Hutan dan Konflik Sosial | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Hutan dan Konflik Sosial

Hutan dan Konflik Sosial
Foto Hutan dan Konflik Sosial

Oleh Yusrizal

MENGUTIP penjelasan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tentu penjelasan dalam UU Kehutanan tersebut memberikan sinyal bahwa keberadaan hutan harus dimaknai sebagai sebuah medium bagi keberlangsungan umat manusia. Kegagalan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan memunculkan berbagai akibat, di antaranya adalah deforestasi atau penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya terjadi bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Pelajaran mengenai banjir bandang yang terjadi di berbagai kabupaten/kota di Aceh, harusnya menjadi perhatian bersama perihal bagaimana mengelola potensi hutan tanpa merusak ekosistemnya.

Meredupnya fungsi hutan saat ini adalah akibat degradasi hutan yang dilakukan pada masa Orde Baru, di mana peranan sektor kehutanan sangat membantu perekonomian Indonesia pada saat itu. Pada periode tersebut, sumber daya alam dan sumber daya lainnya, telah diperuntukkan dan digunakan hanya sebatas mengejar nilai ekonomis, serta program ekspor untuk pelunasan hutang luar negeri secara bertahap. Selain itu, hutan juga menjadi surga bagi para cukong dalam meraup keuntungan dengan cara mengeksploitasi hutan secara masif. Inilah yang menjadi penyebab kondisi kehutanan kita yang jauh dari kata pengelolaan yang tepat.

Pengelolaan hutan saat ini seyogyanya dilaksanakan berbasis masyarakat, bukan berbasis pengusaha yang hanya berfikir demi keuntungan semata. Tentu kita ingat bagaimana usaha dan perjuangan para indatu (nenek moyang) kita dulu untuk melindungi hutan dengan baik, sehingga keberadaan dan keberlangsungan hutan saat ini masih dapat kita rasakan manfaatnya. Filosofinya bahwa mereka menjaga hutan tersebut dengan adat yang dipatuhi, serta dengan jiwa dan semangat kebersamaan. Ini dilandasi dengan kesadaran bahwa sumber daya alam (hutan) penting bagi kehidupan manusia, yang harus dikelola dan dijaga kelestariannya.

Semakin mengkhawatirkan
Kondisi hutan Indonesia saat ini, di Aceh khususnya sedang berada pada kondisi yang semakin mengkhawatirkan, antara lain karena: Pertama, penebangan liar (illegal logging); Kedua, perambahan kawasan yang merajalela untuk dijadikan perkebunan baik dilakukan secara perorangan maupun korporasi; Ketiga, kegiatan perdagangan secara ilegal tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dan; Keempat, perihal kebakaran hutan dan lahan, baik yang disengaja maupun secara alami karena faktor alam/musim kemarau berkepanjangan, yang kemudian menjadi pencetus kebakaran hutan dan lahan.

Perihal modus operandi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja, diyakini sebagai upaya tercepat, efektif, efesien dan murah sekaligus menyuburkan tanah dalam persiapan lahan, apalagi hutan dan lahan tersebut adanya sengketa antara masyarakat dan perusahaan. Pembakaran hutan juga menjadi pilihan yang rasional untuk klaim asuransi serta dengan sengaja melakukan pembakaran untuk menganti tanaman lama dengan tanaman yang baru. Inilah bentuk-bentuk dan motif dari tindak pidana kehutanan yang menjadi pemicu konflik. Untuk itu perlindungan dan pelestarian hutan menjadi suatu keniscayaan dalam lingkungan hidup.

Konsekwensi dari hak atas perlindungan hutan yang bertanggung jawab adalah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mencegah terjadinya pencemaran/perusakan demi keberlangsungan hutan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada kebijakan, rencana dan program pengawasan kehutanan yang dijiwai dengan semangat pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menghindari pemicu konflik.

Akibat alih fungsi hutan yang masif berdampak pada kehilangan hutan secara drastis, tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar hutan. Alih fungsi hutan secara masif ini, tentunya menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat sekitar hutan. Kondisi ini diperparah lagi oleh hancurnya perekonomian mereka, kehidupan menjadi semakin sulit dan termarjinal dari sumber pangan dan ketersediaan air bersih dalam hutan.

