Milad MoU Jangan Seremonial Belaka | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Milad MoU Jangan Seremonial Belaka

Milad MoU Jangan Seremonial Belaka
Foto Milad MoU Jangan Seremonial Belaka

BANDA ACEH – Hari ini, Pemerintah Aceh kembali menggelar peringatan perjanjian MoU Helsinki atau kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Rangkaian peringatan 12 tahun damai Aceh ini digelar di Lapangan Blangpadang Banda Aceh dan akan dihadiri oleh unsur Forkopimda Aceh.

Senin (14/8) kemarin, menjelang peringatan MoU, Ketua Fraksi PA di DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky meminta kepada Pemerintah Aceh agar peringatan MoU Helsinki yang saban tahun dilakukan, tidak seremonial belaka. “Kita minta peringatan perdamaian Aceh ini jangan hanya seremonial, tapi menjadi momen untuk mengevaluasi perjanjian damai antara pusat dengan Aceh,” kata Iskandar, Senin (14/8).

Iskandar menilai, saat ini perdamaian Aceh memasuki tahapan krusial. Salah satu sebabnya dinilai, karena sikap pemerintah pusat yang terus membonsai UUPA, dimana beberapa pasal yang mengatur keistimewaan Aceh terus dicabut di usia perdamaian yang sudah menginjak satu dekade lebih.

“Seharusnya ini momen berkabung kita selaku masyarakat Aceh. Coba lihat, satu per satu pasal dalam UUPA dicabut, dan para wakil kita di Senayan, tak melakukan langkah pengawalan serius terhadap ini,” sebutnya.

Iskandar menambahkan, perjuangan panjang GAM berakhir dengan pemotongan senjata. Perjanjian MoU Helsinki yang kemudian dijabarkan dalam UUPA merupakan hasil konsensus politik antara RI dengan GAM. “Oleh sebab itu, seharusnya keistimewaan Aceh ini disempurnakan, bukan malah dicabut satu per satu seperti sekarang,” kata mantan aktivis mahasiswa ini.

Ia menyebutkan, awalnya UUPA berisi lebih kurang 273 pasal. Kemudian pada pemilu 2012, pasal dalam UUPA yang mengatur soal syarat calon independen dipangkas. Kemudian aturan yang mengatur soal pencalonan narapidana juga dicabut atas gugatan Abdullah Puteh di MK. Tak berhenti di situ, jelas Iskandar, baru-baru ini pusat kembali menggerogoti UUPA.

“Pasal 57 dan 60 UUPA juga dicabut dengan kehadiran UU Pemilu. Saya yakin, ke depan akan ada lagi pasal-pasal dan keistimewaan lainnya dalam UUPA yang dicabut jika terus dibiarkan,” sebutnya.

Itulah alasan kuat Iskandar, bahwa peringatan damai yang dilakukan saban tahun jangan seremonial belaka. Seharusnya, Pemerintah Aceh menguatkan semua isi perjanjian atau keistimewaan yang telah disepakati pada 2005 silam yang tertuang dalam UUPA.

Atas pencabutan beberapa pasal dalam UUPA, Iskandar teringat ikrar Lamteh dan asal muasal konflik Aceh dengan Pemerintah Pusat puluhan tahun lalu. “Saat itu, Aceh diajak berdamai, kemudian pura-pura diberi keistimewaan dan kemudian kembali dihilangkan satu per satu (perjanjian). Ikrar Lamteh ini hampir sama seperti saat ini,” katanya.

Belum lagi, kata Iskandar, masih ada sejumlah kewenangan Aceh berdasarkan MoU Helsinki yang hingga kini tak diberikan pusat. Seperti bendera, batas wilayah Aceh sesuai peta 1 Juli 1956, hak pengelolaan migas serta sejumlah kewenangan lain. “Oleh sebab itu, kita tak ingin MoU Helsinki dan UUPA bernasib sama seperti Ikrar Lamteh. Makanya, kita harus bersatu menentukan sikap terkait persoalan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Goenawan mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 765 personel untuk mengawal acara peringatan Mou Helsinki yang akan berlangsung di Blangpadang hari ini. Ke-765 personel itu merupakan personel gabungan dari Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, dan Polres Aceh Besar.

“Juga dibantu oleh personel TNI dan stake holder lainnya. Ini sesuai surat Gubernur Aceh tanggal 4 Agustus tentang rencana acara peringatan 12 tahun perjanjian MoU Helsinki,” kata Goenawan, kemarin.

Adapun fokus pengamanan hari ini, meliputi beberapa hal rawan yang sewaktu-waktu bisa terjadi, menjelang atau saat peringatan tersebut. Di antaranya, gangguan kejahatan seperti terorisme, penganiayaan, penembakan, dan penggunaan senjata tajam di lokasi acara. “Kita juga mengawal agar tidak ada ada yang mengibarkan bendera. Begitu juga dengan lalu lintas,” sebut Goenawan.

Sementara Karo Humas Setda Aceh Mulyadi Nurdin Lc MH yang dikonfirmasi Serambi kemarin menyebutkan, acara peringatan 12 tahun perjanjian MoU Helsinki hari ini akan dihadiri oleh sejumlah tamu undangan. Ia mengatakan, selain peringatan, di lokasi acara juga akan ada pameran perdamaian yang telah dipersiapkan panitia. “Gubernur bersama Wakil Gubernur insya Allah akan hadir,” pungkasnya. (dan) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id