Ratusan Guru Datangi Kantor Wali Kota | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ratusan Guru Datangi Kantor Wali Kota

Ratusan Guru Datangi Kantor Wali Kota
Foto Ratusan Guru Datangi Kantor Wali Kota

* Tuntut Tunjangan dan Beasiswa

SABANG – Dua ratusan guru SDLB, SMPLB, SMA, MA, SMK dan pengawas sekolah, Senin (21/8) berdelegasi ke Kantor Wali Kota Sabang. Mereka datang ke kantor pemerintahan tersebut untuk menuntut pembayaran tunjangan dan beasiswa peserta didik.

Para pendidik itu tiba di Kantor Wali Kota sekitar pukul 10.00 WIB. Kehadiran mereka disambut Sekdako Sofyan Adam dan Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Kamaruddin, di Aula Lantai I kantor wali kota.

Kehadiran para guru itu untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut janji yang pernah disampaikan Sekdako Sofyan Adam saat pembagian surat keputusan (SK) peralihan ke provinsi, November 2016.

Kala itu Sofyan Adam mengatakan, apa yang dapat para guru saat menjadi pegawai di lingkungan Pemko Sabang juga akan didapatkan ketika beralih ke provinsi. “Sejak status kepegawaian dialihkan ke provinsi, beasiswa ranking bagi pelajar dan tunjangan kesejehateraan guru tak pernah kami terima lagi. Hal itu tidak sesuai dengan janji yang diucapkan Sekdako Sabang, beberapa waktu lalu,” kata Ketua Musyawarah Kepala Sekolah SLB (MKSSLB) Kota Sabang, Amiruddin.

Keterangan Amiruddin itu dibenarkan Khaidir, guru lainnya. Dia mengaku kewalahan membiayai rumah tangga sejak tujungan tersebut dibayarkan lagi.

Sementara Sekdako Sabang, Sofyan Adam didampingi Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Kamaruddin, mengatakan, menyambut baik kedatangan para guru yang memperjuangkan hak-haknya yang sebelumnya pernah didapatkan sebelum kewenangan pendidikan menengah dan PLB itu beralih ke Pemerintah Provinsi.

Dijelaskan Sofyan Adam, pada tahun 2017 ini Pemko Sabang masih mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang disebutkan, yaitu TPK, TBK, beasiswa ranking, tunjangan Tenaga Harian Lepas (THL).

Namun, tambahnya, yang menjadi persoalan ketika keuangan sudah beralih ke Pemerintah Provinsi, maka ketentuan itu pun menjadi tanggung jawab provinsi. Terkait masalah itu, kata Sofyan Adam, Pemko Sabang sudah pernah berkonsultasi ke BPKP dan mereka (BPKP) menyatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan provinsi.

“Pemko berharap kepada para guru untuk menyampaikan masuk-masukan dan solusi apa yang bisa memperkaya strategi untuk berjuang ke Provinsi sehingga kegiatan ini bisa dibayar, dan sipembayar tidak berurusan dengan hukum,” katanya.(az) (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id