Rumah Komersil ‘Diolah’ Jadi Rumah Murah Bersubsidi, Hak Masyarakat ‘Kecil’ Diambil Konsumen Mapan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Rumah Komersil ‘Diolah’ Jadi Rumah Murah Bersubsidi, Hak Masyarakat ‘Kecil’ Diambil Konsumen Mapan

Rumah Komersil ‘Diolah’ Jadi Rumah Murah Bersubsidi, Hak Masyarakat ‘Kecil’ Diambil Konsumen Mapan
Foto Rumah Komersil ‘Diolah’ Jadi Rumah Murah Bersubsidi, Hak Masyarakat ‘Kecil’ Diambil Konsumen Mapan

URI.co.id, BANDA ACEH – Mencari rumah dengan harga murah di kawasan perkotaan Banda Aceh tidak akan dapat lagi, karena harga tanah mahal, kecuali rumah komersial atau non-subsidi.

Celah pun dimanfaatkan oleh oknum pengembang dengan menawarkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada calon konsumennya. Padahal FLPP itu milik rumah subsidi.

Hak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diambil oleh calon konsumen mapan dengan memangkas selisih harga dikurangi dengan KPR rumah subsidi sebesar Rp 117 juta/unit. 

Contohnya, satu harga rumah komersil sebesar Rp 260 juta, maka calon konsumennya harus membayar DP sampai Rp 143 juta agar mendapat cicilan murah 5 persen per tahun sampai 20 tahun. Atau juga ada yang menjual Rp 200 juta, maka DP sebesar Rp 83 juta.

(Baca: Soal Anak Camat Terima Rumah Warga Miskin, Ini Kata Kadis Perumahan Nagan Raya)

Setelah semua persyaratan dilengkapi calon konsumennya, maka melalui jaringan kerjanya langsung diajukan ke bank penyalur FLPP untuk mendapatkan fasilitas rumah bersubsidi.

Gayung pun bersambut, pihak bank ‘mengamini’ dengan alasan seluruh persyaratan sudah lengkap, seperti surat pernyataan belum memiliki rumah dari keuchik, bahkan keterangan tak mampu. Seluruhnya lolos.

(Baca: Ingin Sang Anak Belajar di Sekolah Negeri, Seorang Kapolsek Daftarkan Anaknya dengan Surat Miskin)

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Aceh, Afwal Winardi ST MT, Kamis (24/8) menyatakan sejumlah oknum pengembang telah memanfaatkan KPR subsidi untuk rumah komersil di Banda Aceh.

“Jaringan kerja mereka sudah pasti ada, tetapi hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan pemerintah harus segera turun tangan,” harapnya.

(Baca: Bukopin Luncurkan Produk KPR Suku Bunga 8,88 %)

Dia menilai, hal itu terjadi seiring minimnya pengawasan dari pihak terkait, sehingga subsidi tidak tepat sasaran, bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan orang mapan.

Afwal menegaskan kembali bahwa rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 123 juta/unit dan DP hanya 1 persen dari harga rumah atau sebesar Rp 12,3 juta, bahkan uang muka ini berkurang setelah adanya bantuan DP dari pemerintah sebesar Rp 4 juta. (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id