Bolos Kerja, 60 PNS Disidang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Bolos Kerja, 60 PNS Disidang

Bolos Kerja, 60 PNS Disidang
Foto Bolos Kerja, 60 PNS Disidang

* Terkena Sanksi Pemotongan TPK

LHOKSEUMAWE – Sebanyak 60 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Lhokseumawe yang bolos kerja antara 6-16 Juli 2017 harus mengikuti sidang disiplin. Bagi PNS tersebut dipastikan akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sesuai yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 43 Tahun 2017.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Masyarakat Lhokseumawe, Drs M Nur MPd, Minggu (20/8), menyebutkan, Perwal tersebut mulai diberlakukan pada 6 Juli 2017. Jadi untuk tahap pertama, pihaknya beberapa waktu lalu telah mengumpulkan data PNS yang bolos pada pekan pertama sejak Perwal berlaku. “Ada sekitar 60-an PNS yang bolos dalam tenggat waktu 6-12 Juli. Jumlah hari mereka bolos bervariasi, ada yang cuma satu hari, dua hari, bahkan ada yang sampai lima hari,” ujar M Nur.

Dari 60-an PNS yang bolos kerja tersebut, sebutnya, tujuh di antaranya telah mengikuti sidang di opsroom kantor Wali Kota Lhokseumawe, sekitar tiga hari lalu. Sidang dipimpin Asisten III Setdako, Miswar. “Bagi ketujuh orang tersebut telah diberikan sanksi berupa teguran lisan dan pemotongan TPK yang disesuaikan dengan Perwal. Misalnya, mereka tidak hadir satu hari, berarti TPK jatah Juli akan dipotong lima persen dan seterusnya,” jelasnya.

Sedangkan sidang tahap kedua bagi 50-an PNS lagi, ungkap dia, akan digelar pada Selasa (22/8) pagi, yang direncanakan juga ditempat yang sama. “Bila dilihat dari bentuk kesalahan mereka yakni hanya bolos kerja, maka nantinya juga akan diberikan sanksi pemotongan TPK dan teguran secara lisan,” paparnya.

Dipastikan juga oleh M Nur, bila sidang disiplin bagi 60-an PNS yang bolos antara 6-12 Juli 2017 itu tuntas, maka pihaknya nanti akan merangkum kembali absensi PNS untuk pekan selanjutnya. Serta pastinya juga akan disidang. “Hal ini akan kita lakukan terus menerus untuk penegakan displin PNS di Lhokseumawe,” tukas M Nur.

Pada Perwal Nomor 43 Tahun 2017 telah tercantum sejumlah sanksi bagi PNS yang bolos. Jika satu hari tidak hadir tanpa keterangan, maka secara otomatif akan dipotong TPK sebesar lima persen. Selain itu, 1-5 hari tak hadir akan dibuat teguran lisan, 6-10 hari tak hadir akan dibuat teguran tertulis, 11-15 hari tak hadir akan dibuat pernyataan tidak puas secara tertulis, 16-20 hari tak hadir akan ditunda kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Seterusnya, 21-25 hari tak hadir ditunda kenaikan pangkat selama satu tahun, 26-30 hari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun, 31-35 hari tak hadir penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, 36-40 hari tak hadir pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, 41-45 hari tak hadir pembebasan dari jabatan fungsional atau struktural. Sedangkan sampai 46 hari tak hadir maka akan dilakukan pemberhentian.

Selain itu, bagi PNS yang masih staf bila terlambat masuk kantor atau pulang cepat sebanyak 5-10 kali, maka dipotong TPK sebesar lima persen, sedangkan bagi pejabat 10 persen. Diatas 10 kali terlambat hadir, bagi staf dipotong TPK 10 persen dan bagi pejabat 15 persen.

Meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa izin, bila sudah dua kali teguran, maka bagi staf akan dipotong TPK 10 persen, bagi pejabat 15 persen. Teguran 3-5 kali, bagi staf akan dipotong TPK 15 persen dan pejabat 20 persen. Diatas enam kali teguran, bagi staf akan dipotong TPK sebesar 30 persen dan pejabat 40 persen. Seterusnya, tidak hadir pada hari pertama kerja usai Idul Fitri atau Idul Adha, kecuali sakit atau musibah, maka setiap PNS akan dipotong TKP 50 persen. Pemotongan 50 persen TPK juga berlaku bila mana PNS tidak hadir pada upacara hari besar.(bah) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id