Jabatan Direktur RSUD Tamiang Langgar Aturan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Jabatan Direktur RSUD Tamiang Langgar Aturan

Foto Jabatan Direktur RSUD Tamiang Langgar Aturan

* Akreditasi Terancam tak Diperpanjang

KUALASIMPANG – Akreditasi pelayanan rumah sakit Aceh Tamiang terancam tidak diperpanjang oleh Pemerintah Pusat melalui Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Jakarta. Karena Direktur RSUD Aceh Tamiang yang diangkat Bupati Aceh Tamiang baru-baru ini, bukan dari kalangan tenaga medis seperti dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan.

Pelanggaran peraturan oleh pejabat daerah ini jelas merugikan manajemen rumah sakit itu sendiri karena pelayanan oleh RS ini dianggap tak layak secara administrasi.

Namun, pihak RSU Aceh Tamiang malah menyebutkan tidak ada masalah dengan persoalan akreditasi itu. Karena yang ditahan hanya proses perpanjangan akreditasi pelayanan saja yang berakhir Juli tahun 2016.

Ancaman tidak diperpanjangnya akreditasi RSUD Aceh Tamiang ini, diketahui berdasarkan surat Ketua Eksekutif Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Jakarta, Dr dr Sutoto MKes yang ditujukan kepada Sekretaris Akreditasi RSUD Tamiang, pada awal Maret 2016, yang menyebutkan, UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (pasal 34 ayat 1) mengamanatkan bahwa kepala rumah sakit haruslah seorang tenaga medis. “Bila RSUD Aceh Tamiang tidak memenuhi amanat undang-undang ini, maka kami tidak bisa mengakreditasi rumah sakit ini,” bunyi surat tersebut.

Direktur RSUD Aceh Tamiang, Abdul Azis SKM yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengatakan, tidak ada masalah dengan akreditasi RSUD Aceh Tamiang. Ia malah sesumbar bahwa proses akreditasi akan tetap berlanjut, meski telah terjadi pelanggaran undang-undang dan Permenkes RI, yang merupakan pejabat pusat yang sangat berwenang atas operasional suatu rumah sakit, termasuk RSUD Tamiang. “Kalau akreditasi belum diperpanjang, yang penting operasional rumah sakit tetap lancar,” katanya.

Padahal, selain menyalahi UU Nomor 44 tahun 2009, jabatan Abdul Aziz yang bukan tenaga medis ini sebagai Direktur RS, juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 971 /Menkes/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan, dimana pada pasal 10 ayat (1) disebutkan, Direktur RSU harus tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.(md) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id