Pertanian; Aceh Perlu Belajar dari Thailand | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pertanian; Aceh Perlu Belajar dari Thailand

Pertanian; Aceh Perlu Belajar dari Thailand
Foto Pertanian; Aceh Perlu Belajar dari Thailand

Oleh Muhammad Yuzan Wardhana

SEKTOR pertanian baru dapat dikatakan maju atau menjadi tulang punggung suatu negeri jika senantiasa dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk manusia dan khususnya petani dapat hidup sejahtera. Namun apakah kondisi sektor pertanian kita saat ini sudah layak menjadi tulang punggung perekonomian? Mungkin masih sebatas mimpi, apalagi jika berbicara untuk kesejahteraan petaninya.

Pertanian Aceh hingga saat ini masih belum mampu bersanding sejajar dengan sektor pertanian di negeri lain, seperti Thailand yang jauh lebih baik dari pada kondisi sektor pertanian di negeri kita sendiri? Apa yang salah di negeri yang kaya nan subur seperti Aceh ternyata belum mampu memberi kesejahteraan yang pokok pada petani dan dunia pertanian yang cenderung akrab dengan masalah klasikal, yaitu kurang mampu bersaing baik dari hulu ke hilir dalam kancah agrikultur global.

Mari kita telisik dunia pertanian Thailand yang memiliki jargon pada kebijakan terkait stabilitas pangan, yaitu Thailand is The Kitchen of The World (dikemukakan oleh Dr Robert Berendes di World Economic Forum 2012). Jargon ini bukan hanya terpampang di brosur-brosur produk pertanian negeri Gajah Putih itu, namun dalam implementasinya pemerintah Thailand sangat serius dan mendukung penuh.

Hal itu dilakukan dengan kualitas prima dalam realisasi program maupun kebijakan yang tepat dan menyeluruh, hingga menyentuh sampai di tingkat petani secara langsung. Mulai dari sistem penyuluhan, sarana permodalan dan produksi disediakan oleh pemerintah Thailand serta dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur pertanian yang dijamin tidak akan menjadi infrastruktur terbengkalai karena peruntukannya yang jelas demi kebutuhan petani.

Melihat kemajuan pesat sektor pertanian Thailand, bukan berarti dunia pertanian Aceh tak mampu untuk menjadi lebih baik, bahkan lebih maju dari Thailand. Dalam mewujudkan hal ini, peran Pemerintah Aceh, akademisi dan swasta, sangat dibutuhkan sebagai fasilitator, perumus kebijakan tepat guna, serta pengimplementasi kebijakan (pelaku usaha), agar Aceh bisa bersaing di kancah global, dari hulu hingga hilir.

Zonasi pertanian
Ada beberapa kebijakan di sektor pertanian Thailand yang bisa diadopsi oleh Pemerintah Aceh, antara lain: Pertama, kebijakan yang harus segera diwujudkan oleh Pemerintah Aceh dan peran serta akademisi adalah penataan wilayah pertanian atau lazim disebut zonasi pertanian. Pemahamannya adalah mengefektifkan pelayanan dan kebutuhan riset bidang pertanian dan penyuluhan, serta dapat menekan biaya produksi dan distribusi.

Misalnya, di suatu wilayah yang produktif dan memiliki produk unggulan pangan di Aceh, sebaiknya didirikan pusat penelitian yang secara langsung bisa merespons permasalahan pertanian, maupun kebutuhan petani dengan tanggap dari pada membangun pusat riset di daerah khusus, seperti ketergantungan kita pada pusat akademika sebagai pelaku riset yang belum tentu setiap saat turun ke sawah, kebun atau lahan petani, sehingga tidak selalu permasalahan di lapangan dapat segera terakomodir dicari jalan keluarnya secara ilmiah dan teruji.

Dengan adanya pusat riset di zona produktif pertanian, maka sistem penyuluhan, pembinaan, secara otomatis akan sinkron dan up to date dalam penyampaian informasi keilmuan, berikut terapannya, serta terlatih dan lebih cermat dalam menghadapi permasalahan seputar zona produktif.

Selain pusat riset dibutuhkan juga industri pertanian yang terletak di zonasi pertanian produktif agar dapat menekan biaya produksi dan distribusi, memperluas serta membuka lapangan pekerjaan (farming industri) di wilayah zonasi yang pada umumnya terletak di pedesaan, serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Zonasi wilayah produktif pertanian pangan juga tidak boleh dikonversi dengan komoditi seperti kelapa sawit dan karet. Jadi harus tetap fokus dengan produk pangan unggulan di kawasan tersebut. Komoditi seperti sawit dan karet dapat ditanam di wilayah yang kurang subur atau lahan dengan perlakuan khusus.

