Breaking News: Sarjani Resmi Dipenjara, Ini Kasus yang Menjeratnya | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Breaking News: Sarjani Resmi Dipenjara, Ini Kasus yang Menjeratnya

Breaking News: Sarjani Resmi Dipenjara, Ini Kasus yang Menjeratnya
Foto Breaking News: Sarjani Resmi Dipenjara, Ini Kasus yang Menjeratnya

URI.co.id, LHOKSEUMAWE – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lhokseumawe Sarjani, Senin (13/7/2017) malam sekitar pukul 23.00 WIB mulai menjalani hukuman penjaga di Lembaga Permasyaratan (LP) Klas II Lhokseumawe.

Sarjani harus menjalani hukuman satu tahun penjara dan membayar denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

Karena menjadi terpidana dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Pemko Lhokseumawe tahun 2011 lalu.

Baca: BREAKING NEWS: Jaksa Jemput Mantan Kadiskes Lhokseumawe ke Rumahnya, Kasus Apa?

“Saat kita terima hasil putusan kasasi, langsung Sarjani kita jemput di kediamannya kawasan Aceh Utara untuk dieksekusi ke LP Lhokseumawe,” ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Syaiful Amri, barusan.

Untuk diketahui, pada tahun 2011, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Kesehatan melakukan pengadaan Alkes sebesar Rp 4,8 miliar.

Memasuki tahun 2013, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mulai mengusut pengadaan alat Alkes tersebut, karena adanya indikasi korupsi.

Dimana seluruh dana telah dicairkan, namun pengadaan alkes diduga tidak tuntas 100 persen.

Bahkan hasil audit BPKP, adanya kerugian negara mencapai Rp 3,5 miliar.

Dalam proses ditingkat kejaksaan,  ditetapkan tiga orang tersangka, yakni Kepala Dinas Kesehatan Lhokseumawe, Sarjani, kontraktornya  Husaini, dan BUD BPKAD Lhokseumawe Helma.

Baca: Segera Eksekusi Semua Terpidana Alkes

Diproses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, pada awal 2014,  ketiga tersangka masing-masing divionis satu tahun penjara dan didenda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

Selanjutnya, kasus ini sempat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh.

Putusan yang keluar September 2014, PT menguatkan putusan Pengadilan Tipikor.

Upaya hukum lanjutan yakni kasasi ke MA. Pada 1 Agustus 2017, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengeksekusi Helma, BUD BPKAD Lhokseumawe ke LP Lhokseumawe.

Sesuai keterangan pihak jaksa kala itu, karena sudah turun putusan MA ke pihaknya. 

Berita selengkapnya baca Harian Serambi Indonesia edisi Rabu (16/8/2017) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id