Tiga Kampus Kesehatan belum Miliki Regulasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tiga Kampus Kesehatan belum Miliki Regulasi

Foto Tiga Kampus Kesehatan belum Miliki Regulasi

BANDA ACEH – Tiga kampus kesehatan milik Pemerintah Aceh, yaitu Akademi Keperawatan (Akper) Tjoet Nya’ Dhien, Akademi Analis Kesehatan (AAK), dan Akademi Farmasi belum memiliki payung hukum yang mengatur tentang pengelolaannya. Jika terus dibiarkan, lembaga pendidikankesehatan tersebut terancam dibubarkan.

Informasi itu disampaikan Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (Aptikesda) Wilayah I Aceh, Drs H Syamsuddin MKes didampingi beberapa perwakilan akademi saat beraudiensi dengan Komisi VI DPRA, Senin (21/3). Mereka disambut oleh Ketua Komisi VI T Iskandar Daod SE MSi Ak bersama Zaenal Abidin SSi, Hj Ummi Kalsum SPd, Ir Hj Fatimah, dan Tarmizi.

“Kami menyampaikan hingga saat ini Gubernur Aceh belum membuat regulasi sebagai payung hukum bagi kampus kesehatan. Kami berharap Komisi VI dapat mempressure eksekutif untuk membuat regulasi, minimal mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk jangka pendek. Tapi kalau regulasi tidak ada, ya tutup saja jangan kami berhadapan dengan hukum nantinya,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini ada 1.300 mahasiswa yang tersebar di tiga akademi kesehatan milik Pemerintah Aceh. Menurutnya, dampak dari tidak adanya payung hukum ini juga dialami oleh enam kampus kesehatan lainnya yang statusnya milik pemerintah. Seperti Akper Pemkab Pidie, Akper Pemkab Aceh Utara, Akademi Kebidanan (Akbid) Pemkab Aceh Utara, Akbid Pemkab Aceh Tengah, Akper Pemkab Aceh Selatan, dan Akper Pemkab Aceh Tenggara.

Meski belum memiliki payung hukum tetap, untuk jangka pendek pemerintah kabupaten/kota sudah berani mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman. “Sedangkan provinsi belum ada apa-apa. Seharusnya kabupaten/kota yang mencontohi provinsi bukan sebaliknya. Saat ini yang terjadi hanya pembiaran negara terhadap kampus kesehatan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sebelum keluar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 2003, pemerintah membolehkan menyelenggarakan pendidikan tinggi di daerah. Lalu Pemerintah Aceh membuka berbabagai akademi kesehatan. Tapi, ketika UU Sisdiknas 2003 ke luar, maka pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan menyelenggara pendidikan tinggi karena pendidikan tinggi domainnya pemerintah pusat melalui Dikti.

“Maka solusinya sekolah pemerintah daerah dibubarkan atau diintegrasikan kepada perguruan tinggi. Jadi bukan lagi milik pemerintah daerah. Makanya pemerintah daerah harus segera mencari solusi atas status kelembagaan akdamisi kesehatan itu sesuai dengan pendidikan nasional,” katanya.

Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daod mendesak Gubernur Aceh bersikap cepat terkait persoalan ini. Menurutnya, daerah sangat dirugikan apabila kampus kesehatan milik pemerintah sempat dibubarkan hanya karena tidak ada regulasi.

“Kalau kampus (kesehatan) ini sempat dibubarkan, maka yang pertama kami salahkan adalah gubernur karena tidak responsif terhadap persoalan ini. Persoalan medis dan perawat ini kebutuhan yang terus menerus. Tenaga medis di Aceh masih kekurangan,” katanya.

Dia mengatakan, Gubernur Zaini harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini dan mencari jalan keluar secepatnya. “Jika Pemerintah Aceh tidak mau (membuat regulasi), kita minta untuk dilepaskan ke Dikti saja, jangan tergantung-gantung. Yang jelas kita berharap tidak ditutup,” ujar politisi Partai Demokrat ini.(mas) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id