Darmili Resmi Jadi Tersangka Kasus PDKS | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Darmili Resmi Jadi Tersangka Kasus PDKS

Foto Darmili Resmi Jadi Tersangka Kasus PDKS

BANDA ACEH – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh resmi menetapkan mantan bupati Simeulue, Drs Darmili, sebagai tersangka. Darmili dinyatakan ikut terlibat dalam perkara dugaan korupsi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012 dengan indikasi awal kerugian Rp 51 miliar dari jumlah penyertaan modal Rp 227 miliar dari APBK.

Infromasi itu disampaikan Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Penkum & Humas), Amir Hamzah SH, kepada Serambi di Banda Aceh, Selasa (22/3).

Menurutnya, tim penyidik sudah menetapkan status tersangka kepada Darmili pada Jumat (18/3). “Iya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Dia jelaskan, PDKS merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Saat ini penyidik sudah memeriksa beberapa saksi yang berkaitan dengan PDKS sejak pertama didirikan tahun 2002 maupun saat dihentikan operasionalnya sebelum dilakukan kerja sama operasional (KSO) pada 2012.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi Darmili yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue tidak ditahan. “Saat ini masih satu tersangka yang sudah kita tetapkan. Kita belum bisa pastikan apakah ada tersangka lain atau tidak, karena itu tergantung dari hasil pemeriksaan,” ujar Amir.

Menurut Amir Hamzah, tindak lanjut yang dilakukan Kejati Aceh saat ini masih sebatas penyempurnaan berkas. Terkait dengan kerugian negara, Amir mengaku belum ada jumlah pasti dari tim audit meskipun pihaknya sudah mengeluarkan indikasi awal kerugian mencapai Rp 51 miliar dari jumlah penyertaan modal Rp227 miliar dari APBK.

Untuk diketahui, lahan PDKS luasnya mencapai 5.000 hektare pada dua lokasi, kawasan pegunungan Kecamatan Teupah Selatan dan Teluk Dalam. Pada tahun 2012 operasional PDKS ini kemudian dihentikan oleh pemkab setempat karena tidak berdampak postif bagi kemajuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Simeulue meski telah menghabiskan anggaran Rp 227 miliar sejak tahun 2002.

Pada awal tahun 2013 pemkab setempat kemudian mengambil kebijakan baru dengan melakukan kerja sama operasional dengan perusahaan swasta untuk mengelola PDKS. Adapun kasus yang diusut ini terkait dugaan kerugian negara sejak pendirian PDKS hingga 2012.

Begitupun, kasus ini sudah ditangani penyidik sejak tahun 2015. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan, termasuk mantan direktur PDKS, M Yazid dan beberapa petinggi yang ikut dalam pengelolaan asset daerah Simeulue tersebut. (mas) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id