Rupiah Simbol Kedaulatan Bangsa | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Rupiah Simbol Kedaulatan Bangsa

Rupiah Simbol Kedaulatan Bangsa
Foto Rupiah Simbol Kedaulatan Bangsa

Oleh Teuku Munandar

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Bagi yang melanggar Pasal 23 tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta. (Pasal 23 dan 33 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

BERDASARKAN ketentuan dalam UU Mata Uang tersebut, maka tidak ada alasan bagi masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi di NKRI untuk menolak penggunaan uang Rupiah dalam pecahan berapa pun, baik uang kertas maupun logam, sepanjang uang Rupiah tersebut masih dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia (BI) dan tidak diragukan keasliannya.

Sesuai dengan UU Mata Uang, terdapat 6 tahapan pengelolaan Rupiah, yaitu perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Dari keenam tahapan tersebut, terdapat tiga tahapan yaitu pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah yang kewenangannya hanya dimiliki oleh BI. Sementara untuk tiga tahapan lainnya yakni perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah, dilakukan oleh BI dengan berkoordinasi bersama pemerintah, yang selama ini diwakili oleh Kementerian Keuangan RI.

Memenuhi kebutuhan
Dalam menjalankan tugasnya mengelola uang Rupiah, BI memiliki misi untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Oleh karenanya untuk menerbitkan uang Rupiah, berbagai faktor menjadi pertimbangan BI, agar uang Rupiah yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal nominal, jenis pecahan, kualitas keamanan, sampai kepada kesesuaian desain uang. Seperti halnya pada saat merencanakan jumlah uang dan pecahan yang akan di cetak setiap tahunnya, BI akan memperhatikan berbagai asumsi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta proyeksi perputaran uang di Indonesia yang dilihat dari jumlah uang masuk (inflow) ke BI dan keluar (outflow) dari BI. Proses perencanaan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Melalui proses perencanaan yang baik, diharapkan uang Rupiah yang dicetak dan diedarkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal jumlah nominal serta pecahannya. Dengan kata lain, BI tidak akan mencetak dan mengedarkan pecahan uang Rupiah yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, atau berdasarkan berbagai pertimbangan dan kondisi diputuskan untuk dicabut/ditarik dari peredaran. Sampai dengan saat ini, uang Rupiah yang dinyatakan masih berlaku dan belum ditarik/dicabut oleh BI terdiri dari uang Rupiah kertas pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, Rp 10 ribu, Rp 5 ribu, Rp 2 ribu, dan Rp 1.000. Sementara untuk uang Rupiah logam terdiri dari pecahan Rp 1.000, Rp 500, Rp 200, Rp 100, Rp 50, dan Rp 1.

Setiap pecahan memiliki tahun penerbitan atau yang dikenal dengan Tahun Emisi (TE) yang berbeda, bahkan satu pecahan uang Rupiah bisa memiliki TE yang berbeda-beda. Sebagai contoh untuk pecahan Rp 100 ribu yang masih berlaku saat ini, memiliki beberapa tahun emisi, yaitu TE 2004, 2014, dan terakhir 2016. Perbedaan TE tersebut disebabkan terjadinya perubahan desain uang, baik perubahan besar (major) maupun kecil (minor). Untuk mengetahui lebih detil mengenai pecahan uang Rupiah serta tahun emisi kapan saja yang masih berlaku hingga saat ini, masyarakat dapat melihat di website Bank Indonesia atau menanyakan langsung di Kantor Perwakilan BI terdekat.

Penting bagi masyarakat untuk mengetahui uang Rupiah berapa saja yang masih dinyatakan berlaku oleh BI, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu pemahaman yang baik mengenai uang Rupiah juga dapat menghindarkan masyarakat dari risiko hukum yang dapat terjadi akibat menolak bertransaksi menggunakan uang Rupiah, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Mata Uang.

Dalam beberapa tahun terakhir terdengar kabar di beberapa daerah mengenai terjadinya penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap penggunaan uang Rupiah logam (koin) terutama pecahan kecil, dalam transaksi jual beli. Penolakan tersebut terjadi umumnya dikarenakan uang koin sering dianggap sebagai uang receh yang tidaklah penting dan bernilai. Bahkan ada juga yang menolak dengan alasan uang koin pecahan kecil seperti Rp 50 dan Rp 100 sudah tidak berlaku lagi.

Keengganan masyarakat menggunakan uang logam memang tidaklah berlebihan, karena uang logam mempunyai nilai lebih rendah serta mempunyai dimensi yang lebih berat dibandingkan uang kertas. Dengan alasan inilah, sebagian masyarakat memperlakukan koin bukan untuk ditraksaksikan kembali, namun ketika memperolehnya, langsung disimpan di celengan atau bahkan diletakkan di sembarang tempat. Fenomena keengganan masyarakat menggunakan uang logam terkonfirmasi dengan data peredaran uang Rupiah logam di BI. Dalam satu dasawarsa terakhir, BI telah mengeluarkan koin sekitar Rp 6 triliun, dan yang kembali ke BI hanya Rp 900 miliar atau 16% saja. Perkembangan terakhir juga menunjukkan tren kembalinya uang logam ke BI semakin menurun.

Gerakan Peduli Koin
Melihat data dan fakta tersebut, pada pertengahan 2016 lalu BI bersama perbankan meluncurkan Gerakan Peduli Koin yang diselenggarakan di lapangan Monas Jakarta. Program ini memiliki maksud dan tujuan di antaranya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penggunaan koin sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di wilayah NKRI, meningkatkan efektivitas koin sebagai alat pengembalian dalam kegiatan transaksi perdagangan, serta dalam rangka menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang akan melakukan penukaran koin. Selain di Jakarta, Gerakan Peduli Koin juga telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya di Bali, Medan, dan Ambon.

Masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah logam di seluruh Kantor Perwakilan BI yang berada di seluruh provinsi di Indonesia. Selain di kantor, BI juga memberikan layanan penukaran kepada masyarakat melalui kegiatan kas keliling yang umumnya dilakukan di pasar atau tempat keramaian di beberapa daerah yang tersebar di Indonesia, sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh BI.

Bagi BI dan bank sentral di negara lainnya, alasan uang receh terbuat dari bahan logam atau koin adalah untuk efisiensi. Hal ini mengingat logam memiliki waktu edar yang lebih awet dibandingkan kertas yang cenderung cepat lusuh dan rusak. Dengan usia edar yang lebih tinggi, diharapkan koin dapat diresirkulasi (diedarkan kembali) sehingga dapat menghemat pengeluaran negara dalam kegiatan pengelolaan uang Rupiah.

Sebagai warga negara Indonesia, marilah kita gunakan uang logam (koin) Rupiah dengan bijak. Uang koin sangat berarti sekali, meskipun nilainya kecil, tapi tanpa uang koin seratus atau dua ratus rupiah, takada yang namanya seribu, seratus ribu, bahkan satu juta rupiah. Selain itu, uang Rupiah baik uang kertas maupun logam, merupakan salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia.

Momen peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI yang kita rayakan pada 17 Agustus 2017, diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta dan bangga kita terhadap uang Rupiah sebagai simbol kedaulatan NKRI. Kalau bukan bangsa Indonesia yang mencintai dan menghargai uang Rupiah, maka siapa lagi yang bisa diharapkan.

Teuku Munandar, Asisten Direktur/Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Email: [email protected] (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id