Mempertegas Banda Aceh sebagai ‘Kota Hijau’ | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mempertegas Banda Aceh sebagai ‘Kota Hijau’

Mempertegas Banda Aceh sebagai ‘Kota Hijau’
Foto Mempertegas Banda Aceh sebagai ‘Kota Hijau’

Oleh Adi Subhan Satar

SATU point menarik yang tertuang dalam visi misi walikota Banda Aceh terpilih AmiMempertegas Banda Aceh sebagai ‘Kota Hijau’ah Usman-Zainal Arifin adalah terkait pemantapan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan selama masa kepemimpinan mereka. Visi ini menegaskan upaya penguatan atas apa yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya, dengan menerbitkan Qanun No.4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh 2009-2029, yang memuat langkah-langkah strategis untuk mencapai visi hijau kota Banda Aceh pada 2029 nanti.

Komitmen dari pemerintahan kota yang baru untuk melanjutkan pembangunan berwawasan lingkungan ini patut diapresiasi. Bagaimana tidak, Green City adalah konsep kota untuk masa depan. Tantangan perubahan iklim dan ancaman pemanasan global telah memaksa banyak pemimpin dunia menerapkan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, urban design, pembangunan infrastruktur dan gedung yang berwawasan lingkungan.

Dalam pandangan saya, Qanun No.4 Tahun 2009 sudah merupakan kerangka ideal untuk mewujudkan kota hijau, yang di dalamnya membahas garis-garis besar arah pemanfaatan lahan dan pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi kota Banda Aceh. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah kota mewujudkan konsep ini ke dalam langkah-langkah taktis dalam program kerjanya.

Ruang terbuka hijau
Kita berharap kepemimpinan AmiMempertegas Banda Aceh sebagai ‘Kota Hijau’ah-Zainal mampu meningkatkan persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banda Aceh yang kini mencapai sekitar 13% dari 20,52%, sebagaimana diamanatkan dalam Qanun. Dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, ketersediaan RTH Banda Aceh ini tergolong bagus dan masuk 5 besar kota yang paling banyak RTH-nya. Pencapaian ini mesti mampu menambah motivasi pemerintah kota Banda Aceh untuk mengejar angka 30% sebagaimana menjadi syarat minimal ketersediaan RTH dalam sebuah kota.

Belajar dari Bristol, Inggris yang terpilih sebagai Green Europe Capital City pada 2015, kota ini memiliki sekitar 30% RTH yang terbagi atas ruang terbuka anak anak dan pemuda, ruang terbuka formal, ruang terbuka informal, hutan kota, dan ruang terbuka olahraga. Yang menarik dari konsep RTH kota Bristol ini adalah pada luasan dan lingkupnya, tersebar di setiap sentra-sentra pemukiman yang ada di kota tersebut. RTH sekalian menjadi bagian dari sarana social activity, di mana dalam pengembangannya segala fasilitas yang disediakan RTH mengacu pada konsep tersebut.

Skema penyebaran taman ini adalah dimaksudkan untuk mengurangi pemusatan aktivitas yang tentunya akan berimbas pada sirkulasi manusia, kendaraan dan emisi karbon yang dihasilkan dari lalu lintas kendaraan. Keberadaan taman, ruang publik dan pola aktivitas masyarakat yang terpusat membuat lalu lintas pada kawasan kawasan tertentu menjadi padat, polutif dan rawan kecelakaan. Mengingat kondisi kota Banda Aceh yang masih tergolong kecil dari segi jumlah penduduknya, pemerintah kota masih leluasa membenahi tata ruang kota, sehingga tidak menjadi kota yang sakit, sumpek, semrawut dan macet seperti kota kota besar lainya di Indonesia.

Daur ulang sampah
Bicara tentang Green City adalah bicara tentang segala aspek lingkungan yang melingkupi kota seperti pengelolaan sampah, sumber energi dan ketersediaan air bersih. Masih banyak langkah-langkah besar yang harus dilakukan untuk membangun sebuah kota masa depan, namun setidaknya di depan mata banyak hal yang perlu segera ditangani sebelum permasalahan yang dihadapi kota semakin komplek.

Penanganan sampah salah satunya. Hal ini merupakan satu faktor penting dalam mewujudkan visi kota hijau. Perkembangan kota akan berimbas banyak pada produksi sampahnya, begitu juga yang terjadi di Banda Aceh. Produksi sampah terus meningkat setiap tahunnya, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara serius mulai dari sistem dan elemen yang terlibat dalam pengelolaan, manajemen pelaksanaan dan sistem pengolahannya.

