Akmal Copot Asisten I | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Akmal Copot Asisten I

Akmal Copot Asisten I
Foto Akmal Copot Asisten I

BLANGPIDIE – Bupati Abdya Akmal Ibrahim akhirnya mencopot Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Abdya Drs M Hanafiah AK SH MM. Informasi yang diterima Serambi surat pencopotan telah ditandatangani bupati beberapa waktu lalu.

Untuk jabatan yang ditinggalkan Hanafiah akan diisi Kabag Pemerintahan Umum Setdakab Abdya Mussawir SSos sebagai pelaksana tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Abdya. Sekda Abdya Drs Thamrin saat dihubungi Serambi kemarin membenarkan bahwa Drs M Hanafiah Ak SH MM telah diberhentikan dari Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Abdya.

“Iya sudah diberhentikan. Pak Bupati ingin beliau fokus, dan diberikan kesempatan untuk mengurus pensiunnya,” kata Sekda. Karena, kata Thamrin, jika masih menjabat sebagai Asisten I, dikhawatirkan Hanafiah tidak bisa mengurus pensiun, dan terancam dipecat sesuai dengan permintaan BKN-RI. “Katanya bisa urus pensiun, makanya pak bupati beri kesempatan untuk beliau urus pensiunnya, kasian dia, karena telah puluhan tahun menjadi PNS,” terangnya.

Selain Asisten I, Kasi Keluarga Berencana Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4), Drs Ihsan A Majid juga telah dicopot. Ihsan A Majid kini menjadi staf di Dinas PMP4 Abdya, sementara Hanafiah menjadi staf di Setdakab Abdya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kepala BKN-RI melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, melayangkan surat untuk permintaan pemecatan terhadap dua pejabat Abdya. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN-RI menilai Drs Ihsan A Majid dan Drs Hanafiah AK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 155/Pid.B/2011/PN.TTN 23 Februari 2012.

Saat itu, Hanafiah menjabat kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Abdya divonis bersalah satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam kasus pembangunan gudang Sosial Abdya bersumber dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2009 senilai Rp 800 juta.

Selain Hanafiah, dalam kasus itu majelis hakim juga memvonis satu tahun penjara Drs Ihsan A Majid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Informasi yang berkembang pemecatan diusul BKN-RI berawal dari pemblokiran NIP Ihsan A Majid pada Februari lalu. Saat itu pihak Pemkab Abdya berinisiatif membuka blokir dengan menyurati BKN-RI. Beberapa bulan selanjutnya, BKN-RI malah memblokir NIP Hanafiah, sehingga Sekda Abdya dan sejumlah pejabat menghadap Deputi Pengawasan BKN-RI. Namun permintaan itu ditolak oleh Deputi dan meminta agar dua pejabat itu dipecat.(c50) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id