Imbas dari kondisi tersebut memicu konflik-konflik lahan yang melibatkan perusahaan besar hutan tanaman dan perkebunan sawit, serta konflik juga terjadi antarkelompok masyarakat itu sendiri. Ini diakibatkan oleh ketimpangan dalam pengelolaan hutan tanpa memperhatikan kearifan lokal. Hal lain juga diakibatkan oleh lambatnya implementasi unit pengelolaan hutan, yaitu kesatuan pengelola hutan (KPH) sebagaimana diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Kompas, 21/7/2017).

Kejadian hampir serupa juga terjadi Aceh, yaitu terkait kebakaran lahan gambut di Aceh Barat (Serambi, 3/8/2017). Peristiwa tersebut diperlukan penangangan dan pengusutan secara tuntas oleh pihak kepolisian, serta dukungan instasi terkait dan masyarakat luas di Aceh Barat. Tentunya penegakan hukum menjadi landasan utama dalam penyelesaian kasus tersebut, sehingga penyebab kebakaran hutan dan lahan di Aceh bisa mendapatkan proses hukum yang maksimal, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan efek jera atas tindakan yang dilakukan.

Satu instrumen hukum yang disediakan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan adalah melalui mekanisme sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum tersebut, tentunya akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan betapa pentingnya pengelolaan dan perlindungan akan kelestarian hutan. Imbas dari semua itu adalah semakin meminimalisir potensi terjadinya konflik di antara masyarakat, penguasa dan pengusaha.

Penyelamatan hutan
Upaya penyelamatan hutan dan pelestarian sumber daya alam dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh: Pertama, pengetahuan masyarakat mengenai hakikat hutan dan fungsinya, sehingga apabila pengetahuan masyarakat minim dan serta apatis terhadap kelangsungan hidup hutan maka yang terjadi adalah penebangan liar (illegal logging) yang saat ini kerap terjadi. Walaupun moratorium tentang penebangan hutan dibatasi, akan tetapi masyarakat tetap bersikeras dengan dalih sebagai sumber pencarian.

Kedua, pemahaman yang signifikan terhadap kondisi hutan saat ini harus menjadi perhatian agar tidak terjadi darurat ekologis yang ditimbulkan oleh kegiatan industri atau sejenisnya. Ketiga, sikap masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai kehutanan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah terkesan tidak dipatuhi dengan baik, alhasil perlindungan mengenai kelestarian hutan tidak terimplementasi dengan baik. Keempat, yang paling penting adalah bagaimana alih fungsi hutan dilakukan secara bertanggung jawab, berbasis kearifan lokal dan kepentingan masyarakat sekitar.

Menarik juga dilihat bagaimana membangun sebuah kehidupan bersama sebagaimana dikatakan oleh Francis Fukuyama (dalam The Great Distruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order: 1999, 16. Lihat juga Zainuddin Maliki: 2004, 62), yang tidak hanya membutuhkan modal fisik seperti tanah, bangunan, mesin, maupun modal sumber daya manusia seperti skill dan pengetahuan, melainkan juga membutuhkan apa yang disebut modal sosial. Modal sosial yang dimaksudkan adalah trust atau kepercayaan untuk menjadi terbentuknya sebuah nation state yang di dalamnya setiap warga negara dapat bersikap jujur, dapat dipercaya satu dihadapan yang lain. Maka penting pengelolaan hutan harus menggunakan pendekatan kebersamaan antara rakyat, penguasa dan pengusaha sebagai suatu simbiosis mutualisme.

Dengan demikian, upaya penegakan hukum di bidang kehutanan menjadi penting dilaksanakan demi tercapainya keseimbangan hutan yang baik dan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sampai kapan pun. Pendekatan budaya dan kearifan lokal berbasis masyarakat memiliki peranan sentral untuk menjaga hutan supaya keamanan dan kelestarian hutan dapat dipertahankan. Oleh karena itu, UU Kehutanan menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan hutan secara beradab. Pada akhirnya hutan dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi umat manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka seyogiyanya hutan dipelihara dengan baik serta mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat agar fungsi dan manfaatnya bisa dinikmati pula oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Perlindungan hutan yang bertanggung jawab akan memberikan peluang sekaligus tantangan untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan sebagai satu tugas dan kewajiban bersama. Tegasnya, keberadaan manusia untuk mengembalikan keadaban dan kelestarian hutan seyogiyanya menjadi tugas bersama. Semoga!

Yusrizal, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: [email protected] (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id