Merah Sakti: ALABAS tidak Haram | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Merah Sakti: ALABAS tidak Haram

Merah Sakti: ALABAS tidak Haram
Foto Merah Sakti: ALABAS tidak Haram

* Gubernur jangan Melihat Sebelah Mata

SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, H Merah Sakti SH, menegaskan, desakan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) beberapa waktu lalu merupakan bagian dari aspirasi yang sah disuarakan, lantaran ketimpangan pembangunan di Aceh.

“Karena kesenjangan pembangunan juga menjadi bagian konflik, makanya muncul aspirasi pemekaran. Ini tidak haram,” kata Merah Sakti SH, Rabu (23/8) di Gedung Serbaguna Pendapa Wali Kota Subulussalam, dalam acara Diskusi Pencegahan Radikalisme dan Terorisme yang digelar Kesbangpol Linmas Aceh.

Menurut Merah Sakti, ada banyak potensi yang dapat memicu terjadinya konflik. Mulai dari masalah sengketa, politik, agama, hingga kesenjangan pembangunan. Usulan ALABAS juga muncul akibat tidak meratanya pembangunan di Aceh.

Karena itu, lanjut Politisi Partai Golkar ini, Provinsi ALABAS merupakan solusi pembangunan karena pemerintah induk kurang peduli. Usulan ini bukanlah tindakan yang dilarang. “Persoalan tidak disetujui, itu hal lain, tetapi jangan ada upaya membatasi aspirasi terkait,” tegasnya.

Merah Sakti menekankan hal itu karena selama ini dikesankan bahwa menggagas ALABAS itu tidak boleh dan berdosa. “Sebenarnya jika pembangunan merata, maka tidak perlu ada pemekaran. Tapi fakta di lapangan ada ketidakadilan pembangunan selama ini di Aceh, antara wilayah pantai timur dan utara dengan pantai barat selatan,” ucapnya.

Melalui Kesbangpol Aceh, dia pun menitip pesan kepada Pemerintah Aceh agar memperlakukan Subulussalam lebih khusus karena daerah ini memiliki penduduk dengan ragam etnis, sekaligus merupakan pintu gerbang dengan provinsi lain.

Ia bahkan meminta agar Gubernur Aceh tidak memandang daerah ini dengan sebelah mata. Dia menyarankan agar pemangku kebijakan melihat Aceh secara keseluruhan, bukan sekadar pantai timur dan utara dengan mengabaikan masyarakat pantai barat selatan.

“Lihatlah Aceh secara utuh bukan hanya pantai timur utara. Kalau masih melihat sebelah mata, maka sedikit banyaknya akan mempengaruh mindset konflik Aceh. ALABAS tidak berdosa. Tolong sampaikan kepada Gubernur agar melihat Aceh secara utuh. Pembangunan secara merata tidak ada ketimpangan,” tegas Merah Sakti.

Ketimpangan tersebut dicontohkan, seperti gagasan pembukaan jalan Gelombang Muara-Situlen. Menurutnya, anggaran yang diperlukan tidak seberapa dibandingkan aneka proyek di Aceh bagian Timur dan Utara, yang terkadang justru dibangun di daerah yang tak berpenduduk. “Sementara di Subulussalam, untuk menuju ke kabupaten tetangga seperti Kutacane dan Gayo Lues saja harus memutar ke Sumatera Utara,” timpalnya.

“Bukankah ini kesenjangan sosial dan berpotensi konflik? Kasta kita sama, janganlah kami di anak tirikan, jangan kami dimarjinalkan,” pungkas Wali Kota seraya disambut tepukan tangan.

Pada bagian lain, Merah Sakti juga memastikan bahwa tidak ada gerakan radikalisme dan teorisme di Subulussalam. Sejauh ini pihaknya selalu memantau potensi kelompok radikal atau terorisme.

Bahkan dia juga memerintahkan para camat untuk memantau ke pelosok untuk mencegah masuknya kelompok yang dapat memicu konflik. “Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada teroris di Subulussalam,” ungkap dia.

Selain bersih dari teroris dan paham radikal, Merah Sakti juga menyampaikan bahwa kerukunan antarumat beragama di kota Sada Kata itu tetap terjaga. Tingginya solidaritas antarumat beragama lantaran besarnya peran ulama dan pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).

Terakhir, Wali Kota menyinggung tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah. Dia pun mengimbau kepada anggota atau simpatisan HTI yang ada di Subulussalam agar segera bertobat. HTI menurut dia, mungkin bukan jalan terbaik untuk ditempati sebagai organisasi dalam kacamata negara.(lid) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id