Lagi, KIP Pijay Ajukan Rp 23 M | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Lagi, KIP Pijay Ajukan Rp 23 M

  • Reporter:
  • Sabtu, Agustus 19, 2017
Lagi, KIP Pijay Ajukan Rp 23 M
Foto Lagi, KIP Pijay Ajukan Rp 23 M

* Sebelumnya Rp 35 M

MEUREUDU – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya kembali mengusulkan dana Pilkada sebesar Rp 23,742 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Sebelumnya pihak KIP mengusulkan dana Rp 35 miliar, lalu berturut turut dirasionalisasi menjadi Rp 28 miliar, 24 miliar, dan terakhir Rp 23 miliar. Namun, hingga kini usulan mereka belum disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Plh KIP Pijay Firmansyah SSos kepada Serambi, Jumat (18/8) mengatakan, batas akhir penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pijay tahun 2018 pada 27 September 2017.

Sebelumnya Ketua KIP Musman mengatakan, berdasarkan petunjuk dari KPU RI, bila NPHD belum juga dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan, maka KIP selaku penyelengara pilkada dapat menunda pelaksanaan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU RI.

“Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, KIP Pijay telah beberapa kali melakukan rasionalisasi anggaran, terakhir pada 14 Agustus sebesar Rp 24,42 miliar, namun tak mencapai titik temu,” jelasnya.

Oleh karenanya, KIP Pijay menyampaikan ke KIP Aceh untuk dilakukan supervisi pada 16 Agustus 2017, sehingga angka hasil supervisi menjadi Rp 23.742.466.150. “Atas dasar inilah KIP mengajukan anggaran kepada Pemkab Pijay agar dapat disetujui dan segera dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” ujarnya.

Duduk Kembali
Sekretaris Daerah (Sekda) Pijay Ir H Iskandar Ali MSi kepada Serambi, Jumat (18/8), mengatakan, pihaknya telah menerima usulan dana dari KIP. Namun untuk persoalan ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu duduk kembali menyepakati usulan anggaran Pilkada tersebut.

“Sesuai dengan kemampuan daerah, setelah kami hitung-hitung dana yang layak adalah Rp 20,8 miliar. Dan jika tidak sesuai, harus duduk kembali termasuk perlu kita konsultasikan kembali ke provinsi,”ujarnya.

Ada beberapa hal yang patut dicoret dari usulan mereka (KIP), antara lain terkait besarnya honorarium pelaksana. Usulan KIP dinilai besar jumlahnya jika dibandingkan dengan kemampuandaerah. Selain itu, biaya kegiatan perjalanan dinas ke luar juga dinilai terlalu tinggi, sehingga harus dikurangi. “Kemungkinan Senin (21/8) kita duduk untuk disepakati kembali,” tukas Iskandar Ali.(c43) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id