SK Aceh Malaka Tuntas Akhir Agustus | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

SK Aceh Malaka Tuntas Akhir Agustus

SK Aceh Malaka Tuntas Akhir Agustus
Foto SK Aceh Malaka Tuntas Akhir Agustus

* Janji Sekda Aceh Utara

LHOKSEUMAWE – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara, Abdul Aziz MH, berjanji akan menyelesaikan sejumlah surat keputusan (SK) pembentukan Kabupaten Aceh Malaka sampai 31 Agustus. Enam SK sisa itu diperlukan untuk keperluan administrasi pemekaran kabupaten dari Aceh Utara tersebut.

Janji itu disampaikan Sekda di depan anggota dewan yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) anggota DPRK Aceh Utara wilayah barat di ruang kerjanya, Selasa (15/8) malam. Hadir saat itu, Ketua Forbes Tgk Junaidi, Sekretaris Zainuddin Iba, serta anggota, Fauzi, Mukhtar, Tgk Saifannur H Cut, Tantawi, Saiful, Sofiyan Hanafiah, dan M Sani Ishak. Hanya tiga anggota tidak hadir.

Dari Pemkab, Sekda didampingi Asisten I Anwar Adlin, Kabag Hukum Syahrial, dan Kabag Pemerintahan Murtala. Sementara unsur panitia hadir Bendahara Persiapan Pemekaran Aceh Malaka Zulfadli H Zulkifli, anggota panitia Muslim Syamsuddin sekaligus Ketua Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM), unsur forum keuchik, dan mahasiswa.

Di penghujung rapat sekitar pukul 20.00 WIB, Sekda Abdul Aziz berjanji secepatnya menyelesaikan administrasi pemekaran berupa SK yang menjadi kewenangan Pemkab Aceh Utara. “Sampai 31 Agustus seperti waktu yang diberikan panitia, Insya Allah bila tak ada halangan akan selesai,” ucap Abdul Aziz.

Sebab, menurut Sekda dan diperkuat oleh Kabag Hukum Syahrial, Bupati baru bisa mengeluarkan SK setelah ada persetujuan DPRK. Sementara surat permohonan pertimbangan/persetujuan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sudah dikirim Bupati Muhammad Thaib kepada DPRK sehari sebelumnya yakni pada Senin (14/8).

Setelah Pemkab Aceh Utara menerima hasil pertimbangan atau persetujuan DPRK, maka seluruh berkas administrasi rekomendasi pemekaran tingkat kabupaten akan selesai. Sekda juga yakin saat ini tidak ada lagi kendala.

Bendahara Pemekaran Aceh Malaka, Zulfadli H Zulkifli atau yang akrab disapa Adek mengatakan, tenggat waktu diberikan sampai 31 Agustus tersebut sebagaimana komitmen panitia pada konferensi pers pekan lalu di Lhokseumawe. Adek yang juga pengusaha muda sukses di Aceh Utara itu berharap, waktu tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemkab dan DPRK.

Menurut Adek, panitia membutuhkan 8 surat keputusan (SK) dari Pemkab Aceh Utara atas persetujuan DPRK. Kedelapan SK itu meliputi SK Pelepasan Aset, SK Pelepasan Pegawai, SK Persetujuan Batas Wilayah, SK Penetapan Ibukota, SK Penetapan Kecamatan, dan SK Penetapan Gampong. Sementara SK Panitia Pemekaran dan SK Tim Kecil Pemkab sudah selesai.

Ketua Forbes, Tgk Junaidi menyebutkan, pihaknya siap menjembatani proses lahirnya sejumlah SK tersebut untuk keperluan administrasi pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh Malaka sehingga tidak berlarut-larut dan bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Di DPRK, mudah-mudahan tidak ada hambatan dalam pemberian persetujuan untuk pemekaran Aceh Malaka. Kami juga tidak ingin ‘bola panas’ mengendap di dewan, sehingga kami sebagai wakil rakyat yang disalahkan nanti,” ungkap politisi Partai Aceh (PA) itu.

Sementara itu, Rabu (16/8), Pemkab Aceh Utara melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan DPRK di gedung dewan setempat. Hal itu disampaikan Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara, Syahrial kepada Ketua GP-PAM, Muslim Syamsuddin.(rel/jal) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id