Garam, Sawit, dan Mobil Dinas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Garam, Sawit, dan Mobil Dinas

Garam, Sawit, dan Mobil Dinas
Foto Garam, Sawit, dan Mobil Dinas

Oleh Asmaul Husna

“Indonesia mengalami kelangkaan garam, sehingga harus diimpor dari Australia.”

MEMBACA berita yang santer dikabarkan oleh media belakangan ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Tidak masuk akal. Mungkin itu yang pertama kali terbesit dalam pikiran banyak orang. Dengan luasnya laut Indonesia, rasanya kelangkaan garam terdengar seperti mengada-ngada. Mengimpor garam dari negeri seberang, ibarat anak ikan mati di kolam sendiri. Indonesia punya lumbung garam, tapi malah mengimpor dari Australia. Beda keadaannya kalau yang diimpor itu kanguru, sesuatu yang memang tidak ada di Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan bahwa sepanjang 2017 impor garam konsumsi mencapai 226.000 ton. Impor tahap awal adalah sebesar 75.000 ton. Jumlah tersebut setara dengan 30 persen dari kebutuhan garam semester pertama 2017 yang sebesar 226.124 ton (kompas.com, 27/3/2017). Sedangkan data dari Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menyebutkan bahwa kebutuhan garam industri sepanjang 2017 mencapai 2,3 juta ton dan sebagian besarnya itu diimpor dari luar negeri.

Tak asin lagi
Melihat tingginya angka impor tersebut, banyak yang bilang bahwa garam negeri ini sudah tak asin lagi. Padahal sebagai negara maritim serta didukung dengan iklim tropis, sepatutnya produksi garam Indonesia harus mencukupi kebutuhan garam dalam negeri. Namun sayang, keputusan pemerintah untuk mengimpor garam meninggalkan rasa pahit bagi banyak orang.

Tingginya ketergantungan Indonesia akan garam impor menunjukkan bahwa ada permasalahan di industri garam yang harus segera diselesaikan. Mulai dari sumber daya manusia, pengolahan garam secara tradisional, hingga regulasi pemerintah. Dari faktor SDM misalnya, perlu pembinaan bagi petani tradisional bagaimana menghasilkan garam yang berkualitas. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek teknologi untuk meningkatkan jumlah produksi garam dan mengatasi kendala bagi petani ketika terjadi anomali cuaca.

Untuk kelangsungan garam lokal dengan harga dan kualitas bagus, pemerintah punya peran besar membuat regulasi yang berpihak pada petani lokal. Sebab jika pemerintah memutuskan mengimpor garam, karena karena rendahnya kualitas produk lokal atau kelangkaan garam yang disebabkan faktor cuaca, maka itu akan berakibat buruk bagi petani garam. Penjualan dan pendapatan mereka akan menurun drastis. Banyak dari mereka mengeluh garamnya dibeli dengan murah dan bahkan tidak laku terjual karena pemerintah lebih memilih mengimpor garam dari luar negeri dibandingkan dengan garam dari laut sendiri.

Hal itu semakin menyakitkan karena ketika harga garam naik, petani garam bukanlah pihak yang mendapatkan keuntungan besar, tapi orang-orang dibalik panjangnya rantai penyediaan garam yang harus disinggahi dengan rupiah berjalan. Keuntungan besar dari produksi garam malah didapatkan oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu dan belum pernah melihat bagaimana proses pembuatan garam itu sendiri.

Keadaan tersebut memaksa mereka tidak bisa bertahan dengan profesinya sebagai petani garam. Data dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan bahwa sejak lima tahun terakhir, jumlah petani tambak garam di Indonesia menurun drastis, yaitu dari 30.668 jiwa pada 2012 menjadi 21.050 jiwa di 2016. Artinya, sekitar 9.618 petani garam terpaksa beralih profesi menjadi buruh kasar. Selanjutnya dapat ditebak, kemiskinan di desa pun berpindah dan bertumpuk ke kota.

