Merawat Perdamaian Mengisi Pembangunan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Merawat Perdamaian Mengisi Pembangunan

Merawat Perdamaian Mengisi Pembangunan
Foto Merawat Perdamaian Mengisi Pembangunan

PEMERINTAH bersama masyarakat Aceh, kemarin memperingati dan merayakan 12 tahun MoU Helsinki, yang dipusatkan di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan yang dihadiri unsur Forkopimda Aceh, tahun ini pun, diisi dengan serangkaian acara seremonial seperti pemukulan rapai, pidato, dan pemutaran film “Merajut Damai Aceh”.

Unsur Forkopimda Aceh yang hadir pada acara tersebut kemarin antara lain, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Wagub Nova Iriansyah, Ketua DPRA Tgk Muharuddin, Pangdam IM Mayjen TNI Moch Fachrudin, Kapolda Irjen Pol Rio S Djambak, dan Kajati Aceh Raja Nafrizal. Kita perlu menyebut nama-nama ini, karena di tangan merekalah simpul-rajut damai Aceh dijaga dan dirawat.

Menariknya lagi, satu hari sebelum upacara 12 tahun MoU Helsinki itu dihelat, Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky mengingatkan agar peringatan yang saban tahun dilakukan itu jangan sekadar seremonial belaka. Tapi, lebih dari itu, hendaknya ini menjadi momentum bagi Aceh untuk mengevaluasi butir-butir perjanjian damai terlaksana sebagaimana mestinya.

Proses evaluasi terhadap MoU Helsinki ini, menurut Iskandar, perlu terus dilakukan mengingat perdamaian Aceh kini memasuki tahapan krusial. Ini, antara lain, terlihat dari keberadaan UUPA sebagai implementasi MoU Helsinki terus dibonsai, di mana beberapa pasal yang mengatur tentang kekhususan atau keistimewaan Aceh dihapus atau dicabut.

Butir-butir kesepatan damai yang terdapat dalam MoU Helsinki, yang kemudian dijabarkan dalam UUPA merupakan hasil konsensus politik antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Oleh sebab itu, sebut Ketua Fraksi PA DPRA, seharusnya keistimewaan Aceh ini disempurnakan, bukan malah dicabut atau dihilangkan satu persatu seperti sekarang.

Penghilangan atau pencabutan beberapa pasal dalam UUPA, mengingatkan kita pada Ikrar Lamteh dan asal muasal konflik Aceh dengan pemerintah pusat puluhan tahun lalu. Saat itu, Aceh diajak berdamai dengan pemberian status sebagai Daerah Istimewa Aceh, yang dalam perjalanannya kemudian perjanjian itu dicabut atau dihilangkan satu persatu.

Terlepas dari peristiwa masa lalu yang kurang mengenakkan itu, sesungguhnya ada sejumlah kewenangan Aceh sebagaimana diamanatkan MoU Helsinki, yang hingga kini belum diserahkan oleh pemerintgah pusat. Seperti bendera, lambang, himne, dan batas wilayah Aceh sesuai peta geografi 1 Juli 1956, hak pengelolaan migas, serta sejumlah kewenangan lain.

Oleh karena itu, jika kita tidak menginginkan kesepakatan damai yang dilahirkan dengan perjuangan yang berdarah-darah, doa dan air mata, 12 tahun lalu itu kandas begitu saja, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita menjaga dan merawatnya bersama. Dan, supaya damai Aceh ini terus bersemi, tumbuh, dan berkembang, maka kita harus mengisinya dengan pembangunan demi tewujudnya cita-cita besar kita, menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Semoga! (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id