Damai Aceh Kritis | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Damai Aceh Kritis

Damai Aceh Kritis
Foto Damai Aceh Kritis

Oleh M. Rizal Falevi Kirani

Bagaimana Aceh melihat diri sendiri sebagai Aceh? Inilah sebuah pertanyaan besar untuk masyarakat Aceh sekarang. (Hasan Tiro)

PERTANYAAN itu saya kutip dari buku Hasan Tiro, “Aceh di Mata Dunia”. Menurut Hasan Tiro (1925-2010), jawaban pertanyaannya itu sangat menentukan nasib generasi selanjutnya dan nasib Aceh di mata dunia kelak. Untuk itu, tulisan ini bukan sebuah pemahaman apriori dalam rangka peringatan 12 tahun MoU Helsinki, melainkan untuk mengisi gagasan dan ajakan membangun Aceh dalam spektrum perdamaian. Supaya nasib generasi selanjutnya lebih hebat dari generasi sekarang. Sangat lelah hidup dalam konflik.

Sebagai seorang mantan tahanan politik, saya merasa berkewajiban untuk membangun pemahaman bersama tentang makna esensial sebuah perdamaian. Esensi sebuah perdamaian adalah bukan larut dalam eforia simbolistik, melainkan harus berpikir konstruktif, holistik, dan subtantif membangun Aceh, menuju kemandirian dan kesejahteraan rakyatnya. Aceh dengan segala dinamikanya, tentu memiliki energi hebat dalam konteks sejarah.

Aceh bukan saja sebagai sebuah etnik biasa, tapi Aceh harus dilihat sebagai sebuah etnik yang berperadaban (meuaceh). Sebagai sebuah etnik yang berperadaban, tentu jangan pula memalukan. Hal utama yang harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif adalah penguatan ilmu pengatahuannya. Birokrat dan DPR Aceh haruslah diisi oleh orang-orang yang berpendidikan, meuadab, meuaceh, dan tentu memiliki “urat malu” terhadap perilakunya sehari-hari.

Belakangan kita melihat, dalam kehidupan sehari-hari setelah MoU RI-GAM di Helsinki 15 Agustus 2005. Terjadi anomali karakter antar-orang Aceh sendiri. Karakter Aceh yang keras, tegas dan taat beragama diganti dengan karakter provokatif, curang bin culas, dan suka mencela sesama orang Aceh. Bukan saja dalam politik, bidang ekonomi, agama, pendidikan dan kesehatan, semuanya kehilangan karakter keacehan yang elegan dan saling menghormati.

Masyarakat Aceh harus menyadari bahwa sirkulasi konflik dan damai adalah sunnatullah. Jangan pula karena sunnatullah kita beramai-ramai kembali ke arena kontestasi konflik. Masyarakat Aceh harus bersyukur, kita masih hidup dalam situasi damai yang sudah berlangsung 12 tahun ini. Tentu pula kita memiliki kewajiban yang setara dengan elemen lain untuk berkontribusi dalam pembangunan Aceh. Tidak ada yang tidak bernilai dari setiap perbuatan baik.

Merawat perdamaian
Aceh ini milik bersama, bukan milik golongan. Makanya tidak ada alasan bagi siapa pun, untuk tidak merawat dan mengisi perdamain Aceh. Kesadaran masyarakat Aceh tentang merawat perdamaian harus berbarengan dalam melihat damai Aceh akan kritis. Setidaknya, potensi damai Aceh dalam kondisi kritis dapat dilihat dari beberapa persolan subtansial ke depan.

Pertama, kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Aceh sebagai provinsi ranking termiskin pertama se-Sumatera pada pertengahan 2017. Persoalan kemiskinan akan membuat damai Aceh kritis bila tidak dikelola dengan kebijakan dan kebijaksanaan, terutama pemerintah daerah. Birokrasi di Aceh harus mendukung upaya mereduksi kemiskinan di Aceh.

