Politisi PA Minta Eksekutif Perbaiki Dokumen Anggaran | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Politisi PA Minta Eksekutif Perbaiki Dokumen Anggaran

Politisi PA Minta Eksekutif Perbaiki Dokumen Anggaran
Foto Politisi PA Minta Eksekutif Perbaiki Dokumen Anggaran

* Dianggap belum Sesuai dengan RPJM Gubernur Irwandi

BANDA ACEH – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Nurzahri ST, meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) agar memperbaiki kembali Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2017 senilai Rp 14,7 triliun.

Menurut dia, dokumen anggaran tersebut belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gubernur terpilih dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“TAPA seperti perlu memperbaiki kembali dokumen KUA dan PPAS 2017 itu,” kata Politisi PA tersebut saat menyampaikan interupsi dalam Sidang Paripurna DPRA dengan agenda Mendengar Siaran Langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Gedung Utama DPRA, Rabu (16/8).

Nurzahri mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan ia berani mengklaim bahwa dokumen anggaran itu belum sesuai dengan RPJM Gubernur terpilih. Pertama, hingga sekarang DPRA belum menerima draf RPJM Gubernur terpilih 2017-2022. Padahal di sisi lain, tim RPJM tersebut telah lama dibentuk.

Draf RPJM tersebut merupakan pedoman bagi DPRA untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 yang telah diserahkan oleh TAPA kepada Banggar DPRA. “Karena belum ada, bagaimana Banggar DPRA menilai apakah dokumen itu sudah mengacu kepada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih?” tanyanya.

Kedua, lanjut Nurzahri, selaku Ketua Komisi II, pihaknya juga telah pernah memanggil dan menanyakan beberapa Kepala SKPA tentang acuan penyusunan program dalam dokumen KUA dan PPAS 2018. Jawaban yang ia terima, bahwa belum seluruh program mengacu pada visi misi gubernur terpilih dan masih menggunakan format usulan program gubernur sebelumnya. Selain itu, program yang dimasukkan juga belum mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). “Karena itu, ada baiknya TAPA menarik kembali dokumen KUA dan PPAS 2018 itu untuk diperbaiki,” pinta Nurzahri.

Namun pihaknya enggan bila dikatakan menolak dokumen KUA dan PPAS 2018 tersebut, karena terkesan tidak menghargai TAPA yang sudah bekerja keras membuat dokumen KUA dan PPAS. Di samping itu, dirinya juga tidak berwenang mengembalikan dokumen anggaran tersebut, karena kewenangan itu tergantung pada hasil rapat Banggar dan Pimpinan DPRA.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan SE, saat dikonfirmasi justru membantah tudingan Anggota Banggar dari Fraksi PA, Nurzahri. Dia menegaskan, penyusunan dan pembuatan dokumen KUA dan PPAS 2018 sudah mengacu pada mekanisme yang benar, baik Qanun Aceh maupun Permendagri Nomor 32 dan 33.

Disebutkannya, dalam penyusunan RAPBA atau RAPBD, setiap tahun Mendagri menerbitkan aturan. Tahun ini ada dua Permendagri yang dikeluarkan, yaitu Permendagri Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Permendagri Nomor 33 tentang Tata Cara Penyusunan RAPBD/RAPBA 2018. “Dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS 2018 tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Azhari.

Lantas mengapa pihaknya belum menyerahkan draf RPJM Gubernur terpilih kepada Banggar DPRA? Karena dalam Permendagri Nomor 54 dinyatakan, paling lambat gubernur terpilih harus sudah menyelesaikan pembuatan RPJM enam bulan setelah pelantikan. “Sementara pelantikan Gubernur Aceh baru berjalan dua bulan,” sebutnya.

Selain itu, di dalam Qanun RPJM yang lama, disebutkan apabila RPJM yang baru belum ada, maka Qanun RPJM yang lama masih bisa dipakai. “Namun demikian, program yang kita buat dalam dokumen KUA dan PPAS 2018 itu sudah mengacu visi dan misi 15 program gubernur terpilih. Bahkan bahan ekspose tentang 15 program prioritas gubernur terpilih juga telah kita sampaikan kepada DPRA,” tukas Kepala Bappeda Aceh ini.

Pihaknya berencana akan menanyakan kembali kepada Banggar DPRA dalam rapat terkait masalah Qanun LKPJ Gubernur 2016, Jumat (18/8) hari ini. “Kalau memang ada yang perlu diperbaiki dan dipertajam lagi, kita siap memperbaiki dan mempertajamnya,” imbuh Azhari Hasan.(her) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id