Forkab Advokasi Pekebun Sawit | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Forkab Advokasi Pekebun Sawit

Forkab Advokasi Pekebun Sawit
Foto Forkab Advokasi Pekebun Sawit

BANDA ACEH – Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Anak Bangsa (DPP-Forkab) Aceh mengeluarkan pernyataan prihatin terhadap nasib pekebun kelapa sawit swadaya di Nagan Raya dan Abdya pada khususnya karena dugaan permainan harga pembelian tandan buah segar (TBS) yang melanggar Pergub Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Aceh yang merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Permentan Nomor 14 Tahun 2013.

“Kami akan lakukan upaya advokasi terhadap kerugian yang diderita masyarakat akibat permainan harga yang terjadi di lapangan,” tulis Ketua Umum DPP Forkab, Polem Muda Ahmad Yani dalam siaran pers-nya yang diterima Serambi, Jumat (18/8).

Menurut Polem Muda, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan kasus pelanggaran ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna menelusuri ada tidaknya unsur pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, Forkab juga akan melaporkan kinerja Pokja Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi berupa kelalaian dalam bertugas.

Dijelaskannya, Pasal 5 angka 3 huruf e Pergub Nomor 39 Tahun 2015 menegaskan salah satu fungsi Pokja adalah memonitoring kesesuaian realisasi penetapan harga pembelian TBS di lapangan. “Jika Pokja lalai dalam bertugas ataupun mengabaikan kewajiban hukum dalam pelayanan publik, maka ini bagian dari maladministrasi dan ini ranahnya Ombudsman,” tandas pernyataan itu.

Surati gubernur
DPP Forkab juga akan menyurati Gubenur Aceh, Irwandi Yusuf agar dapat merevisi Pergub Nomor 39 Tahun 2015 yang merupakan produk hukum ‘warisan’ Gubernur Zaini Abdullah. “Beberapa pasal dalam pergub tersebut tidak memihak kepentingan rakyat,” tulis siaran pers itu.

Polem Muda mencontohkan ketentuan Pasal 2 angka 1 yang menyatakan ruang lingkup yang dilindungi oleh pergub adalah pekebun yang telah bermitra dengan perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) seperti plasma dan KKPA.

“Setahu kami tidak ada kebun plasma di Nagan Raya atau jika pun ada di kabupaten lain jumlahnya relatif kecil. Jadi pergub ini dibuat untuk melindungi siapa? Apa mau melindungi kebun hantu. Menurut kami pasal ini sangat mendesak untuk direvisi,” tulis Polem Muda Ahmad Yani.

DPP Forkab juga mengkritisi ketentuan Pasal 4 huruf (g) yang hanya mengakomodir Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) masuk ke dalam keanggotaan tim penetapan harga TBS dan kelompok kerja. “Ini dirasakan sangat diskriminatif karena menghilangkan kesempatan lembaga petani kelapa sawit lokal yang ingin berkompetisi secara profesional guna dapat masuk ke dalam tim penetapan harga TBS,” demikian DPP Forkab Aceh.(nas) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id