1.558 Gampong belum Terima Dana Desa | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

1.558 Gampong belum Terima Dana Desa

1.558 Gampong belum Terima Dana Desa
Foto 1.558 Gampong belum Terima Dana Desa

* Di Aceh Utara Semua Gampong

BANDA ACEH – Sebanyak 1.558 dari 6.497 gampong se-Aceh hingga 11 Agustus 2017 belum menerima penyaluran dana bantuan desa 2017. Salah satu penyebabnya karena gampong bersangkutan belum melaporkan realisasi penggunaan dana desa 2016 ke Pemkab/Pemko masing-masing.

Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Prof Dr Ir Amhar Abubakar MSc menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambi kemarin. Padahal, menurutnya pada 2017 ini jumlah dana itu yang sudah disalur Menteri Keuangan ke-23 kabupaten/kota di Aceh sudah mencapai Rp 2,9 triliun dari total pagu 4,8 triliun yang akan diterima Aceh tahun ini.

“Menurut data yang kita peroleh dari kabupaten/kota, ada 331 desa belum melaporkan realisasi penggunaan dana desa tahun lalu bersama capaian atau out put yang telah dicapai,” kata Amhar.

Amhar menyebutkan gampong terbanyak belum melaporkan realisasi dan capaian dari bantuan itu 2016, yakni Aceh Tenggara 309 dari 385 desa di sana, Aceh Timur 12 desa, Aceh Barat lima desa, Aceh Tengah empat desa, dan Abdya satu desa.

Selanjutnya, 998 dari 1.558 desa belum terima dana bantuan desa 2017 karena belum menyiapkan peraturan desa mengenai Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes). Terbanyak sesuai urutannya, yakni Aceh Utara 852 desa atau seluruhnya, Aceh Tamiang 116 desa, Aceh Timur 23 desa, Aceh Besar tiga desa dan Lhokseumawe dua desa.

Amhar menjelaskan penyebab semua gampong di Aceh Utara belum menyiapkan peraturan desa mengenai APBDes karena ada kebijakan baru dari bupati setempat, yakni memerintahkan kepala desa untuk mengalokasi dana bantuan itu yang diterima tiap desa untuk pembangunan rumah layak huni dan sehat bagi penduduk miskin di desa masing-masing minimal dua unit. Kebijakan ini, kata Amhar sesuai laporan diterimanya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat setempat.

“Karena ada kebijakan baru ini, maka seluruh desa di sana harus membuat baru Peraturan APBDes. Akibat dari perubahan itu, sampai kini belum satu desa di Aceh Utara menerima dana bantuan desa, padahal pusat sudah menyalurkan dana bantuan desa ke kas daerah tersebut tahap pertama Rp 381 miliar atau 60 persen dari pagu yang akan diterima Aceh Utara 2017 sebesar Rp 635,3 miliar,” sebut Amhar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Prof Amhar mengimbau bupati dan wali kota untuk membantu kesulitan perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Begitu juga dalam membuat perencanaan penggunaan dana desa tahun ini yang berorintesi pada penurunan penduduk miskin dan pengangguran.

Tujuannya agar seluruh dana itu jatah bisa digunakan untuk pembangunan berbagai prasarana dan sarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, dengan adanya dana tersebut, setiap desa di Aceh minimal memperoleh Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

“Sementara kemampuan APBK dan APBA kita untuk membantu desa hanya berkisar Rp 50-75 juta/desa. Program bantuan dana desa yang diberikan pusat itu, jka digunakan sesuai aturan, bisa menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di pedesaan. Jumlah penduduk miskin kita di Aceh mencapai 16,86 persen di atas rata-rata nasional. Pengangguran tujuh persen lebih,” demikian Amhar. (her) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id