Untuk Aceh, Menpan RB Perlu Turun Tangan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Untuk Aceh, Menpan RB Perlu Turun Tangan

Foto Untuk Aceh, Menpan RB Perlu Turun Tangan

KOORDINATOR Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, booming pegawai, tenaga kontrak, dan honorer yang terjadi di jajaran Setda Aceh saat ini, karena dalam perekrutan pegawai, tenaga kontrak, dan honorer, lebih mengedepankan keinginan dan kolusi para pejabat, bukan kebutuhan organisasi pemerintah.

Untuk itu, Alfian kepada Serambi di Banda Aceh kemarin bersaran agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), perlu turun tangan untuk membenahi kembali jumlah pegawai di jajaran Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh yang sudah sangat tidak rasional ini.

“Bagaimana mungkin ekonomi rakyat mau bangkit, jika hasil pembayaran pajak rakyat setengahnya digunakan untuk membayar gaji tenaga kontrak dan honorer yang out put-nya tak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, kecuali bagi diri mereka sendiri dan kelompoknya,” ujar Alfian.

MaTA, kata Alfian, sudah berkali-kali mengingatkan Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota bahwa dalam rekrutmen pegawai, tenaga kontrak, dan honorer itu, haruslah memastikan kebutuhannya untuk apa dan apakah dampaknya bagi kesejahteraan rakyat besar atau kecil.

Penambahan pegawai kontrak dan honorer yang kini sudah menjadi beban bagi APBA dan APBK setiap tahunnya, kata Alfian, dikarenakan setiap pergantian kepala daerah dan anggota legislatif, kepala daerah dan anggota legislatif yang baru membawa anggota barunya untuk masuk menjadi tenaga kontrak dan honorer. Sedangkan tenaga kontrak dan honorer yang lama sebagian besar masih bertahan.

Suasana ramainya tenaga kontrak dan honorer itu, sebut Alfian, bisa dilihat di Sekretariat DPRA, di setiap biro, terutama di Biro Umum Kantor Gubernur, dan sejumlah SKPA “basah”.

Padahal, kata Alfian, Mendagri, dalam surat evaluasinya terhadap RAPBA 2016, sudah mengingatkan Gubernur Aceh dan Ketua DPRA untuk mengurangi secara signifikan belanja tenaga kontrak dan honorer yang nilainya tahun ini sudah mencapai Rp 327 miliar.

Alfian mengulas, ini merupakan nilai yang cukup besar dan jika Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dana otonomi khusus (otsus) pada tahun 2027, maka dengan dana apa nanti dibayar gaji tenaga kontrak dan honorer tersebut?

Kondisi yang sama juga terjadi di kabupaten/kota. Jumlah tenaga kontrak dan honorernya mencapai ribuan orang. Kebijakan moratorium penerimaan PNS baru yang dilakukan Menpan dan RB kepada daerah, menurut Alfian, tidaklah membuat daerah menyetop penerimaan pegawai. Penerimaan calon PNS-nya memang distop, tapi penerimaan tenaga kontrak dan honorernya malah terus berjalan.

Memang diakuinya, banyak juga tenaga kontrak dan honorer yang diterima memiliki kualifikasi yang baik sesuai dengan kebutuhan kinerja pemerintah. Tapi, sosok pekerja dengan kualifikasi seperti itu sedikit sekali.

Menurut Alfian, malah ada beberapa daerah yang membalut atau menyamarkan belanja pegawai kontrak dan honorernya dalam belanja barang dan jasa, sehingga pada waktu dijumlahkan belanja pegawainya jadi rendah. Ini mereka lakukan untuk menghindari teguran dari tim pemeriksa, APBK, dan APBA. (her) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id