Antara Masyarakat dan Kota Madani | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Antara Masyarakat dan Kota Madani

Antara Masyarakat dan Kota Madani
Foto Antara Masyarakat dan Kota Madani

Oleh Hasanuddin Yusuf Adan

ISTILAH Kota Madani pada dasarnya tidak begitu populer dalam perjalanan kehidupan masyarakat kita sebelum Illiza Sa’aduddin Jamal melabelkannya pada kota Banda Aceh, yang dipimpinnya saat itu. Sebelumnya malah istilah masyarakat madani yang ditarik dari istilah civil society yang lebih popular dalam sejarah peradaban manusia, yang diangkat oleh para ilmuan dari berbagai pandangan dan pemikiran baik dari timur maupun dari barat.

Antara masyarakat madani dengan kota madani merupakan satu pasang istilah yang tidak boleh tidak harus melekat pada keduanya ketika yang satu disebut. Karena tidak mungkin adanya kota madani apabila tidak ada masyarakat madani di dalamnya, demikian juga sebaliknya tidak mungkin ada masyarakat madani tanpa adanya kota madani sebagai tempat berkiprah baginya. Kalau ada kota madani tetapi tidak ada masyarakat madani, maka kota itu kosong melompong. Sebaliknya kalau ada masyarakat madani tanpa adanya kota madani, maka masyarakat tersebut hidupnya di kampung, di langit atau di laut.

Filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) memandang civil society sebagai sistem kenegaraan yang identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society. Pada masa Aristoteles, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704), yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi natural society.

Menurut Hobbes, sebagai antitesa negara civil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (prilaku politik) setiap warga negara. Berbeda dengan John Locke, kehadiran civil society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara.

Masyarakat madani
Dalam kaitannya dengan peradaban Islam di negara mayoritas muslim, istilah masyarakat madani pertama sekali dikembagkan intelektual yang sekaligus politikus Melayu muslim dari Malaysia, Anwar Ibrahim. Istilah masyarakat madani berawal dari pendapat Datuk Sri Anwar Ibrahim, dalam ceramahnya di Simposium Nasional pada Festival Iqtibal, 26 September 1995. Adapun terminologi masyarakat madani tersebut awalnya merupakan terjemahan dari sebuah istilah Arab mujitama’ madani yang ditawarkan Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Institute for Islamic Thought and civilization (ISTAC) Malaysia, sebagai padanan kata civility atau civilization dalam bahasa Inggris. Anwar Ibrahim sudah mengampanyekan istilah masyarakat madani untuk negerinya Malaysia sejak awal 1990-an dahulu dan beliau berharap masyarakat di dunia Islam menjadi Masyarakat Madani.

Berpijak pada pengalaman dari konsep masyarakat madani, maka kota madani baru dapat diwujudkan ketika masyarakat madani sudah menghuni sesuatu kota yang kemudian disebut kota madani. Maknanya, untuk mewujudkan sebuah kota madani, maka harus duluan menciptakan masyarakat madani, tanpa masyarakat madani tidak akan pernah mungkin wujudnya kota madani. Karena kota madani itu merupakan sebuah kota yang di dalamnya dipenuhi oleh masyarakat madani yang ber-syariah islamiyah, yang berperadaban islamiyah, yang ber-ukhuwwah islamiyah, yang ber-siyasah islamiyah, di bawah kepemimpinan muslim.

Sebagian orang mengidentikkan istilah kota madani dengan Kota Madinah yang dibangun Rasulullah saw pada 622 M. Kota Madinah adalah kota suci yang subur makmur dan penuh berkah setelah kedatangan Muhammad saw. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang terkenal dengan keramahannya, sehingga Rasulullah saw menjulukinya sebagai kaum Anshar, yang bermakna para penolong. Banyak kota di dunia ditaklukkan dengan perang, namun kota Madinah ditaklukkan dengan ayat suci Alquran dan dibangun dengan keteladanan pemimpin (Muhammad saw) kepada masyarakatnya. Beliau membangun Madinah dengan menjunjung keadilan, kebersamaan dan menghargai hak-hak asasi manusia (HAM).

Dengan demikian, sebuah kota baru dapat dijuluki sebagai Kota Madani adalah yang penghuni kota tersebut hidup penuh kasih sayang, saling membantu, saling memaafkan. Mereka juga mengutamakan ‘ubudiyah kepada Allah dengan melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam, tidak membuang waktu kepada perbuatan yang sia-sia dan kurang bermanfaat, pemimpinnya disayangi oleh rakyat dan menyayangi rakyatnya dalam kearifan. Dalam konteks demokrasi yang mengedepankan sistem Trias Politica karya Montesquieu hari ini, para pelaku politik baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus bekerja sinergi dengan kerja keras untuk kemajuan agama (Islam), bangsa dan kota.

Kota madani
Dalam konteks kajian siyasah syar’iyyah, kota madani wujud berlandaskan kepemimpinan Islam sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Nabi dan khulafaurrasyidin. Kota madani dalam konteks ini harus berdimensikan akidah, syariah dan akhlaq karimah bagi segenap penghuninya. Sebuah kota tidak bisa dijuluki kota madani kalau penghuni kota tersebut tidak shalat lima waktu sehari semalam, atau penduduk kota tersebut tidak bertuhan kepada Allah Swt dalam konteks iman dan tauhid. Tidak mungkin pula kota tersebut disebut kota madani kalau penghuni kotanya tidak menjalankan hukum Allah atau syariat Islam.

Ada empat langkah utama yang dilakukan Rasulullah saw dalam mewujudkan wilayah Yatsrib menjadi kota Madani: Pertama, ketika Beliau tiba di Yatsrib segera membangun masjid yang hari ini terkenal dengan nama Masjid Nabawi sebagai masjid terindah di dunia. Masjid berfungsi sebagai lambang ketauhidan dan media penghambaan diri kepada Allah.

Kedua, beliau mempersaudarakan kaum Anshar sebagai penduduk asli Yatsrib dengan kaum Muhajirin sebagai pendatang dari Mekkah, dengan demikian beliau sudah mempunyai rakyat dan warga negara yang ril di sana. Ketiga, beliau segera mewujudkan shahifah Madinah sebagai Konstitusi Kota Madani yang sampai hari ini masih diakui oleh setiap pakar politik, baik muslim maupun non muslim sebagai konstitusi terlengkap dan tertua di dunia. Dengan konstitusi tersebut beliau punya legalitas yuridis politis untuk bergerak dan bertindak terhadap penghuni wilayah Yatsrib/Madinah.

Keempat, beliau mengubah nama Yasrib menjadi Madinah saebagai upaya sistimatis dan politis untuk menghilangkan jejak-jejak kekafiran dan kekerasan menuju kealam kelembutan yang penuh ukhuwwah. Dengan demikian tidak ada lagi wilayah yang dipimpin dan dikuasai kafir bernama Yasrib melainkan yang ada adalah wilayah rapi yang dipimpin dan dikuasai muslim bernama Madinah. Akankah kota Banda Aceh menjadi pengikut utama dan pertama kota Madinah sebagai kota madani?

* Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA., Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Dosen Siyasah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id