Membenahi Tata Niaga Produk Pertanian | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Membenahi Tata Niaga Produk Pertanian

Membenahi Tata Niaga Produk Pertanian
Foto Membenahi Tata Niaga Produk Pertanian

Oleh Rahmat Pramulya

SATU kesalahan besar memisahkan tata niaga dari kegiatan produksi dan konsumsi. Ini yang tergambar dalam potret tata niaga produk pertanian masa lalu dimana tata niaga didefinisikan sebagai aktivitas yang baru akan dimulai setelah proses produksi selesai dilakukan, sehingga tampak bahwa tata niaga adalah kegiatan terpisah dan bukan merupakan satu kesatuan dengan kegiatan produksi. Pada era 1960-an, tata niaga dipandang tidak produktif (tidak berguna) bagi petani karena ada anggapan bahwa petani tugasnya hanya di ranah produksi, sementara kegiatan memasarkan produk adalah ranahnya pedagang.

Permasalahan kemudian muncul, di mana para pedagang produk pertanian memiliki akses keuntungan yang lebih dari keuntungan normal (normal profit). Terjadilah distribusi keuntungan yang tidak adil dari produk pertanian, di mana petani sebagai produsen berada di pihak yang memperoleh keuntungan lebih kecil dibanding pedagang.

Ketidakadilan distribusi keuntungan tersebut mendorong dideskripsikannya tata niaga produk pertanian yang lebih komprehensif. Tata niaga di era kini dipandang sebagai kumpulan komponen kegiatan ekonomi yang saling terkait dan terkoordinasi antarpara pelaku agar proses transaksi antara produsen dan konsumen berjalan lancar.

Dalam tata niaga model ini, kedudukan petani sebagai produsen diposisikan sama dengan pelaku tata niaga (pedagang) dan juga dengan konsumen. Kedudukan masing-masing berubah apabila terjadi perubahan dalam permintaan dan penawaran, dan bukan masalah petani lebih penting atau konsumen lebih penting, dan pelaku tata niaga tidak penting. Konsumen adalah raja akan terjadi saat penawaran besar. Kondisi bisa berbalik menjadi produsen adalah raja saat terjadi kelangkaan produk.

Distorsi pasar
Pada produk-produk pertanian yang melekat sifat mudah busuk seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, kadang terlihat keuntungan terbesar ada di pedagang pengecer, sebaliknya harga yang diterima petani lebih kecil. Upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan petani juga perlindungan konsumen telah dilakukan melalui berbagai instrumen, di antaranya pembatasan impor, deficiency payment, kebijakan harga dasar, kebijakan harga tertinggi, pembatasan luas tanam hingga perluasan permintaan. Masing-masing program secara idealisme tujuannya baik, akan tetapi dalam tataran implementasi selalu melahirkan distorsi pasar.

Sebagai contoh, pembatasan impor dengan memberlakukan tariff biaya impor atau dengan kuota impor tujuannya untuk melindungi petani. Tetapi kebijakan ini berbuah inefisiensi biaya sehingga ekonomi biaya tinggi terus bergulir. Sebagai akibatnya dalam menghadapi kompetisi perdagangan global, Indonesia seperti tak punya daya saing.

Untuk itu tata niaga pertanian yang ideal ke depan adalah adanya sistem yang mampu memberikan jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi pasar yang tidak ada distorsi. Inovasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk. Spirit akan positioning baru dibutuhkan dalam struktur industri agar terus tercipta temuan-temuan unik. Kualitas yang mampu bersaing dengan produk impor dengan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar merupakan tuntutan yang tak dapat dihindarkan. Dan, potensi Indonesia sangat memadai untuk itu.

Adanya produk pendatang baru, produk substitusi, perubahan selera konsumen, serta perubahan kekuatan pemasok akan mempengaruhi berputarnya roda industri. Pada perusahaan besar, kondisi seperti ini sudah diperhitungkan, karena mereka memiliki tingkat keuntungan yang cukup untuk melakukan pengkajian-pengkajian pasar. Hal ini tentu berbeda dengan pengusaha kecil, di mana mereka hanya bergantung pada hasil kajian yang dilakukan dan disediakan pemerintah. Sekadar contoh, andai tidak ada upaya dari pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengangkat keunggulan agribisnis mangga di wilayah tersebut, belum tentu Jawa Timur menjadi sentra produsen mangga di Indonesia.

Proses pascapanen juga memegang peranan penting dalam melahirkan produk yang berkualitas baik. Sejumlah tantangan menanti, karena meski kualitas produk sudah baik, namun belum merupakan jaminan sampai ke tangan konsumen dalam kondisi sama. Selama proses tata niaga diperlukan sortasi dan grading, pengepakan, pengangkutan dan penggudangan. Apabila kualitas sudah homogen, kuantitas cukup dilihat dari skala ekonomi, maka kontinuitas dapat dibantu dengan penyempurnaan proses pembentukan harga.

Perekonomian yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Konsekuensi usaha yang tidak efisien akan menyebabkan produk-produk pertanian kita tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Produk pertanian pada umumnya dihasilkan oleh berjuta-juta petani yang tersebar di seluruh Indonesia dan pada umumnya berskala kecil. Akibatnya sering terjadi fluktuasi produksi dan harga. Skala produksi yang kecil-kecil dan pusat-pusat produksi yang terpencar-pencar dengan volume yang relatif kecil, yang jauh dengan pusat-pusat pemasaran menyebabkan inefisiensi dalam pengangkutan dan pemasaran hasil. Inefisiensi juga terjadi pada pengadaan sarana produksi, budidaya, pengolahan panen dan pascapanen, serta biaya transportasi.

Sama-sama terpuaskan
Diharapkan penelitian-penelitian di masa yang akan datang ditujukan ke arah pencapaian kondisi ideal, agar produk-produk pertanian Indonesia dapat bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Apabila produk-produk pertanian Indonesia menguasai pasar, maka para pemain mulai dari petani, pedagang hingga konsumen akan sama-sama terpuaskan.

Perhatian kita terhadap produk-produk pertanian menjadi sangat penting, mengingat pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pertanian merupakan sektor pemasok bahan makanan pokok penduduk, pemasok bahan baku industri, penyedia lapangan kerja terbesar, pencipta nilai tambah (produk domestik bruto/PDB), serta sebagai sumber devisa. Sektor pertanian juga mengemban peran penting dalam mengentaskan kemiskinan, karena penduduk miskin dominan ada di pedesaan.

Berbagai strategi yang dikembangkan oleh perusahaan besar maupun para pengusaha kecil tidak akan efektif, tanpa dipayungi oleh kebijakan pemerintah yang kondusif. Sebagaimana halnya strategi, tidak ada kebijakan tunggal (single policy) yang memberikan efektivitas sama besar bagi semua pelaku pasar. Namun secara umum ada beberapa hal yang dibutuhkan para pelaku pasar dari pemerintah selaku pengambil kebijakan agar strategi pemasaran produk pertanian berjalan efektif dan efisien, yaitu adanya perlindungan dan jaminan kepastian usaha, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun politik.

* Rahmat Pramulya, staf pengajar Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, saat ini sedang menyelesaikan pendidikan program doktoral (S3) Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB). Email: [email protected] (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id