BBNKB di Aceh Diminta 9 Persen | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

BBNKB di Aceh Diminta 9 Persen

BBNKB di Aceh Diminta 9 Persen
Foto BBNKB di Aceh Diminta 9 Persen

BANDA ACEH – Pihak dealer mobil di Banda Aceh meminta Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pertama atau kendaraan baru di Aceh yang selama ini 13 persen menjadi sembilan persen. Dengan demikian harga kendaraan baru di Aceh bisa lebih murah dibanding di Sumatera Utara (Sumut) yang selama ini BBNKB pertama di provinsi tetangga itu selama ini sepuluh persen dari harga kendaraan baru.

Pihak dealer mobil baru menyampaikan usulan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Perubahan Qanun Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh yang dilaksanakan Badan Legislatif (Banleg) DPRA, Kamis (24/8). Dalam Rancangan Qanun (Raqan) tersebut, pihak DPRA mengusulkan pengurangan BBNKB tersebut dari 13 persen selama ini menjadi 10 persen.

Pengurangan ini seperti disampaikan Azhar, dari dealer Toyota dan Eko dari dealer mobil jenis Honda. Eko mengatakan akibat tingginya tarif BBNKB di Aceh selama ini, penjualan mobil merek Honda di Aceh dalam tiga tahun terakhir ini menurun drastis.

“Ini disebabkan karena harga jual mobil baru di Aceh lebih tinggi dibanding di Medan. Karena itu, tarif BBNKB di Aceh untuk penjualan pertama atau mobil baru kami minta agar diturunkan jadi 9 persen. Untuk BBNKB kedua serta seterusnya tetap satu persen,” kata Eko.

Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Guritno Wibowo dan anggotanya Surbakti yang hadir dalam RDPU itu mengatakan pihaknya setuju karena ini demi kepentingan masyarakat Aceh.

Selain penurunan tarif BBNKB baru itu, peserta RDPU lainnya melaporkan soal masih adanya perlakuan oknum Polantas di Sumut, dari dulu hingga kini terkesan mencari-cari kesalahan pengguna mobil berpelat BL. Ujung-ujungnya pengguna pelat BL membayar untuk menghindari tilang. Hal ini seperti dilaporkan Herizal dari Dealer Daihatsu Banda Aceh.

Masih terkait persoalan itu, pengurus Organda Kota Banda Aceh, Azhari Usman, Nurhayati, dan lainnya memohon Dirlantas Polda Aceh segera menyurati Dirlantas Poldasu dan Kapoldasu untuk melaporkan hal ini.

Dirlantas Polda Aceh Kombes Guritno Wibowo mengatakan persoalan ini sudah pernah disampaikan Dirlantas Polda Aceh, bahkan Kapolda Aceh secara tertulis maupun lisan dalam rapat koordinasi di tingkat pusat maupun saat bersilaturrahmi ke Poldasu.

Dirlantas Poldasu bersama Kapoldasu, berjanji akan melakukan penindakan, jika ada oknum Poldasu yang bertugas tidak sesuai ketentuan. Pelakunya, akan mendapat sanksi, hukuman dan ditindak tegas.

Menurut Surbakti, selama ini masih banyak kendaraan pelat BK (Sumut) di Aceh, bukan semata-mata karena gangguan penyetopan dari oknum lantas Poldasu di Sumut, tapi banyak juga masyarakat Aceh tak mau memutasi ke BL agar mudah dijual dan harganya tak begitu turun jika masih berpelat BK.

“Begitu pun kami akan terus melakukan pemantauan kembali terhadap dugaan prilaku menyimpangan oleh oknum petugas Poldasu di lintasan jalan Aceh – Sumut. Kami akan berkoordinasi dengan Dirlantas Poldasu,” kata Dirlantas Polda Aceh.

Menanggapi usulan peserta RDPU dari berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI/Polri, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin SE AK MSi didampingi Ketua Banleg DPRA, Tgk Abdullah Saleh dan pimpinan sidang, Bardan Sahidi mengatakan pemikiran, saran, usul, dan kritikan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan draf perubahan qanun pajak tersebut, terutama terkait usulan penuruan tarif BBNKB kendaraan baru dari 13 persen selama ini menjadi sembilan persen.

Begitu juga permintaan Organda untuk angkutan umum tarif BBNKB pertama cukup 8,5 persen. “Dan yang lebih penting lagi semua usulan ini nantinya diharapkan akan menambah jumlah Penerimaan Asli Aceh (PAA) dari PKB dan BBNKB,” ujar Bardan Sahidi. (her) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id