Kedua, kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah mengoptimalkan produksi komoditi pertanian untuk pencapaian ekspor. Dalam hal ini, komoditas beras adalah yang paling prospektif selain kopi, coklat, pinang, sawit. Mengingat Aceh juga merupakan lumbung padi Nasional dan gencarnya peluang ekspor dari negara-negara sahabat yang juga ingin aman dalam urusan ketahanan pangan di negerinya, tentu mereka memiliki kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyat di negerinya.

Sementara di sisi lain Pemerintah Aceh wajib menjaga kesinambungan produksi dan kestabilan harga kualitas ekspor, khususnya komoditas hortikultura agar tetap lancar dan bermutu tinggi, terutama peningkatan mutu bagi bahan baku dan produk olahan pertanian.

Dengan upaya penerapan zonasi pertanian yang tepat dan perbaikan infrastruktur pertanian, serta perbaikan sistem penyuluhan dan pengembangan inovasi pertanian, diharapkan berbagai komoditi yang dihasilkan mencapai nilai untuk dilakukan ekspor.

Peningkatan ekspor komoditi non migas Aceh harus menjadi fokus Pemerintah Aceh saat ini. Hal ini dimaksudkan agar perekonomian Aceh yang selama ini ditopang oleh kegiatan ekspor migas, secara perlahan dapat bergeser dengan ekspor non migas, sehingga ekspor non migas akan lebih berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Orientasi Pemerintah Aceh pada ekspor akan lebih baik dalam meningkatkan daya stimulus pertumbuhan ekonomi. Apalagi jika kebijakan ekspor didukung oleh infrastruktur yang mumpuni, seperti pelabuhan dan bandar udara yang berstandar ekspor dengan fasilitas serta kapasitas memadai.

Menggenjot produksi
Ketiga, niat mulia Pemerintah Aceh agar sudah selayaknya mewujudkan dengan memfasilitasi sistem perbankan khusus pertanian untuk pinjaman modal petani yang tentu dalam konsep syariah, mengingat mayoritas penduduk Aceh adalah muslim. Hal ini agar dapat menggenjot jumlah produksi dan mewujudkan petani-petani handal, yang konsisten dalam berusaha tani, serta mampu mengahasilkan produk unggul yang sanggup bersaing dengan produk impor.

Satu dukungan perbankan adalah dengan sistem kontrak kerja sama yang terapannya berbeda antara Thailand dan yang ada di Indonesia. Sebagai informasi, dalam hal ini Thailand tidak menggunakan aset petani sebagai agunan. Sedangkan di Indonesia memakai agunan pada pola pinjaman petani, sehingga jika petani gagal maka aset yang bisa saja hanya satu-satunya akan disita oleh pihak perusahaan atau bank.

Di Thailand kegagalan petani akan ditanggung oleh pemerintah. Isi utama dalam kontrak antara perusahaan dengan petani adalah perusahaan menjamin harga minimal dari produk yang ditanam oleh petani. Jika terjadi harga pasar di atas harga dari kontrak yang ditawarkan, maka petani bebas menjual produknya kepada pihak lain.

Namun dalam hal ini sebenarnya hukum syariah sudah mengatur pola bagi hasil khusus untuk sektor agribisnis pertanian, seperti Muzara’ah dan Musaqah. Mengingat Aceh berlandaskan hukum syariah, maka konsep syariah lebih kompatibel dan berkeadilan untuk diterapkan bagi petani Aceh.

Keempat, sekaligus terakhir adalah proses pemasaran yang terkoneksi dengan ambassadornya pemerintah pada kancah internasional, serta upaya untuk menjangkau pasar khusus internasional, namun untuk mencapai hal ini petani Aceh harus memiliki dua standar wajib seperti para petani di Thailand, yaitu GMP (Good Manufacturing Practices) dan GAP (Good Agricultural Practices). Jika petani sudah menjalankan dua standar tersebut maka pemerintah yang akan membayar sertifikasinya.

Semoga empat adopsi kebijakan inovatif dalam pembangunan pertanian sejahtera ala Thailand itu, dapat menginspirasi bahkan terwujud untuk diadopsi oleh Pemerintah Aceh dan bersinergi dengan Aceh Meugo dan Aceh Troe yang merupakan program unggulan Gubernur Irwandi Yusuf, guna menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani Aceh.

* Muhammad Yuzan Wardhana, SP, M.EP., staf pengajar Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id