DPRA Minta Tes CPNS S1 Kemenkumham di Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Minta Tes CPNS S1 Kemenkumham di Aceh

DPRA Minta Tes CPNS S1 Kemenkumham di Aceh
Foto DPRA Minta Tes CPNS S1 Kemenkumham di Aceh

* Yuspahruddin: Kami Hanya Laksanakan Kebijakan Pusat

BANDA ACEH – Kebijakan Pemerintah Pusat menerima CPNS lulusan S1 se-Indonesia, termasuk 73 orang kuota Aceh di bawah jajaran Kanwil Kemenkumham Aceh dinilai diskriminatif. Pasalnya, segala tahapan seleksi itu harus di Jakarta. Padahal saat bersamaan, seleksi para lulusan SLTA/sederajat untuk jadi CPNS jabatan sipir, termasuk 583 kuota Aceh bisa melalui Kanwil Kemenkumham masing-masing provinsi.

Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan hal ini kepada Serambi, Minggu (13/8). Karena itu, ia meminta Kanwil Kemenkumham untuk melakukan seleksi jalur S1 di Aceh atau tidak di pusat.

“Ini saya sampaikan, karena dalam dua hari ini kita terima keluhan dari beberapa calon yang akan mengikuti seleksi CPNS Kemenkumham ini. Saya meminta agar seleksi untuk S1 ini tetap dilakukan di Aceh, jangan di Jakarta,” kata Iskandar kepada Serambi, Minggu (13/8).

Iskandar mengatakan, jika dilakukan di Jakarta, para peserta dari Aceh tentu akan mengeluarkan biaya besar dan tidak semua bisa ikut, karena tidak semua memiliki biaya untuk berangkat ke Jakarta karena menghabiskan biaya banyak dan belum tentu mereka lulus.

Iskandar mengatakan, terkait hal itu, dirinya atas nama Komisi I selaku mita kerja Kemenkumham Aceh sudah meminta Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Kanwil Kemenkumham Aceh, Zulkifli SH MH untuk segera menyurati Kemenpan RB. “Katanya itu kewenangan Kemenpan RB, makanya kita minta mereka untuk menyuratinya. Kita juga akan mengirim surat, seharusnya Kemenpan RB memerhatikan ini, jangan memberatkan peserta, khusus daerah-daerah yang jauh dari ibu kota,” pungkas Iskandar.

Dikonfirmasi Serambi kemarin, Kakawil Kemekumham Aceh, A Yuspahruddin BH Bc IP MH mengakui sangat memahami soal keluhan ini. Namun, katanya mereka tak berwenang mengubah sistem ini karena itu semuanya kebijakan pihak Kemenpan RB berkoordinasi Kemenkumham RI atas pertimbangan tersendiri. “Kami hanya melaksanakan kebijakan pusat,” kata A Yuspahruddin.

Karena itu, kata Yuspahruddin dirinya mendukung langkah akan dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Bahwa dalam pertemuan dengan Ombudsman Aceh beberapa waktu lalu, pihak Ombudsman mengakui akan menyurati persoalan ini ke Menpan RB. “Kami sangat mendukung, barang kali ada perubahan kebijakan, apalagi permintaan yang sama mungkin juga dilakukan di daerah lain,” ujarnya.

Didampingi Kadiv Administrasi Zulkifli SH MH, Yuspahruddin mengatakan jika pun seleksi itu tak bisa di daerah masing-masing, akan terasa lebih memudahkan bagi calon pelamar, apabila sistem seleksi ini dibuat rayonisasi, misalnya di Sumatera dipusatkan di beberapa titik atau tak semuanya harus ke Jakarta.

Adapun jumlah pelamar memakai ijazah SMA/sederajat yang sudah berhasil mendaftar secara online melalui https://sscn.bkn.go.id untuk memperebutkan 583 sipir se-Aceh, kata Yuspahruddin hingga kemarin sudah mencapai 23 ribu orang. (dan/sal) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id