Pemuda Barsela Desak Pemerintah Selesaikan Sengketa PT APL di Subulussalam | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemuda Barsela Desak Pemerintah Selesaikan Sengketa PT APL di Subulussalam

Pemuda Barsela Desak Pemerintah Selesaikan Sengketa PT APL di Subulussalam
Foto Pemuda Barsela Desak Pemerintah Selesaikan Sengketa PT APL di Subulussalam

URI.co.id, BANDA ACEH – Sejumlah paguyuban pemuda Barat Selatan  Aceh (Barsela) bersama mahasiswa Subulussalam membahas Persoalan sengketa lahan PT Asdal Prima Lestari (APL) Kota Subulussalam.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat di Aneuk Kupi Lamyong, Banda Aceh, Jumat (18/8/2017) malam.

Mereka menuntut, pemerintah segera menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT APL.

Peserta yang hadir masing-masing Ketua Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMPA) Sudirman dan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat (IPELMABAR) Voudzan Azmi.

Baca: KMPA Minta Pemerintah Segera Tangani Kasus PT APL

WARGA melihat dampak kerusuhan yang berujung aksi pembakaran fasilitas PT Asdal Prima Lestari (APL) seperti perumahan karyawan, truk, kantor dan gudang di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Foto direkam Kamis (3/8). (SERAMBI/KHALIDIN)

WARGA melihat dampak kerusuhan yang berujung aksi pembakaran fasilitas PT Asdal Prima Lestari (APL) seperti perumahan karyawan, truk, kantor dan gudang di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Foto direkam Kamis (3/8). (SERAMBI/KHALIDIN) (SERAMBI/KHALIDIN)

Kemudian Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Siemeulue (IPPELMAS) Zulianto dan Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Aceh Singkil (HIMAPAS) Sahrul Manik.

Selanjutnya Sekjed Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya (IPELMAJA) Alamsyah, Sekjend Ikatan Pelajar Mahasiswa Sultan Daulat ( IPMASAD) Zuliadi, Ketua Ikatan Mahasiswa Kecamatan Rundeng ( IMASKER) Hasmaudin dan beberapa mahasiswa asal Kota Subulussalam.

Dalam pembahasan yang berlangsung hingga dua jam tersebut, banyak saran dan masukan dari ketua-ketua paguyuban.

Salah satunya dari Ketua FPMPA, Sudirman yang mengatakan, pemerintah harus mengkaji dan mengambil tindakan cepat terhadap kasus sengketa lahan PT APL dan bagaimana proses hukum yang sebenarnya.

Baca: Subulussalam Rusuh, Massa Bakar Truk dan Kantor PT Asdal

PETUGAS kepolisian Aceh Singkil mengidentifikasi dampak kerusuhan yang berujung aksi pembakaran fasilitas PT Asdal Prima Lestari (APL) seperti perumahan karyawan, truk, kantor dan gudang di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Foto direkam Kamis (3/8). SERAMBI/KHALIDIN

PETUGAS kepolisian Aceh Singkil mengidentifikasi dampak kerusuhan yang berujung aksi pembakaran fasilitas PT Asdal Prima Lestari (APL) seperti perumahan karyawan, truk, kantor dan gudang di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Foto direkam Kamis (3/8). SERAMBI/KHALIDIN ()

“Kami ingin melihat sikap profesional dan keterbukaan dari kepolisian dalam mengungkap fakta sesungguhnya jangan mengkriminalisasi masyarakat saja,” ujar Sudirman.

Namun, kepolisian juga harus berani memeriksa pemilik PT APL tersebut atas indikasi tapal batas yang tidak jelas.

“Ini untuk mencegah terjadinya simpang siur informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Sudirman.

Ketua IPPELMAS, Zulianto meminta legislatif Kota Subulussalam agar dapat melakukan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Subulussalam.

Baca: Subulussalam Bergolak, Massa Mulai Datangi PT Asdal Prima Lestari

Dampak kerusuhan yang berujung aksi pembakaran fasilitas PT Asdal Prima Lestari (APL) seperti perumahan karyawan, truk, kantor dan gudang di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Kamis (3/8/2017). URI.co.id/KHALIDIN

Dampak kerusuhan yang berujung aksi pembakaran fasilitas PT Asdal Prima Lestari (APL) seperti perumahan karyawan, truk, kantor dan gudang di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Kamis (3/8/2017). URI.co.id/KHALIDIN ()

Guna membahas kekisruhan yang terjadi beberapa waktu lalu dan segera mengambil langkah-langkah kongkrit dan nyata.

Koordinator acara Muzir Maha mengaku sudah melayangkan surat audiensi ke Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait sengketa lahan di Kecamatan Sultan Daulat.

Muzir berharap Pemerintah Aceh untuk turun langsung agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Karena menurut Muzir, persoalan ini bukanlah yang pertama kali.

Dari awal seharusnya pemerintah dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembakaran fasilitas perusahaan beberapa waktu lalu.

Baca: Polres Singkil Proses Kasus Kerusuhan Massa di PT Asdal

Penampakan dampak kerusuhan yang berujung aksi pembakaran fasilitas PT Asdal Prima Lestari (APL) seperti perumahan karyawan, truk, kantor dan gudang di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Foto direkam Kamis (3/8/2017).

Penampakan dampak kerusuhan yang berujung aksi pembakaran fasilitas PT Asdal Prima Lestari (APL) seperti perumahan karyawan, truk, kantor dan gudang di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Foto direkam Kamis (3/8/2017). ((URI.co.id/KHALIDIN))

Seharusnya setelah memberikan izin HGU, Pemerintah Subulussalam mampu mengawasi perusahaan tersebut. Jangan hanya menerima PAD-nya saja.

Akibat pengawasannya kurang inilah, yang menyebabkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan. 

Muzir Maha juga melihat sejauh ini tidak ada tindak lanjut Pemerintah Kota Subulussalam terhadap Perusahaan PT Asdal Prima Lestari.

Padahal beberapa masyarakat sudah direspon pihak kepolisian Aceh Singkil.

“Apakah tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat. Hari ini Masyarakat Subulussalam khususnya Sultan Daulat merasa mencekam pasca pembakaran fasilitas Perusahaan tersebut,” ujar Muzir Maha.
  (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id