleh Serambi, Kamis (24/8) dibacakan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung oleh majelis hakim yang diketuai, Timur P Manurung SH MM dibantu hakim anggota Prof Dr Surya Jaya SH MHum dan Prof Dr Abdul Latief SH MHum serta Panitera Pengganti H Santhos Wachjoe P SH MH.

Dr Asharullah Ida SH MH selaku Kuasa Hukum Surdeni Sulaiman yang ditanyai Serambi mengaku sudah menerima petikan putusan tersebut. Ia menyatakan bersyukur atas putusan yang mematahkan vonis Artidjo Alkostar. Atas ketukukan palu Artidjo, kliennya ditahan di Cabang Rutan Lhoknga, Aceh Besar, untuk menjalani masa hukuman.

Dia menjelaskan, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, majelis hakim memutuskan bebas kliennya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhoksukon, kini Kejari Aceh Utara yang dibacakan 11 November 2013. Hakim menilai, pengadaan alkes untuk RSUCM 2012 telah sesuai aturan yang ada waktu itu dan tidak ditemukan kerugian negara.

Dr Asharullah Ida SH MH juga menjelaskan setelah menerima petikan putusan PK dari Mahkamah Agung, dirinya langsung menghubungi Surdeni Sulaiman yang berada dalam tahanan. Dia bahkan mendatangi hotel prodeo tersebut dengan tujuan menjemput kliennya yang sudah ditahan selama 35 bulan.

Namun, pihak Rutan tidak memberi izin keluar meskipun masa tahanan yang dijalani Surdeni Sulaiman sudah melebihi vonis yang dijatuhkan. “Tidak bisa keluar, harus ada surat eksekusi dari jaksa,” katanya mengutip pernyatan pihak Rutan.

Dia berharap Kajari Aceh Utara segera mengeluarkan surat eksekusi agar kliennya mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Diberitakan sebelumnya, JPU Kejari Aceh Utara mendakwa Direktur RSUCM, Drg Anita Syafrida sekaligus KPA, PPK Surdeni Sulaiman, dan Dirut PT Visa Karya Mandiri selaku rekanan, M Saladin Akbar melakukan dugaan korupsi Rp 3,5 miliar lebih proyek pengadaan alkes dan KB di RSUCM dari pagu Rp 25 miliar yang bersumber APBN 2012.

Jaksa mendakwa, dalam pengadaan alkes dan alat KB ini, banyak terdapat alat rusak dan sebagian alat lagi tidak sesuai spesifikasi seperti tercantum dalam kontrak, tapi sesuai peran masing-masing sehingga Saladin selaku rekanan menerima sepenuhnya secara bertahap pembayaran pembelian terhadap proyek ini sesuai tercantum di dalam kontrak.

Padahal ketiga terdakwa menyadari barang tersebut ada yang rusak dan tak sesuai spesifikasi, tetapi uang tetap dicairkan sepenuhnya karena mereka menghindari agar dana jangan ditarik kembali untuk kas negara. Tetapi, hakim Tipikor saat ini berpendapat pengerjaan proyek itu sudah sesuai aturan dan tidak ada kerugian.(mas) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id