Warga Tolak Harga Tanah untuk RSUD | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Warga Tolak Harga Tanah untuk RSUD

Warga Tolak Harga Tanah untuk RSUD
Foto Warga Tolak Harga Tanah untuk RSUD

BANDA ACEH – Tiga dari empat warga Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang menolak penetapan harga pembebasan lahan untuk perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Meuraxa, Rabu (23/8), mendatangi DPRK setempat. Mereka mengadukan penetapan harga oleh panitia pembebasan lahan yang dinilai tak transparan.

Mereka adalah Darmawi, warga Mibo (luas lahan 1.057 m2), Drs Rahmi Syukur MM, warga Lhong Raya (luas lahan 546 m2), dan Mahdir SE, warga Lam Ara (luas lahan 1.843 m2). Sedangkan Sulaiman Abdullah, warga Mibo (luas lahan 964 m2) tak hadir. Kedatangan warga itu disambut anggota Komisi A DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST.

Darmawi kepada Serambi, kemarin menjelaskan, tanah mereka berada di belakang RSUD Meuraxa atau depan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, di Desa Mibo. Di area perluasan rumah sakit itu, terdapat 25 kapling tanah dengan 11 pemilik. Luas keseluruhan lahan tersebut sekitar 12.573 m2.

Dari 11 pemilik, hanya empat orang yang menolak tawaran harga dari panitia. Darmawi beralasan, harga yang ditawarkan untuk tanahnya lebih murah dari tanah orang lain. Padahal, posisinya berdekatan dengan dinding pagar rumah sakit. Sementara tanah orang lain yang jauh dari pagar rumah sakit, malah ditawari dengan harga tinggi.

Ia menilai, pembebasan lahan itu kurang transparan. “Kami tak minta mahal kali, tapi juga tidak murah kali. Paling tidak disamakan saja dengan harga tanah orang lain,” katanya. Sejak dulu, kata Darmawi, pihaknya meminta harga tanah mereka dinaikkan sekitar 30 persen dari harga tahun 2013. Jika tahun 2013 harganya Rp 700 ribu, maka saat ini tanah itu hendaknya dihargai Rp 900 ribu per meter. Tapi, harga tersebut tidak digunakan sebagai pedoman pembayaran ganti rugi.

Ia juga memprotes adanya ring/grade yang menjadi pembeda harga tanah. Sebab, beda harga mencapai Rp 100 ribu per meter. Padahal, lokasinya tidak jauh. Darmawi juga mempertanyakan dasar penetapan ring 1, 2, dan seterusnya.

“Kami mendukung pembangunan RSUD Meuraxa, namun jangan sampai pembangunan itu justru menciptakan konflik antarpemilik tanah akibat penetapan harga berbeda-beda. Kami berharap Pemko menyamakan harga semua tanah,” katanya yang diamini Rahmi Syukur.

Anggota Komisi A DPRK Banda Aceh, Irwansyah mengimbau Wali Kota AmiWarga Tolak Harga Tanah untuk RSUDah Usman, mengkaji ulang harga tanah untuk perluasan RSUD Meuraxa. Jangan sampai muncul kecurigaan negatif dari publik. “Saya pikir masalah ini perlu dibahas kembali. Bila perlu, buat kembali prosesnya secara transparan dan jangan ditutupi,” pintanya.

Anggota Panitia Percepatan Pembebasan Lahan, Muzakir yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, menjelaskan, harga tanah itu ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Nanang Rahayu, Medan. Sementara Pemko tak punya wewenang dalam ha tersebut.

“Kami jauh-jauh hari sudah mengundang warga untuk membicarakan harga tanah yang ditetapkan KJPP sebelum menjualnya,” ujar Muzakir yang juga Kabag Tata Pemerintahan Setdako Banda Aceh.

Terkait adanya perbedaan harga antara tanah dekat rumah sakit dengan yang dekat jalan baru dibuka, Muzakir mengatakan, hal itu terjadi karena ada kesalahan pemahaman warga terhadap posisi tanah yang masuk ring 1. Berdasarkan penilaian KJPP, sebutnya, tanah dekat jalan masuk ring 1, bukan yang dekat rumah sakit.

Ia menegaskan, proses pembebasan lahan itu sudah dilakukan secara transparan dan tak ada ‘permainan.’ Jika ada pihak yang tak sepakat dengan keputusan tersebut, Muzakir meminta untuk mendatangi dirinya agar dijelaskan proses pembebasan lahan itu dari awal. “Pemerintah beli sesuai penetapan KJPP, nggak bisa naik-naikan harga, karena bisa ditangkap kita,” ungkapnya.(mas) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id