Di-PAW, Makrum Gugat Partai Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Di-PAW, Makrum Gugat Partai Aceh

Di-PAW, Makrum Gugat Partai Aceh
Foto Di-PAW, Makrum Gugat Partai Aceh

* Sidang Ditunda Karena Para Tergugat tak Hadir

BANDA ACEH – Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Makrum Thahir (50), menggugat Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh pada 2 Agustus 2017. Makrum tidak menerima partai melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya dan mengusulkan Dahlan Jamaluddin SIP.

Selain menggugat DPA Partai Aceh (tergugat I), Makrum juga menggugat DPRA (tergugat II), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (tergugat III), Gubernur Aceh (tergugat IV), dan Mendagri Cq Gubernur Aceh (tergugat V). Ia menilai para tergugat (II, III, IV, dan V) turut memverifikasi nama calon pengganti hingga merekomendasi PAW yang diusul tergugat I.

Terhadap gugatan itu, majelis hakim PN Banda Aceh yang diketuai Supriadi SH MH, Selasa (15/8), menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan gugatan. Tapi gagal terlaksana lantaran para tergugat tidak hadir, kecuali kuasa hukum Gubernur Aceh, Isfanuddin SH. Sementara penggugat diwakili kuasa hukumnya, M Isa Yahya SH dan Mamfaluthy SHI MH.

“Setelah dipanggil beberapa kali para tergugat tidak hadir tanpa penjelasan, maka majelis hakim akan memanggil ulang para tergugat yang tidak hadir hari ini (tergugat II, III, dan V). Untuk memberikan kesempatan kepada para tergugat, maka sidang ditunda satu minggu ke depan pada Selasa (22/8),” kata Supriadi dan setelah itu menutup sidang.

Terkait ketidakhadiran para tergugat, Mamfaluthy mengaku kecewa. Dia mengatakan para tergugat tidak mengindahkan panggilan resmi majelis hakim. “Seharusnya mereka, terutama dari DPA PA hadir ke pengadilan untuk memperjelas alasan pemberian PAW tersebut. Seharusnya mereka memberikan alasan PAW dalam sidang ini,” katanya.

Seusai sidang, M Isa Yahya selaku kuasa hukum Makrum mengatakan pengeluaran surat usulan PAW Nomor 108/DPA-PA/VII/2017 tertanggal 11 Juli 2017 tanpa musyawarah dan sepengetahuan kliennya. Selain itu, tambahnya, usulan tersebut juga dilalui tanpa mekanisme yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

Dia menjelaskan, Makrum menjadi anggota DPRA dari Partai Aceh setelah meraih suara terbanyak pada Pileg 2014 dari daerah pilihan (Dapil) II, Pidie dan Pidie Jaya. “Selama penggugat menjadi anggota DPRA, penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum baik secara pidana atau pelanggaran kode etik lainnya,” ujar M Isa.

M Isa meminta para tergugat harus dapat membuktikan bahwa kliennya telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar kode etik. Tak hanya itu, kliennya juga tidak melakukan hubungan hukum dalam bentuk suatu perikatan dengan Dahlan Jamaluddin untuk menggantikan posisi sebagai anggota DPRA.

Karena itu, M Isa meminta majelis hakim membatalkan surat usulan PAW dari DPA Partai Aceh. “Menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, serta tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian. Menyatakan penggugat tetap selaku anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh,” ujarnya.

Penundaan persidangan juga terjadi pada gugatan yang diajukan Adam Mukhlis terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh masa jabatan 2014-2019. Bedanya, dalam gugatan tersebut Adam Mukhlis tidak menggugat DPA Partai Aceh tetapi Gubernur Aceh, DPRA, dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

“Sidang ditunda lagi karena tergugat dari KIP tidak hadir. Kuasa hukum dari Gubernur Aceh, Isfanuddin dan kuasa hukum DPRA, Burhanuddin ada hadir. Karena tidak lengkap para pihak maka majelis hakim menuda sidang hingga minggu depan (Selasa, 22/8),” kata Rachmad Kurniawan selaku kuasa hukum Adam Mukhlis kepada Serambi, kemarin.

Dia mengatakan apabila para tergugat memenuhi panggilan majelis hakim maka sidang akan digelar dengan agenda pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan penunjukan hakim mediator. Menurutnya, sesuai dengan proses hukum majelis hakim berkewajiban memanggil para pihak sebanyak tiga kali, apabila tidak juga dihadiri maka proses persidangan bisa dilakukan.

“Sekarang baru dua kali, tapi jika sekali lagi pada minggu depan tidak hadir maka sidang akan dilanjutkan dan ditetapkan hakim mediator,” pungkasnya.(mas) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id