Kinerja Pemerintah Aceh Naik Dua Poin | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kinerja Pemerintah Aceh Naik Dua Poin

Foto Kinerja Pemerintah Aceh Naik Dua Poin

* Aceh Singkil juga Meningkat

BANDA ACEH – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Prof Dr Yuddy Chrisnandi ME menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB tahun 2015 terhadap kinerja pemerintahan di daerah, masih sedikit pemerintahan di daerah yang menunjukkan kemajuan berarti dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Misalnya di Aceh. Kinerja akuntabilitas pelayanan pemerintahan provinsinya kepada publik belum juga berubah menjadi nilai B, masih bertahan pada nilai CC. “Tapi dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2015 ini kinerja akuntabilitas Pemerintah Aceh naik dua poin, dari 56,04 menjadi 58,24,” ujarnya saat berlangsung pertemuan Menpan RB dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (21/3).

Menteri Yuddy menyarankan, pemerintah daerah di Aceh belajar ke Bandung, Jawa Barat, untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintahnya. Bandung telah berhasil meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintahannya dari nilai C, langsung naik ke nilai A. Di Bali dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi, juga banyak yang sudah baik kinerja akuntabilitas pemerintah daerahnya.

Untuk pemerintah kabupaten/kota di Aceh, sebut Yuddy, baru tujuh daerah yang pelayanan kinerja akuntabilitas pemerintahnya kepada publik meningkat, sedangkan 16 kabupaten/kota lainnya menurun.

Tujuh kabupaten/kota yang kinerja akuntabilitas pemerintahnya meningkat itu adalah Aceh Singkil, naik dari 39,23 naik menjadi 50,69, Gayo Lues naik dari 31,48 menjadi 41,68, Aceh Jaya naik dari 48,88 menjadi 50,07, Kota Subulussalam naik dari 31,46 menjadi 35,33, Bireuen naik dari 43,46 menjadi 46,96, Pidie Jaya naik sedikit dari 30,65 menjadi 31,55, dan Simeulue dari sebelumnya tak ada laporan kijerja pemerintah, tahun 2015 sudah membuat laporan kinerja pemerintah dengan nilai 31,77.

Sementara Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi, kinerja akuntabilitas pemerintahnya terhadap pelayanan publik menurun dari 51,48 menjadi 47,62. Pidie juga turun sangat drastis dari 41,79 menjadi 36,79, Aceh Besar turun dari 48,88 menjadi 47,77.

Terkait banyaknya jumlah kabupaten/kota di Aceh yang kinerja akuntabilitasnya menurun, Menteri Yuddy menyarankan kepada Gubernur dan Sekda Aceh untuk lebih mengintensifkan komunikasi dan pembinaan ke daerah bawahannya. Ini menjadi tugas utama Sekda Aceh, Drs Dermawan MM, untuk membina dan meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota yang cenderung menurun.

Aceh, ulas Yuddy, punya potensi besar. Jadi, sangat disayangkan jika banyak investor yang enggan berivestasi di Aceh hanya karena persoalan perizinan yang terbelit-belit. “Sebesar apa pun sumber daya alam, jangan harap investor mau datang dan pendapatan daerah bertambah, jika perizinan berbelit dan panjang urusannya,” kata Yuddy. Sementara itu, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, sependapat bahwa penguatan birokrasi adalah salah satu kunci pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun menjalankan program itu, katanya, di Aceh banyak perubahan. Pemerintah Aceh bahkan mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai yang terbaik dalam hal keterbukaan informasi tingkat nasional. “Itu tandanya pelayanan publik di Aceh sudah semakin baik seiring dengan pembenahan dan perbaikan yang terus kita lakukan,” ujar ujar Zaini.

Pemerintah Aceh, lanjut Zaini, menargetkan tiga hal dari program tersebut. Yakni, terwujudnya pemerintah yang bersih serta bebas korupsi, di samping peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kierja birokrasi. “Dukungan pusat, khususnya Menpan RB sangat kami harapkan,” ucap (her/dik) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id