DPRA dan Gubernur Bentuk Desk UUPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA dan Gubernur Bentuk Desk UUPA

DPRA dan Gubernur Bentuk Desk UUPA
Foto DPRA dan Gubernur Bentuk Desk UUPA

BANDA ACEH – DPRA dan Gubernur Aceh sepakat membentuk Tim Desk untuk mengawal UUPA di masa yang akan datang. Tim ini tidak hanya beranggotakan DPRA dan eksekutif, tetapi juga unsur ulama, akademisi, dan elemen sipil lainnya.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada Serambi, Kamis (24/8) siang. Menurut Iskandar, tim ini nantinya akan fokus menjaga UUPA agar tidak lagi dibonsai oleh Pemerintah Pusat, termasuk menjaga seluruh regulasi yang berkaitan dengan Aceh.

“Ini harus diadvokasi secara bersama-sama karena UUPA merupakan tanggung jawab semua elemen di Aceh. Sumbangsih pikiran sangat dibutuhkan untuk menjaga marwah Aceh,” katanya.

Kesepakatan pembentukan desk ini diputuskan dalam rapat di ruang kerja Ketua DPRA beberapa hari lalu yang dihadiri para pimpinan fraksi, Gubernur Irwandi Yusuf, Wakil Gubernur Nova Iriansyah, dan Sekda Aceh Dermawan. Menurutnya, kesepakatan ini selaras dengan rekomendasi Komisi I DPRA.

“Kegiatan ini juga akan bersinggungan dengan kerja advokasi di Jakarta. Perwakilan Aceh juga akan dijadikan sekretariat membantu kerja-kerja tim ini. Penyiapan draf SK Tim Desk ini tengah disiapkan oleh Biro Pemerintahan,” jelas mantan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA.

Dalam pertemuan itu, lanjut Iskandar, juga disepakati agar Tim Desk untuk bekerja ekstra termasuk melakukan lobi terkait pembangunan Aceh yang bersumber dari APBN. “Kita juga harapkan advokasi bersama ini akan menguatkan Aceh,” tukasnya.

Iskandar menegaskan, upaya pelemahan UUPA yang terjadi selama ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Selain upaya hukum juga harus dilakukan upaya pengawalan dan lobi secara bersama.

“Bersatu kita akan kuat. UUPA itu sendiri produk hukum Pemerintah Pusat dan DPR RI, kenapa pula terus dilemahkan sepihak. Kami kira pusat agar tidak terus menerus mengotak atik sehingga memperkeruh suasana damai Aceh,” pungkas Iskandar.

Pengamat Politik Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra, mengaku sepakat dengan dibentuknya tim penggawal UUPA. Dia menilai, dengan lahirnya tim khusus ini, maka Pemerintahan Aceh tidak lagi menguras energi untuk memikirkan polemik UUPA karena sudah ditanggani oleh tim khusus penggawal UUPA.

“Selama ini kan energi kita terkuras hanya untuk memperdebatkan hal esensial yang seharusnya dapat diantisipasi secara internal saja. Tidak perlu kita gaduh dan saling menyalahkan seperti yang sudah terjadi selama ini. Lihat saja selama ini persoalan UUPA selalu menjadi bahan perdebatan sesama elit politik kita sendiri,” katanya kepada Serambi, Kamis (24/8).

Menurut Erlanda, jika nanti kembali terjadi polemik UUPA, baiknya diserahkan kepada para tim khusus untuk menyelesaikannya. Sementara elit politik lainnya bisa bersinergi dan fokus membangun Aceh. Apabila sejak awal tim khusus dibentuk, lanjut Erlanda, tentu akan memberi dampak baik bagi Aceh.

“Coba saja kita flashback ke belakang selama 11 tahun UUPA menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, berapa banyak sudah pasal di dalam UUPA yang diabaikan secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Ini membuktikan ada hal yang tidak sakti di UUPA kita selama ini,” ujarnya.

Dari 10 Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UUPA hanya 5 PP yang baru disahkan, selebihnya masih mengambang. Belum lagi dengan pengabaian pasal-pasal yang ada di dalam UUPA yang semakin memperkuat alasan bahwa UUPA memang harus dimonitoring dan dievaluasi kembali. “Lihat saja pengabaian Pasal 74 UUPA terkait dengan penyelesaian sengketa pilkada Aceh yang seharusnya diselesaikan ke Mahkamah Agung tetapi dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Begitu juga pengabaian Pasal 111 UUPA terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas, badan dan kantor yang seharusnya menjadi domaian gubernur juga diabaikan,” ulas Erlanda.

Dia mencontohkan seperti pengangkatan Kepala Badan Registrasi Kependudukan Aceh oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu yang secara tidak langsung mengabaikan ketentuan Pasal 111. Terbaru, DPR RI yang tanpa berkonsultasi dengan DPRA telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Saya kira kita memang perlu membentuk tim khusus ini, selain untuk memonitoring UUPA. Tim ini kan bisa juga nantinya mengevaluasi kelemahan UUPA, sehingga dapat menjadi rujukan Pemerintah Aceh kedepannya. Selain itu, kita nantinya juga tahu apa saja yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Aceh ke depan,” pungkasnya.(mas) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id