Birokrat sangat berperan dalam menyejahterakan rakyat, karena merekalah yang melakukan implementasi kebijakan dari hasil konsensus politik Gubernur dan DPR Aceh. Temuan di Nagan Raya, misalnya seorang camat memberikan rumah bantuan kepada orang tuanya dan menantunya (Serambi, 9/8/2017), menandakan bahwa telah mulai terjadi “kemiskinan” spiritualitas dalam birokrasi kita.

Kemiskinan di Aceh harus ditagani secara sistematis dan terstruktur. UU Pemerintah Aceh sangat bisa diandalkan untuk mereduksi kemskinan melalui otonomi khusus (otsus). Karena dalam pasal 183 ayat dua (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ditegaskan bahwa pembiayaan otsus Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, sampai 2026. Fokus implimentasi dana Otsus terletak pada enam bidang pemanfaatan, meliputi (1) Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; (2) Pemberdayaan ekonomi rakyat; (3) Pengentasan kemiskinan; (4) Pendanaan pendidikan; (5) Sosial; (6) Kesehatan.

Kedua, radikalisme agama. Ada upaya yang sedang berjalan bahwa damai Aceh sedang kritis karena radikalisme dalam beragama. Dalam sejarahnya, orang Aceh tidak memiliki riwayat radikalisme beragama. Orang Aceh bisa hidup berdampingan dan saling toleransi dengan agama lain. Tapi belakangan “isu radikalisme” telah diimpor untuk merusak damai Aceh. Seolah-olah wajah beragama di Aceh seram. Padahal, Aceh tidak memiliki riwayat sama sekali tentang keseraman dalam beragama.

Dalam sebuah hasil penelitian pada 2015 lalu, menyebutkan bahwa di Aceh ke depan akan terjadi pergeseran konflik, dari konflik politik kepada konflik aliran keagamaan. Hendaknya itu menjadi warning bersama. Supaya tokoh politik dan tokoh agama (umara dan ulama) di Aceh dalam bentindak harus berlandaskan kearifan lokal. Kepedulian (care) terhadap persolan radikalisme beragama di Aceh akan menjadikan Aceh hebat dan terlepas dari damai Aceh yang kritis.

Ketiga, narkoba. Persolan narkoba akan berdampak pada kritisnya damai Aceh. Karena Aceh kehilangan orang-orang cerdas. Kasus Ja, seorang anggota DPR Aceh yang tertangkap menggunakan sabu-sabu di Aceh Besar, menandakan Aceh seperti kehilangan wibawa. Wakil rakyat Aceh saja begitu perilakunya. Sungguh ironis, tapi bila dilihat secara lebih ilmiah keberadaan Aceh yang berbatasan dengan Selat Melaka, memiliki kemungkinan persoalan narkoba di Aceh berada pada level internasional. Untuk itu, kalau tidak ditagani dengan baik oleh aparat berwenang, maka narkoba akan menjadi satu sumber kritisnya damai Aceh.

Aktor perdamaian
Supaya damai Aceh tetap bersemi, langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan semua masyarakat Aceh sebagai “aktor perdamaian”. Prinsip kerja aktor perdamaian adalah memberi rahmat untuk dirinya dan orang sekitarnya. Eskalasi saling hujat antargolongan harus dibenam di Aceh. Konflik itu, baik vertikal maupun horizontal tidaklah bagus bagi iklim investasi.

Aceh ke depan harus kita bangun secara bersama-sama, di bawah kepemimpinan Irwandi-Nova. Mari kita saling bergandengan tangan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Tentu salah satunya menjadikan diri kita masing-masing sebagai aktor perdamaian. Aktor yang peduli perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh, bukan menjadi sebaliknya. Ini supaya damai Aceh tidak kritis. Wassalam.

* M. Rizal Falevi Kirani, Ketua II DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA), mantan tahanan politik LP Keudah, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id