Satu permasalahan dari sampah yang sering terjadi adalah penumpukan dan bahkan tak jarang melebihi dari kapasitas daya tampung dari tempat pembuangannya. Mengacu pada pengalaman yang diterapkan di kota Bristol, penyortiran sampah sudah dilakukan sejak di rumah-rumah warga, pemerintah kota menyediakan dua jenis tempat/tong sampah pada setiap rumah warga, yang terbagi atas sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa di daur ulang, sehingga pihak pelaksana kebersihan kota tidak perlu lagi proses penyortiran pada tempat pembuangan akhir.

Di tempat pembuangan akhir pun sudah terbagi bagi atas berbagai jenis blok pembuangan sampah, sampah akan dimasukkan sesuai dengan jenisnya masing masing. Hal ini bukan hanya memangkas waktu penyortiran jenis sampah namun juga menghindari terjadi penumpukan karena sampah yang sudah terkumpul langsung dibawa ke tempat pengolahan.

Berbicara tentang pengolahan sampah, saya teringat pada satu langkah cerdas pengolahan sampah yang ada di kota Banda Aceh pada awal 2000 lalu, pengolahan sampah organik yang pernah dilakukan oleh FKPSM Banda Aceh, di mana sampah organik dibeli dari masyarakat dan pasar-pasar, lalu diolah menjadi pupuk organik. Semoga langkah-langkah yang berpihak pada kesehatan lingkungan seperti ini kembali bisa dihidupkan.

Berbasis mitigasi bencana
Berada di wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi, kota Banda Aceh juga perlu mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap risiko longsor dan banjir. Selain melakukan program mandiri, seperti pembangunan infrastruktur dan pembenahan sistem drainase dalam kota, pemerintah kota juga diharapkan mampu membangun program yang sinergis dengan pemerintah kabupaten di sekitarnya terkait pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

Untuk menjaga kuantitas dan kualitas air, pemerintah kota perlu melakukan program-program pelestarian DAS pada kawasan hilir, sejalan dengan program pelestarian DAS pada kawasan hulu yang banyak berasal dari kabupaten Aceh Besar. Ketersediaan vegetasi adalah cara utama untuk menjaga debit dan kualitas air, di samping juga meningkatkan ketahanan tanah dari ancaman longsor. Menjaga DAS dari limbah industri, membuat aturan tentang penebangan hutan dan aturan tentang jarak DAS dengan pemukiman juga merupakan jalan yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian DAS dan meminimalisasi risiko bencana banjir dan longsor.

Di sisi lain, negara Indonesia juga dikelilingi oleh ring of fire, yaitu gugusan gunung api sehingga wilayah kita sangat rentan dengan bencana gunung berapi, gempa dan tsunami. Pengalaman tsunami 2004 menjadi pelajaran penting bagi kita dalam upaya menghadapi segala ancaman dan risiko bencana alam yang kapan saja mungkin terjadi. Kejadian tersebut telah meningkatkan kesadaran risiko bencana, termasuk lahirnya Qanun RTRWK yang satu tujuannya adalah membangun sebuah tata ruang yang berbasis mitigasi bencana.

Banyak hal yang sudah dilakukan untuk pengurangan risiko bencana ini. Mulai dari terapan pada struktur bangunan, pembangunan infrastruktur hingga penerapan pola sabuk hijau pada kawasan penyangga. Sebagai contoh pengembangan hutan mangrove di wilayah pesisir adalah program yang sangat ideal untuk kota yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Penghijauan yang sudah dilakukan pada hampir semua garis pantai kota, mampu mereduksi gelombang pasang dan diharapkan juga mampu menguragi risiko bencana tsunami. Tinggal bagaimana pemerintah kota mampu menjaga program sabuk hijau ini dan tidak diganggu lagi dengan kebijakan dan program lainnya yang terkait dengan pemamfaatan lahan pesisir.

Untuk mewujudkan semua visi hijau ini perlu kemauan dan komitmen kuat dari semua pihak. Pemerintah selain melakukan hard program seperti pembangunan dan pengembangan taman/hutan kota dan infrastruktur lainnya, diharapkan juga mampu membangun soft program seperti pengembangan mental dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan, di pihak masyarakat sendiri bisa melakukan gerakan ini dari hal yang sederhana seperti menerapkan 30-40% dari kapling bangunan untuk RTH, seperti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota.

Harapannya, kita semua mampu memenuhi target target yang telah tertuang dalam Qanun RTRWK Kota Banda Aceh dan menjadikan ini sebagai fondasi untuk membangun visi Green City. Karena bukan tidak mungkin satu saat nanti kita mampu mengembangkan kota Banda Aceh menjadi kota yang menggunakan Clean Energy, energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, gelombang laut dan geotermal karena kota tercinta ini bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan dari leluhur, namun juga tentang apa dan bagaimana yang akan kita wariskan ke generasi selanjutnya. Semoga!

* Adi Subhan Satar, pemerhati sosial dan lingkungan, berdomisili di Bristol, UK. Email: [email protected] (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id