Dalam hal ini ketika terjadi kelangkaan garam, maka cuaca adalah pihak yang paling sering disalahkan. Petani kerap gagal panen karena hujan yang mengguyur sebelum tiba musimnya. Curah hujan yang tinggi di daerah produsen mengakibatkan turunnya produksi garam. Jarang ada yang menuding bahwa manusialah yang menjadi penyebab perubahan iklim tersebut. Hutan dibakar, rawa gambut dikeringkan, adalah sebagian dari kelakuan manusia yang menjadi satu faktor penyebab perubahan cuaca hingga mengakibatkan gagalnya panen.

Jika karena faktor cuaca yang tak menentu itu menjadi salah satu penyebab kelangkaan garam, maka yang perlu dilakukan adalah mencari sebab mengapa perubahan iklim itu terjadi. Dari banyak literatur disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim itu adalah karena banyaknya terjadi deforestasi hutan dan pembakaran dengan tujuan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Kondisi tersebut terjadi di sebagian besar hutan Kalimantan dan Sumatera. Dalam hal ini, kelestarian hutan Aceh seperti hutan Gunung Leuser dan hutan gambut seperti Rawa Tripa di Nagan Raya berpengaruh besar menjaga kestabilan iklim. Namun fakta yang terjadi adalah pembakaran hutan menjadi perkebunan kelapa sawit semakin gencar dilakukan.

Perhatian khusus
Menyikapi hal tersebut, pemerintah harus memberi perhatian khusus. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada bencana alam, tapi juga “bencana” pangan dengan kelangkaan atau naiknya harga di luar jangkauan. Dalam hal kelangkaan garam, misalnya, jika cuaca tak menentu dapat menyebabkan gagalnya panen garam, maka pemerintah harus segera mencabut izin usaha kepada perusahaan yang telah terbukti merusak hutan, bukan memilih jalan pintas mengimpor garam.

Dalam hal ini pemerintah dan sejumlah pejabat daerah berperan besar untuk perlindungan hutan dengan mencabut izin usaha perusahaan yang merusak alam. Namun sayangnya pemerintah abai terhadap hal ini. Dalam banyak hal, kita salah memilih solusi. Saat terjadi kelangkaan garam misalnya, sejumlah pejabat daerah malah disibukkan dengan membeli mobil dinas baru. Sama seperti banjir, yang dilakukan bukan mencari penyebab banjir dan mengatasinya, tapi malah mengganti nama jalan.

Banyak ketidakjujuran di negeri ini. Semua mengakui kekayaan alam Indonesia, tapi faktanya banyak masyarakat miskin malah berasal dari tanah yang paling banyak kekayaaan alamnya. Sama seperti garam. Di Indonesia PT Gudang Garam begitu dikenal. Namun ketika diperiksa isinya bukan garam, tapi malah rokok. Maka wajar ketika Juni lalu direktur utama PT Garam ditangkap pihak kepolisian karena terlibat dalam kasus penyalahgunaan izin impor dan distribusi garam industri sebanyak 75. 000 ton.

Membaca kenyataan tersebut, maka benar apa yang disampaikan oleh Muchtar Mas’oed (2003), seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, bahwa persoalan mendasar dalam ekonomi-politik di arena internasional maupun domestik, adalah persoalan ketimpangan distribusi dan kemiskinan. Masalah beratnya jangan-jangan bukan terletak pada kelangkaan sumber daya, tapi justru kemiskinan di tengah kekayaan (poverty amidst plenty).

Sebenarnya sumber daya cukup tersedia bagi semua, namun tidak semua orang punya akses terhadap sumber daya tersebut. Sumber daya yang bernilai cenderung tersebar tidak merata. Dan itulah persoalan pokok ekonomi-politik, yaitu persoalan siapa mendapat apa (who gets what), kapan (when), bagaimana dan berapa nilainya (how and how much).

Dan saat ini, 25.000 ton impor garam dari Australia sudah tiba di Indonesia. Garam negeri ini pun semakin tak asin lagi. Yang tetap asin hanya keringat petaninya saja. Nah!

Asmaul Husna, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan relawan di Gerakan Sosial “Cet Langet Rumoh”. Email: [email protected] (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id