DPRK Aceh Utara Kembali Tuntaskan Empat Qanun | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRK Aceh Utara Kembali Tuntaskan Empat Qanun

DPRK Aceh Utara Kembali Tuntaskan Empat Qanun
Foto DPRK Aceh Utara Kembali Tuntaskan Empat Qanun

LHOKSUKON – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara kembali membuktikan hasil kerja kerasnya dengan melahirkan qanun agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Qanun tersebut disahkan dalam rapat paripurna ke-4 masa persidangan II yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, H Abdul Muthaleb didampingi Mulyadi CH yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK Aceh Utara pada Selasa (8/8).

Empat Qanun tersebut adalah, perubahan Qanun Nomor 16 Tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan, perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan kesehatan, lalu qanun tentang pemakaian kekayaan daerah, dan qanun tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara Tahun 2017.

“Dari empat qanun yang sudah disahkan itu, tiga di antaranya inisiatif Pemkab Aceh Utara. Sedangkan satu qanun lagi atas inisiatif dewan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil SE.

Sebelum ada pengesahan rancangan qanun tersebut menjadi qanun, gabungan komisi sudah meneliti dan membahasnya, serta telah melalui banyak tahapan sesuai dengan mekanisme serta jadwal yang sudah ditentukan Panitia Musyawarah (Panmus).

“Dewan berharap kepada Bupati Aceh Utara untuk menyampaikannya kepada Gubernur Aceh sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 hari, terhitung sejak diterima qanun tersebut dari Pimpinan Dewan, untuk mendapat nomor registrasi,” ucap Ismail A Jalil.

Ditambahkan dia, jumlah qanun yang sudah berhasil disahkan DPRK Aceh Utara hingga Agustus 2017, mencapai 8 qanun. Sedangkan total yang sudah disahkan selama tiga tahun dari 2014 sampai 2017 adalah sebanyak 33 qanun. “Tahun 2016 dan 2015 masing-masing, 7 qanun. Lalu 2014 ada 11 qanun yang disahkan,” pungkas Ayah Wa–panggilan akrab Ketua DPRK Aceh Utara.

Segera Sosialisasi
KAMI meminta kepada Pemkab Aceh Utara untuk segera menyosialisasi terhadap ke empat qanun tersebut yang sudah disahkan, setelah diundangkan pada lembaran Kabupaten Aceh Utara. Tujuannya, supaya masyarakat mengetahui keberadaan qanun tersebut dan segera dibentuk Perbup.
* H Abdul Muthaleb SSos, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara.

Sampaikan ke Gubernur
KAMI minta agar qanun yang telah disahkan dapat segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Gubernur Aceh sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Hal itu sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
* H Mulyadi CH, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara.

Banyak Sumber PAD
KAMI berharap Pemkab Aceh Utara segera merealisasikan semua qanun yang sudah disahkan. Karena sudah banyak qanun yang disahkan, tapi sampai sekarang belum direalisasikan, sehingga banyak sekali sumber PAD yang baru belum dapat dimanfaatkan. Kita minta jangan diawetkan qanun yang sudah disahkan.
* Tgk Mahaban Habibi SPdi, Sekretaris Fraksi PPP.

Perlu PD Pasar
BANYAK pasar yang sudah dibangun belum dimanfaatkan sehingga telantar. Karena itu kita meminta kepada Bupati Aceh Utara untuk mendirikan Perusahaan Daerah (PD) yang khusus membidangi pasar sehingga dapat meningkatkan PAD. Selain itu, perlu juga disusun rancangan qanun retribusi jalan dan jembatan.
* M Nasir, Pelapor Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh.

Harus Sering Diingatkan
KITA meminta supaya pimpinan dewan agar tidak bosan-bosan mengingatkan Bapak Bupati Aceh Utara dan jajarannya untuk menjalakan qanun yang telah ditetapkan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terhadap qanun yang sudah disahkan, segera disusun Perbup.
* As’Adi, Pelapor Pendapat Akhir Fraksi Amanat Karya Bangsa.

Perlu Qanun Hibah
KITA meminta kepada Bupati Aceh Utara melalui Kabag Hukum dan dinas terkait untuk menyusun rancangan qanun tentang penyaluran hibah kepada masyarakat miskin dengan anggaran terbatas, untuk diusulkan pada Proleg 2018. Terhadap qanun yang sudah disahkan segera disosialisasi dan dijalankan.
* Anzir SH, Pelapor Pendapat Akhir Fraksi Nasdem.

Segera Susun Perbup
KAMI minta kepada SKPK segera menyusun peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaan sehingga qanun bisa diterapkan sesuai harapan semua pihak. Dengan berlaku tiga qanun tentang retribusi, maka diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat ditingkatkan.
* H Ismed Nur AJ Hasan SSos, Pelapor Gabungan Komisi A, B, C, D dan E.

Demi Masyarakat
UNTUK melahirkan empat qanun tersebut, eksekutif dan legislatif bekerja siang dan malam agar pembahasannya maksimal. Pemkab dan dewan juga memiliki tujuan yang sama melahirkan tiga qanun tentang retribusi, yaitu untuk peningakatan PAD demi pembangunan dan demi masyarakat Aceh Utara.
* Abdullah Hasbullah SAg MSM, Sekretaris DPRK Aceh Utara.

Harus Diimplementasikan
SAYA minta kepada SKPK dan stakeholder yang terkait dengan qanun yang sudah disahkan itu, tidak hanya sekedar jadi dokumen yang bersifat formalitas. Namun, apa yang diatur dan tersirat dalam qanun tersebut dapat segera diimplementasikan. Karena itu, perlu dipersiapkan hal-hal yang mendukung penerapan, sehingga qanun ini dapat berlaku efektif.
* Fauzi Yusuf, Wakil Bupati Aceh Utara.(adv) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id