KIP Aceh Setuju Tes Narkoba untuk Kandidat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KIP Aceh Setuju Tes Narkoba untuk Kandidat

Foto KIP Aceh Setuju Tes Narkoba untuk Kandidat

BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan sepakat dengan wacana dilaksanakannnya tes narkoba bagi pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2017 sebagaimana usulan KPU Pusat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar kepala daerah terbebas dari penggunaan narkoba.

“Itu memungkinkan dan kita akan mengandeng Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Aceh dalam rangka antisipasi kemungkinan terburuk. Itu memungkinkan kita lakukan, bahkan sejak pemeriksa kesehatan secara menyeluruh oleh pihak rumah sakit,” kata Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M Sabi kepada Serambi, Selasa (22/3).

Pengajuan wacana tersebut setelah Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi (AWN) ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) karena terbukti memakai narkoba jenis sabu-sabu. AWN ditangkap setelah sebulan menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dia mengatakan, selama ini pihak penyelenggara ada melakukan tes narkoba bagi kandidat. Tapi hanya dengan meminta surat keterangan bebas narkoba tanpa mengetahui proses pemeriksaannya. “Jadi pada saat pemeriksaan bisa urine yang digunakan milik orang lain,” ujar dia.

Karena itu, ke depan pihaknya akan mempertegas kembali prosedur pemeriksaan tes narkoba sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). “Kalau bisa tidak hanya urine yang diperiksa, tapi juga darah dan rambut diperiksa sehingga kandidat bersih dari narkoba. Karena selama ini banyak kecolongan saat periksa kesehatan,” sebutnya.

Kepala BNNP Aceh, Kombes Pol Drs Armensyah Thai mengatakan, lembaganya siap melakukan tes narkoba terhadap calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada tahun 2017. Namun kebijakan itu akan dilakukan jika diminta oleh KIP Aceh.

“Hingga saat ini KIP belum pernah membicarakan rencana pelaksanaan tes urine untuk calon kepala daerah, tapi sebelumnya BNNP dan KIP sudah bekerja sama saat tes narkoba untuk calon anggota Panwaslih,” ujar Armensyah kepada Serambi kemarin.

Menurutnya, BNNP tidak memiliki kewajiban untuk melakukan tes narkoba pada calon kepala daerah. Namun kebijakan itu dapat diambil oleh KIP jika menginginkan kepala daerah kedepan bebas narkoba. Selain itu, KIP lebih yang berwenang melaksanakan tes, karena sebagai penyelenggara.

Dikatakan, jika pun tahun ini setiap calon kepala daerah wajib melakukan tes narkoba, maka kerja sama akan dilakukan antara KPU pusat dengan BNN pusat. Sedangkan lembaga di daerah hanya melaksanakan hasil kerja sama.

Mengenai kemungkinan calon kepala daerah menggunakan narkoba, Armensyah mengatakan kemungkinan itu masih bisa terjadi. Sebab, narkoba sudah menyasar mulai kalangan bawah hingga kalangan atas. Untuk membuktikannya maka dibutuhkan tes narkoba.(mun) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id