KAB Dorong DPRA Gugat UU Pemilu | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KAB Dorong DPRA Gugat UU Pemilu

KAB Dorong DPRA Gugat UU Pemilu
Foto KAB Dorong DPRA Gugat UU Pemilu

* Pencabutan Pasal UUPA tak Boleh Dibiarkan

BANDA ACEH – Sejumlah ketua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) sepakat mendorong DPRA menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru diteken oleh Presiden Jokowi ke Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta.

Dorongan tersebut terkait pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) melalui UU Pemilu. Kedua pasal itu mengatur tentang kedudukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan kabupaten/kota.

“KAB mendorong DPRA untuk menggugat UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi,” kata Pimpinan KAB, Muzakir Manaf, membacakan salah satu kesimpulan rapat koordinasi anggota KAB yang disampaikan Pimpinan KAB, Muzakir Manaf alias Mualem dalam konferensi pers di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Selasa (22/8) malam.

Rapat tertutup tersebut dihadiri para ketua partai koalisi yang terdiri atas Muzakir Manaf (Partai Aceh), TA Khalid (Gerindra), Tgk H Faisal M Amin (PPP kubu Djan Faridz), Zaini Djalil (NasDem), Ghufran Zainal Abidin (PKS), Hendri Yono (PKPI), Zulfan (perwakilan PBB), dan Zulfitri (perwakilan PAN).

Menurut Mualem, dalam rapat tersebut pihaknya hanya membahas mengenai sikap KAB atas pencabutan dua pasal tersebut. Karena pencabutan pasal tersebut melanggar aturan sebab tidak pernah dikonsultasikan dan dimintai pertimbangan DPRA oleh DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UUPA yang menyatakan; Rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Selain itu, kata Mualem, pencabutan kedua pasal itu juga bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) yang menyatakan; Dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Menurutnya, pencabutan tersebut tidak boleh dibiarkan karena Aceh memiliki keistimewaan dan khususan.

“Apabila pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ini dibiarkan begitu saja, maka kasus ini akan menjadi yuris prudensi (contoh kasus) sehingga pencabutan dapat juga dilakukan terhadap pasal-pasal lainnya dan bahkan UUPA dapat dibatalkan secara sepihak oleh DPR RI,” ujar mantan wakil gubernur Aceh ini.

Untuk menjaga agar tidak terjadi lagi pembonsaian UUPA, lanjut Mualem, KAB mendorong pemerintah membentuk tim khusus yang terdiri atas elemen politik, civil society, dan akademisi untuk menganalisa dan mengkaji kelebihan dan kekurangan UUPA. Tim ini juga diminta mengkaji undang-undang sektoral lainnya yang bisa mengkerdilkan UUPA.

Kenapa baru sekarang adanya respon KAB terkait pencabutan pasal dalam UUPA? Menurut Mualem, pengajuan gugatan terhadap UU Pemilu yang sudah membongsai dua pasal UUPA belum terlambat. “Kami harus rapat dulu untuk kita ambil tindakan bagaimana mekanisme yang harus kita lakukan dalam mengembalikan UUPA,” jawab dia.

Apabila pemerintah pusat tetap memberlakukan UU Pemilu, bagaimana sikap Pemerintah Aceh? “Kita akan musyawarah lagi. Tapi semua elemen masyarakat berharap agar hak Aceh dikembalikan sesuai semangat MoU,” demikian Muzakir Manaf.

Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin mengatakan saat ini pihaknya sudah menyiapkan bahan gugatan yang akan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta pada Senin (28/8) mendatang. Hanya saja, bahan gugatan tersebut perlu dibawa dalam rapat badan musyawarah (Banmus) DPRA guna meminta persetujuan semua anggota fraksi.

“Bahan gugatan sudah disiapkan, tinggal persetujuan dari semua anggota yang disampaikan dalam Banmus untuk menyamakan persepsi agar satu bahasa. Rencananya besok hari Jumat kita akan mengelar rapat Banmus dan Senin kita daftarkan ke MK,” kata Muharuddin kepada Serambi, kemarin dari Jakarta.

Kendati ingin melakukan gugatan atas nama lembaga, Muharuddin tetap menghormati dan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan dua anggota DPRA yaitu, Kautsar (Partai Aceh) dan Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiong (Partai Nanggroe Aceh) yang lebih dahulu melakukan mendaftarkan judicial review atas UU Pemilu ke MK.

“Kautsar dan Tiong yang sudah melakukan gugatan, kita mengapresiasi itu. Kita memberi dukungan penuh karena satu sisi mereka rakyat Aceh dan sisi lain mereka anggota DPR Aceh. Namun untuk menjaga-jaga, karena adanya kekhawatiran akan dipersoalkan masalah legal standing, sehingga kami juga melakukan gugatan atas nama DPRA,” ujarnya.

Politisi Partai Aceh ini juga menyampaikan, dirinya bersama anggota DPRA lainnya juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPD RI, Oesman Sapto Odang (OSO) di kantornya, Selasa (22/8) untuk meminta masukan terkait pencabutan dua pasal UUPA. Menurutnya, OSO mendukung upaya gugatan tersebut karena itu memang hak Aceh.

Setelah itu, lanjut Muharuddin, pertemuan dilanjutkan dengan anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes). “Kemarin kita ambil kesimpulan bahwa menjaga UUPA adalah tanggung jawab bersama,” katanya.(mas) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id